SULUT — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mempercepat hilirisasi kelapa Sulut untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
Pemprov ingin mengubah posisi Sulut dari pemasok bahan mentah menjadi pusat pengolahan kelapa yang terintegrasi.
Asisten II Setdaprov Sulut Jemmy Ringkuangan menyampaikan komitmen tersebut dalam Forum Bincang Ekonomi, Kamis, 30 Juli 2026.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara menyelenggarakan forum tersebut bersama pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan.
Jemmy mengatakan kelapa memegang peran penting dalam perekonomian sekaligus kehidupan sosial masyarakat Sulawesi Utara.
Namun, petani belum menikmati nilai ekonomi secara maksimal karena mayoritas produksi masih berbentuk kelapa mentah atau kopra.
Karena itu, pemerintah akan membangun rantai industri yang menghubungkan petani, UMKM, investor, dan pasar ekspor.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam strategi hilirisasi kelapa Sulut selama beberapa tahun mendatang.
“Sulawesi Utara tidak boleh hanya menjadi penjual kelapa,” kata Jemmy.
Menurutnya, daerah harus mengelola seluruh ekosistem agar nilai tambah tetap berputar di Sulawesi Utara.
Produksi Besar Belum Maksimalkan Pendapatan Petani
Data pemerintah mencatat kelapa menyumbang sekitar 91 persen dari volume sepuluh komoditas perkebunan unggulan Sulut.
Produksi kelapa dalam mencapai 267.143 ton pada 2024 dan sekitar 257.324 ton pada 2025.
Besarnya produksi tersebut menunjukkan kelapa masih menjadi komoditas utama bagi perekonomian daerah.
Selain itu, ribuan keluarga menggantungkan pendapatan dari perkebunan dan perdagangan kelapa.
Namun, pola penjualan bahan mentah membuat petani hanya memperoleh sebagian kecil dari nilai akhir produk.
Industri di luar daerah kemudian menikmati keuntungan lebih besar setelah mengolah bahan baku tersebut.
Kondisi itu mendorong Pemprov mempercepat hilirisasi kelapa Sulut melalui pengembangan industri pengolahan lokal.
Dengan demikian, petani dan pelaku usaha daerah dapat menikmati bagian ekonomi yang lebih adil.
Jemmy menyebut kelapa bukan sekadar tanaman perkebunan bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Komoditas itu telah tumbuh bersama sejarah, budaya, dan aktivitas ekonomi masyarakat selama beberapa generasi.
Oleh sebab itu, pengembangannya harus melibatkan perlindungan petani serta pemanfaatan teknologi modern.
Pemerintah juga perlu menjaga keberlanjutan lahan agar produksi tidak terus mengalami penurunan.
Komitmen pengembangan kelapa telah masuk dalam RPJMD Sulawesi Utara periode 2025–2029.
Program tersebut mencakup penguatan perkebunan, ekonomi hijau, digitalisasi UMKM, dan pengembangan kewirausahaan lokal.
Pemprov menargetkan produksi perkebunan tumbuh rata-rata 0,5 persen setiap tahun.
Sementara itu, produksi kelapa ditargetkan mencapai 270.964 ton pada 2027.
Pemerintah kemudian menargetkan kenaikan produksi menjadi 276.425 ton pada 2030.
Target itu membutuhkan perbaikan menyeluruh dari sisi budidaya, pengolahan, pembiayaan, dan pemasaran.
Peremajaan Kelapa Menjadi Prioritas Sektor Hulu
Pemprov Sulut akan memulai penguatan industri dari perbaikan sektor hulu perkebunan.
Pemerintah memprioritaskan peremajaan pohon kelapa yang sudah tua dan kurang produktif.
Selain itu, petani membutuhkan bibit unggul agar hasil panen meningkat secara berkelanjutan.
Pendampingan teknis juga harus membantu petani menerapkan metode budidaya yang lebih efektif.
“Petani harus mendapatkan pendampingan agar produktivitas dan kesejahteraannya meningkat,” ujar Jemmy.
Menurutnya, program hilirisasi kelapa Sulut tidak akan berhasil tanpa memperkuat posisi petani.
Pemerintah perlu memastikan petani memperoleh akses pupuk, teknologi, informasi pasar, dan pembiayaan.
Sementara itu, kelompok tani harus memperkuat kelembagaan untuk meningkatkan daya tawar hasil perkebunan.
Peremajaan tanaman memerlukan perencanaan matang karena pohon baru membutuhkan waktu sebelum berproduksi.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema pendampingan selama masa transisi tersebut.
Petani juga dapat mengembangkan tanaman sela untuk mempertahankan sumber pendapatan keluarga.
Langkah ini akan membantu mereka melewati periode sebelum tanaman kelapa kembali menghasilkan.
Pemprov turut mendorong pengumpulan data perkebunan yang lebih akurat dan selalu diperbarui.
Data tersebut mencakup usia tanaman, luas lahan, jumlah petani, produktivitas, serta kondisi produksi.
