MANADO — Pemprov Sulut resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (30/6/2026).
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terpercaya.
Menurut Gubernur Yulius, pemerintah membutuhkan data kuat untuk menyusun kebijakan pembangunan. Selain itu, data ekonomi juga membantu daerah menentukan prioritas program secara lebih tepat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E., M.E. Hadir pula jajaran Forkopimda dan kepala daerah se-Sulawesi Utara.
“Pemerintah daerah memerlukan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya untuk menyusun perencanaan, menentukan prioritas program, mengembangkan sektor unggulan, hingga mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Data Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Sulut
Gubernur Yulius menilai data tidak boleh hanya dipandang sebagai deretan angka. Sebaliknya, data menjadi fondasi utama dalam merancang pembangunan yang terukur dan tepat sasaran.
Di tengah perubahan ekonomi yang cepat, pemerintah daerah harus memiliki gambaran riil tentang kondisi usaha masyarakat. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 dinilai penting untuk membaca kekuatan dan tantangan ekonomi Sulut.
Data hasil sensus akan membantu pemerintah melihat perkembangan investasi, ketenagakerjaan, UMKM, dan sektor unggulan daerah. Dengan begitu, kebijakan dapat diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Selain itu, pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pemetaan ekonomi yang akurat akan membantu daerah menentukan intervensi pembangunan secara lebih efektif.
Pemprov Sulut juga berharap hasil sensus mampu memperkuat pencapaian visi pembangunan daerah. Visi tersebut mengarah pada Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Ekonomi Sulut Tumbuh Positif
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung ketika ekonomi Sulawesi Utara menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan rilis terbaru BPS, ekonomi Sulut tumbuh 5,54 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah tetap bergerak. Namun, pemerintah tetap membutuhkan data lebih lengkap untuk menjaga arah kebijakan.
Sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian Sulut. Sektor ini memberi kontribusi 21,18 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
Setelah pertanian, sektor perdagangan menyumbang 13,54 persen. Kemudian, sektor transportasi memberi kontribusi 11,83 persen terhadap struktur ekonomi daerah.
Industri pengolahan juga berperan penting dengan kontribusi 11,79 persen. Sementara itu, sektor konstruksi menyumbang 9,25 persen terhadap perekonomian Sulut.
Selain sektor-sektor tersebut, Sulut memiliki modal besar melalui Kawasan Destinasi Super Prioritas Likupang. Kawasan ini mendorong pariwisata hijau dan konsep regenerative tourism.
Cakupan Sensus Ekonomi 2026 Lebih Luas
Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas. Pendataan kali ini ikut menyasar sektor pertanian dan usaha.
Perluasan cakupan tersebut diharapkan memberi gambaran ekonomi daerah secara lebih utuh. Data yang dikumpulkan tidak hanya berasal dari usaha besar, tetapi juga usaha mikro dan kecil.
Selain itu, sensus akan memotret aktivitas ekonomi formal dan informal. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat memahami struktur ekonomi masyarakat secara lebih dekat.
Hasil pendataan ini akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah. Terutama, dalam menyusun program pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan daya saing daerah.
Gubernur Yulius menilai kualitas data menentukan kualitas kebijakan. Karena itu, pelaksanaan sensus membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
Gubernur Minta Kepala Daerah Dukung Petugas BPS
Untuk menyukseskan agenda nasional ini, Gubernur Yulius meminta seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara memberikan dukungan penuh. Ia juga meminta perangkat daerah ikut memfasilitasi petugas BPS di lapangan.
Dukungan pemerintah kabupaten dan kota dinilai penting karena petugas sensus akan bekerja hingga tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, koordinasi daerah harus berjalan rapi.
Gubernur juga mengimbau dunia usaha agar kooperatif saat menerima petugas sensus. Pelaku usaha diminta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur.
“Kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada partisipasi kita semua. Saya mengajak seluruh masyarakat memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus,” tegasnya.
Yulius menyampaikan apresiasi kepada BPS RI atas komitmen menyediakan data statistik berkualitas. Ia juga menegaskan kesiapan Pemprov Sulut memperkuat sinergi demi kesejahteraan masyarakat.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Sulut berharap pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih terarah. Dengan data yang akurat, kebijakan daerah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
Baca juga perkembangan IPM Sulawesi Utara 2025 yang naik menjadi 76,32, serta proyeksi penduduk Sulawesi Utara 2026 yang diperkirakan mencapai 2,74 juta jiwa.