MANADO — Peningkatan mutu pendidikan Sulawesi Utara menjadi perhatian utama Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling.
Gubernur mengumpulkan seluruh kepala SMA, SMK, dan SLB untuk memperkuat komitmen pendidikan berkualitas.
Dalam arahannya, Yulius menegaskan kebijakan tanpa perundungan atau zero bullying harus berlaku di seluruh sekolah.
Ia juga meminta setiap kepala sekolah menangani kasus kekerasan secara terbuka, tegas, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, sekolah tidak boleh menutupi perundungan maupun bentuk kekerasan lainnya.
Sebaliknya, pimpinan satuan pendidikan harus melindungi korban dan menuntaskan setiap laporan secara transparan.
Gubernur turut mengapresiasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 2026.
MPLS tahun ini berlangsung aman, tertib, ramah anak, dan bebas dari praktik kekerasan.
TPPK Diminta Bergerak Cepat Tangani Kekerasan
Yulius menginstruksikan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bekerja optimal di setiap satuan pendidikan.
TPPK harus merespons laporan dengan cepat, melindungi korban, serta mencegah kasus serupa terulang.
Selain itu, sekolah perlu membangun mekanisme pengaduan yang aman dan mudah dijangkau siswa.
Kepala sekolah juga harus memastikan guru memahami prosedur penanganan kekerasan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu pendidikan Sulawesi Utara.
Lingkungan belajar yang aman akan membantu siswa berkembang tanpa rasa takut dan tekanan.
Karena itu, gubernur meminta seluruh pihak menghindari penyelesaian yang menutupi fakta.
Setiap kasus harus melalui pemeriksaan yang adil serta mengutamakan kepentingan anak.
Gubernur menilai disiplin tidak boleh berubah menjadi kekerasan fisik maupun verbal.
Sekolah harus mendidik siswa melalui pendekatan tegas, manusiawi, dan menghormati martabat mereka.
Sementara itu, orang tua perlu terlibat dalam membangun budaya sekolah yang sehat.
Kolaborasi keluarga, guru, dan pemerintah akan memperkuat pencegahan perundungan sejak dini.
Dana BOS dan BOSDA Harus Dikelola Transparan
Selain perlindungan siswa, gubernur menyoroti tata kelola dana pendidikan.
Ia meminta sekolah menggunakan dana BOS dan BOSDA secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap pengeluaran harus mendukung kebutuhan pembelajaran serta peningkatan layanan siswa.
Karena itu, sekolah tidak boleh memakai anggaran untuk kepentingan di luar ketentuan.
Kepala sekolah memegang tanggung jawab penting dalam pengelolaan dana tersebut.
Namun, bendahara, komite sekolah, dan pengawas juga harus menjalankan fungsi pengawasan.
Keterbukaan anggaran dapat mencegah penyalahgunaan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, laporan penggunaan dana harus tersusun rapi dan mudah diperiksa.
Gubernur meminta sekolah menjadikan integritas sebagai dasar setiap keputusan.
Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada fasilitas dan kurikulum.
Tata kelola yang bersih juga menentukan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan Sulawesi Utara.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri menempatkan penguatan sumber daya manusia dan pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah.
Sekolah Didorong Capai Target Zero Drop-Out
Yulius juga menargetkan tidak ada lagi siswa yang berhenti sekolah karena persoalan ekonomi maupun sosial.
Program zero drop-out harus mendorong sekolah mendeteksi risiko putus sekolah sejak awal.
Guru perlu memantau kehadiran, prestasi, kondisi keluarga, dan perubahan perilaku siswa.
Selanjutnya, sekolah harus berkoordinasi dengan pemerintah ketika menemukan siswa yang membutuhkan bantuan.
Pendekatan tersebut penting karena setiap anak memiliki hak menyelesaikan pendidikan.
Kepala sekolah tidak boleh menunggu hingga siswa benar-benar meninggalkan bangku belajar.
Sebaliknya, pendampingan harus dimulai ketika muncul tanda-tanda ketidakhadiran atau penurunan motivasi.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat bantuan pendidikan bagi keluarga rentan.
Selain itu, sekolah dapat melibatkan wali kelas, guru bimbingan konseling, dan pemerintah desa.
Kolaborasi tersebut akan mempercepat pencarian solusi sesuai kebutuhan setiap siswa.
Target zero drop-out tidak hanya mengejar angka statistik.
Program tersebut juga menjaga masa depan anak dan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Utara.
Program Makan Bergizi Gratis Mendapat Dukungan Penuh
Gubernur menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan sekolah.
Program tersebut diharapkan membantu siswa memperoleh asupan yang mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar.
Namun, sekolah harus memastikan pelaksanaannya berjalan tertib, higienis, dan tepat sasaran.
Kepala sekolah perlu mengawasi kualitas makanan serta distribusinya kepada siswa.
Selain itu, petugas harus menjaga kebersihan tempat penyimpanan dan penyajian.
Koordinasi bersama tenaga kesehatan juga penting untuk mengantisipasi masalah keamanan pangan.