Dengan informasi akurat, pemerintah dapat menentukan lokasi peremajaan dan menyalurkan bantuan secara tepat.
Selain itu, kebijakan berbasis data dapat mengurangi ketimpangan dukungan antarwilayah.
Industri Kelapa Didorong Terapkan Konsep Zero Waste
Pada sektor hilir, Pemprov mendorong industri memanfaatkan seluruh bagian kelapa tanpa menghasilkan banyak limbah.
Konsep tersebut membuka peluang pengolahan daging, air, tempurung, dan sabut menjadi produk komersial.
Daging kelapa dapat menghasilkan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil.
Sementara itu, tempurung dapat diolah menjadi arang, briket, dan karbon aktif.
Sabut kelapa juga memiliki nilai ekonomi sebagai bahan cocopeat, serat, dan berbagai produk rumah tangga.
Selain itu, air kelapa dapat dikembangkan menjadi minuman serta bahan baku produk kesehatan.
Pengolahan menyeluruh akan memperluas lapangan kerja sekaligus mengurangi limbah perkebunan.
Konsep tersebut menjadi fondasi penting bagi keberhasilan hilirisasi kelapa Sulut.
Produk kesehatan dan kecantikan berbahan kelapa juga memiliki peluang pasar yang besar.
Namun, pelaku usaha harus menjaga kualitas, keamanan, kemasan, dan konsistensi produksi.
Sertifikasi mutu akan membantu produk Sulut masuk ke pasar nasional maupun internasional.
Selanjutnya, UMKM membutuhkan dukungan promosi serta akses terhadap jaringan pembeli yang lebih luas.
Modernisasi fasilitas produksi juga menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku industri kecil.
Peralatan modern dapat meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan keseragaman kualitas produk.
Namun, biaya investasi sering menjadi kendala bagi petani dan pelaku UMKM.
Karena itu, pemerintah mendorong perbankan menyediakan pembiayaan yang mudah dan terjangkau.
Pemprov Siapkan Regulasi dan Kemudahan Investasi
Jemmy mengapresiasi Bank Indonesia Sulawesi Utara yang menjalankan peran sebagai penasihat kebijakan dan ekonom regional.
BI tidak hanya menyampaikan kondisi ekonomi, tetapi juga memberikan masukan bagi arah pembangunan daerah.
Pemprov turut mengapresiasi Badan Pusat Statistik yang menyediakan data sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Kolaborasi tersebut membantu pemerintah menentukan strategi berdasarkan kondisi ekonomi yang terukur.
Melalui forum itu, Pemprov mengharapkan rekomendasi konkret untuk mempercepat pembangunan industri kelapa.
Rekomendasi tersebut perlu menyentuh kebutuhan petani, UMKM, industri, pembiayaan, teknologi, dan pasar.
Selain itu, pemerintah akan mempermudah proses perizinan investasi pada sektor pengolahan kelapa.
Regulasi pendukung juga akan disiapkan untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha.
Pemprov berkomitmen memperkuat konektivitas dan infrastruktur logistik guna memperlancar distribusi produk.
Infrastruktur yang baik akan menekan biaya angkut dari sentra perkebunan menuju lokasi pengolahan.
Selanjutnya, akses pelabuhan dan pasar ekspor perlu mendukung pertumbuhan industri daerah.
Langkah tersebut akan memperkuat daya saing produk kelapa Sulawesi Utara.
Namun, keberhasilan hilirisasi kelapa Sulut membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah harus berkolaborasi dengan BI, akademisi, perbankan, asosiasi usaha, petani, dan pelaku industri.
Perguruan tinggi dapat membantu riset serta pengembangan produk baru berbasis kelapa.
Sementara itu, dunia usaha membawa investasi, teknologi, dan jaringan pemasaran.
Pemprov optimistis kelapa dapat kembali menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.
Inovasi dan teknologi akan membuka pasar baru bagi produk yang sebelumnya kurang dimanfaatkan.
Pada akhirnya, keberhasilan program harus terlihat melalui peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani.
Pemerintah juga menargetkan industri kelapa yang kuat, berkelanjutan, dan mampu bersaing secara global.
Berita Terkait
Dalam agenda pemerintahan lainnya, simak laporan Gubernur Yulius Selvanus Lantik Tiga Pejabat Pemprov Sulut, Weliam Silangen Jadi Sekwan.
Agenda publik lainnya turut dibahas dalam laporan Pemprov Sulut Perkuat Pemberantasan Rokok Ilegal Lewat Sosialisasi di Bolsel.
Agenda publik lainnya turut dibahas dalam laporan Pemprov Sulut Prioritaskan Gaji ASN dan PPPK di Tengah Efisiensi Anggaran.
Agenda publik lainnya turut dibahas dalam laporan Tiga Pejabat Terima SK Plt Pemprov Sulut, Tahlis Gallang Minta Segera Bekerja.
