MANADO — Efisiensi anggaran Pemprov Sulut tidak akan mengganggu pembayaran gaji ASN, PPPK, kepala daerah, dan anggota DPRD. Pemerintah juga tetap membiayai kebutuhan operasional wajib secara penuh.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan komitmen tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa, 14 Juli 2026.
Menurut Yulius, pemerintah harus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi nasional dan dinamika perekonomian global. Namun, penyesuaian itu tidak boleh mengorbankan hak pegawai serta pelayanan dasar masyarakat.
Pemprov Sulut tetap memprioritaskan belanja pegawai dan biaya operasional yang bersifat mengikat. Kebijakan tersebut mencakup gaji ASN, PPPK, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD.
“Kami tetap berkomitmen memprioritaskan alokasi anggaran untuk belanja pegawai dan operasional,” kata Yulius.
Selain itu, pemerintah akan membayar biaya tetap operasional serta kewajiban yang telah melalui proses audit. Langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Penegasan gubernur langsung mendapat sambutan dari sejumlah ASN yang menghadiri rapat di Gedung Cengkih, Kantor DPRD Sulut.
Seorang ASN Pemprov Sulut mengaku lega setelah mendengar kepastian tersebut. Sebelumnya, sebagian pegawai merasa khawatir terhadap dampak kebijakan efisiensi.
“Akhirnya kami bisa merasa lega. Sebelumnya kami sempat mengencangkan ikat pinggang akibat efisiensi anggaran,” ujarnya.
Efisiensi Anggaran Pemprov Sulut Tetap Lindungi Pelayanan Dasar
Pemerintah pusat terus mendorong efisiensi penggunaan anggaran di berbagai sektor. Kebijakan itu menuntut pemerintah daerah memilih program berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya.
Meski demikian, efisiensi anggaran Pemprov Sulut tetap mengutamakan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga menjaga keberlanjutan pelayanan publik di seluruh perangkat daerah.
Yulius meminta organisasi perangkat daerah menggunakan anggaran secara tepat sasaran. Setiap belanja harus memberi dampak nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Pemprov Sulut akan menekan pengeluaran yang tidak mendesak. Sebaliknya, pemerintah tetap melindungi belanja wajib dan program prioritas.
Pembayaran hak pegawai menjadi bagian penting dalam menjaga kinerja birokrasi. Selain itu, kepastian gaji membantu mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemprov juga harus memastikan biaya operasional kantor tetap tersedia. Tanpa dukungan tersebut, pelayanan administrasi dan program pembangunan dapat terganggu.
Kebijakan efisiensi tidak berarti pemerintah menghentikan seluruh kegiatan. Pemerintah justru menata kembali belanja agar lebih efektif, terukur, dan bertanggung jawab.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap stabilitas fiskal tetap terjaga. Pada saat yang sama, masyarakat tetap memperoleh layanan dasar secara optimal.
Yulius Selvanus Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat
Gubernur Yulius Selvanus terus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah pusat.
Sinergi tersebut penting untuk menjaga kesinambungan program pembangunan daerah. Selain itu, koordinasi dapat membantu Sulut memperoleh dukungan anggaran dan program strategis nasional.
Pemprov Sulut juga membutuhkan kepastian mengenai kebijakan transfer ke daerah. Informasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan program dan belanja secara lebih akurat.
Dalam menghadapi ketidakpastian fiskal, pemerintah perlu mengembangkan sumber pendapatan daerah. Optimalisasi pajak dan retribusi menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Namun, pemerintah harus menjalankan peningkatan pendapatan secara terukur. Kebijakan tersebut tidak boleh menambah beban masyarakat secara berlebihan.
Yulius menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kebutuhan pembangunan. Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah harus memperkuat disiplin anggaran.
Melalui efisiensi anggaran Pemprov Sulut, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah memberikan manfaat sebesar-besarnya. Prioritas utama tetap mencakup kesejahteraan pegawai, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat.
Pemprov Sulut berharap sinergi dengan pemerintah pusat dapat memperkuat ketahanan fiskal daerah. Kerja sama tersebut juga mendukung pelaksanaan program pembangunan secara berkelanjutan.
Perkembangan fiskal dan ekonomi daerah juga dibahas dalam laporan Pemprov Sulut canangkan Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Yulius tekankan Pentingnya Data Akurat.
Dalam isu terkait, baca juga laporan KUA PPAS Sulut 2027 Targetkan Pendapatan Daerah Rp3,24 Triliun.
Sementara itu, kegiatan pemerintahan terkait juga terlihat dalam laporan Gubernur Yulius Selvanus Lantik Tiga Pejabat Pemprov Sulut, Weliam Silangen Jadi Sekwan.
Perkembangan pemerintahan daerah juga dapat dilihat melalui laporan Pemprov Sulut Perkuat Pemberantasan Rokok Ilegal Lewat Sosialisasi di Bolsel.
Data pembanding juga terlihat dalam laporan IPM Sulawesi Utara 2025 naik menjadi 76,32, Manado tertinggi.