Program MBG dapat memperkuat peningkatan mutu pendidikan Sulawesi Utara melalui dukungan gizi.
Siswa yang sehat akan lebih siap mengikuti pembelajaran dan kegiatan sekolah.
Meski demikian, keberhasilan program membutuhkan pengawasan konsisten.
Sekolah harus segera melaporkan apabila menemukan kendala dalam pelaksanaan.
Pendidikan Karakter Hadapi Ancaman Digital dan Narkoba
Gubernur meminta sekolah memperkuat pendidikan karakter di tengah perubahan sosial dan teknologi.
Siswa saat ini menghadapi ancaman judi daring, pinjaman ilegal, narkoba, dan penyalahgunaan gawai.
Karena itu, guru perlu mengajarkan literasi digital serta kemampuan mengambil keputusan secara bijak.
Sekolah juga harus membantu siswa mengenali modus kejahatan dan risiko di ruang digital.
Pendidikan karakter tidak cukup melalui teori di dalam kelas.
Sebaliknya, sekolah perlu membiasakan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kegiatan sehari-hari.
Guru harus menjadi teladan karena siswa sering meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya.
Sementara itu, orang tua perlu mengawasi penggunaan gawai tanpa memutus komunikasi dengan anak.
Pencegahan narkoba juga memerlukan kerja sama dengan kepolisian dan tenaga kesehatan.
Selain itu, siswa harus mendapat ruang aman untuk berkonsultasi ketika menghadapi tekanan.
Sekolah yang responsif dapat mencegah masalah berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.
SMK Perkuat Hubungan dengan Dunia Usaha
Khusus bagi SMK, Yulius meminta sekolah memperluat kerja sama dengan dunia usaha dan industri.
Kemitraan tersebut harus memberi pengalaman nyata kepada siswa sebelum memasuki dunia kerja.
Sekolah dapat menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri tanpa mengabaikan kompetensi dasar.
Selain itu, program magang harus memberi keterampilan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Pelaku usaha juga dapat membantu sekolah melalui pelatihan, sertifikasi, dan penyediaan instruktur.
Dengan demikian, lulusan SMK memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Kerja sama industri turut mendukung peningkatan mutu pendidikan Sulawesi Utara.
Namun, sekolah harus memilih mitra yang kredibel dan mampu melindungi peserta didik.
Evaluasi rutin perlu memastikan program berjalan efektif serta memberi manfaat nyata.
SLB Didorong Tingkatkan Pendidikan Inklusif
Gubernur turut meminta SLB meningkatkan kualitas layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Setiap siswa harus memperoleh pembelajaran sesuai kemampuan, kebutuhan, dan potensi mereka.
Sekolah perlu menyediakan pendampingan yang memadai serta lingkungan yang mudah diakses.
Selain itu, guru membutuhkan pelatihan untuk menangani kebutuhan belajar yang beragam.
Layanan pendidikan inklusif harus menghormati martabat setiap peserta didik.
Karena itu, diskriminasi dan pelabelan negatif tidak boleh mendapat ruang di sekolah.
Pemerintah juga perlu memperkuat sarana, teknologi pendukung, serta keterlibatan keluarga.
Dengan dukungan tersebut, siswa berkebutuhan khusus dapat berkembang secara mandiri dan percaya diri.
Kepala Sekolah Diminta Menjaga Integritas
Menutup arahannya, Yulius mengajak seluruh kepala sekolah bekerja dengan disiplin dan integritas.
Ia meminta mereka membangun kebersamaan serta menghindari kepentingan pribadi dalam pengelolaan sekolah.
Kepala sekolah harus hadir sebagai pemimpin pembelajaran, bukan hanya pengelola administrasi.
Mereka juga perlu mendengar kebutuhan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat.
Menurut gubernur, generasi emas tidak lahir hanya melalui pembangunan fisik.
Generasi unggul tumbuh dari pendidikan berkualitas, karakter kuat, kesehatan, dan rasa aman.
Karena itu, seluruh kebijakan harus mengarah pada peningkatan mutu pendidikan Sulawesi Utara.
Pemerintah berharap langkah tersebut memperkuat kontribusi daerah menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam isu terkait, baca juga laporan KUA PPAS Sulut 2027 Targetkan Pendapatan Daerah Rp3,24 Triliun.
Perkembangan fiskal dan ekonomi daerah juga dibahas dalam laporan Pemprov Sulut canangkan Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Yulius tekankan Pentingnya Data Akurat.
Sementara itu, kegiatan pemerintahan terkait juga terlihat dalam laporan Gubernur Yulius Selvanus Lantik Tiga Pejabat Pemprov Sulut, Weliam Silangen Jadi Sekwan.
Perkembangan pemerintahan daerah juga dapat dilihat melalui laporan Pemprov Sulut Prioritaskan Gaji ASN dan PPPK di Tengah Efisiensi Anggaran.
Data pembanding juga terlihat dalam laporan IPM Sulawesi Utara 2025 naik menjadi 76,32, Manado tertinggi.
