DPRD Sulut Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, KUA-PPAS 2027 Mulai Dibahas
Paripurna DPRD Sulut membahas pertanggungjawaban APBD 2025, arah anggaran 2027, serta Ranperda penanggulangan KLB dan wabah penyakit menular.
Berita pemprov, pemkab, pemkot, bupati, wali kota, DPRD kelembagaan, OPD, desa, kecamatan di wilayah sulawesi utara
Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, melantik dan mengambil sumpah janji 10 pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT), Selasa (3/11/2026). Sebanyak enam pejabat mengalami pergeseran jabatan, sedangkan empat lainnya tetap pada posisi sebelumnya berdasarka
Daftar berita terbaru yang sudah dipublikasikan redaksi.
Paripurna DPRD Sulut membahas pertanggungjawaban APBD 2025, arah anggaran 2027, serta Ranperda penanggulangan KLB dan wabah penyakit menular.
Program RTLH Boltara 2026 menyasar lima keluarga di Kecamatan Bintauna dan Sangkub untuk memperkuat kesehatan, keamanan, serta produktivitas.
Peningkatan mutu pendidikan Sulawesi Utara difokuskan pada sekolah aman, pengelolaan dana transparan, pencegahan putus sekolah, dan penguatan kar...
Koperasi Korpri Tomohon membuka layanan simpan pinjam dan waserda untuk memperkuat kesejahteraan ASN serta PPPK.
Apel Korpri Bolmong menegaskan evaluasi triwulanan, pelayanan humanis, percepatan anggaran, serta perlindungan anak dan penguatan koperasi.
NONGKI Bolmong mempertemukan pemerintah, perbankan, akademisi, pelaku usaha, dan UMKM untuk memperkuat ekonomi daerah.
Legal Opinion Pemkab Bolmong mencakup penyerahan PSU, penerbitan KIA, sertifikasi aset tanah, dan penyesuaian pidana dalam Perda.
Reforma Agraria Boltara 2026 menyatukan data, rencana kerja, dan dukungan lintas instansi untuk menyelesaikan persoalan pertanahan masyarakat.
Asistensi RKA Boltara 2027 mengarahkan seluruh OPD menyusun program yang tepat sasaran, efisien, transparan, dan terukur.
Program tersebut memperkuat sinergi TNI dan pemerintah dalam mempercepat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Tes psikologi calon Sangadi Bolmong akan mengukur kesiapan mental, integritas, karakter, dan kemampuan memimpin pemerintahan desa.
Efisiensi anggaran Pemprov Sulut tidak mengurangi pembayaran gaji pegawai, biaya operasional wajib, dan program kesejahteraan masyarakat.