MANADO — Bapenda Sulut menyiapkan sistem kodefikasi untuk meningkatkan pendataan pajak alat berat Sulawesi Utara. Sistem tersebut akan membantu petugas mengawasi alat berat yang berpindah lokasi operasional.
Kepala Bapenda Sulut, June E. Silangen, menyampaikan rencana itu dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD Sulut. Pertemuan berlangsung di ruang rapat paripurna, Senin, 13 Juli 2026.
Menurut June, pemerintah masih menghadapi kesulitan memperoleh data kepemilikan dan transaksi alat berat. Distributor cenderung menutup informasi penjualan karena mempertimbangkan persaingan bisnis serta harga.
Akibatnya, Bapenda belum dapat memetakan seluruh potensi pajak alat berat Sulawesi Utara secara maksimal. Petugas juga kesulitan memastikan pemilik, nilai transaksi, dan lokasi operasional setiap unit.
Pendataan Masih Mengandalkan Temuan Lapangan
Bapenda Sulut sebenarnya telah menurunkan tim untuk mendata alat berat secara langsung. Namun, jumlah petugas belum mampu menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Saat ini, tim hanya mendata alat berat yang terlihat ketika melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu, petugas masih mengandalkan keterangan pemilik atau pengguna alat tersebut.
“Pendataan saat ini masih terbatas pada alat berat yang terlihat atau berdasarkan pengakuan pemiliknya,” kata June.
Banyak pengguna juga menyebut alat berat yang mereka operasikan berstatus sewa. Kondisi itu semakin menyulitkan petugas dalam memastikan kepemilikan dan kewajiban pajaknya.
Berbeda dengan kendaraan bermotor, alat berat belum memakai nomor polisi sebagai identitas resmi. Oleh karena itu, petugas sulit melacak unit yang berpindah dari satu proyek ke proyek lain.
Ketiadaan identitas khusus turut memengaruhi akurasi pengawasan pajak alat berat Sulawesi Utara. Pemerintah membutuhkan sistem yang mampu mencatat setiap unit secara konsisten.
Kodefikasi Akan Mempermudah Pelacakan
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bapenda Sulut mulai menyiapkan kode identifikasi khusus. Setiap alat berat nantinya akan memiliki tanda pengenal yang tercatat dalam basis data pemerintah.
June menjelaskan, kodefikasi akan mempermudah proses pendataan, pengawasan, dan pelacakan alat berat. Sistem itu juga membantu petugas memantau perpindahan lokasi operasional.
“Langkah ini diharapkan mempermudah pendataan dan pelacakan saat alat berat berpindah lokasi,” ujarnya.
Selain meningkatkan pengawasan, sistem baru dapat membantu pemerintah memperbarui data secara berkala. Dengan demikian, perhitungan potensi pendapatan daerah menjadi lebih tepat.
Hingga akhir 2025, Bapenda Sulut telah mengidentifikasi potensi penerimaan sekitar Rp3 miliar. Nilai tersebut berasal dari pendataan objek pajak alat berat Sulawesi Utara yang berhasil ditemukan.
Meski demikian, tarif pajak alat berat masih relatif rendah. Pemerintah menetapkan tarif sebesar 0,2 persen dari nilai dasar pengenaan pajak.
Karena itu, peningkatan penerimaan tidak hanya bergantung pada besaran tarif. Pemerintah juga harus memperluas basis data dan meningkatkan kepatuhan pemilik alat berat.
Bapenda Sulut optimistis sistem identifikasi baru dapat memperkuat penerimaan daerah. Selain itu, kodefikasi akan menciptakan pendataan yang lebih akurat, tertib, dan berkelanjutan.
Informasi demografi lainnya dapat dilihat melalui laporan IPM Sulawesi Utara 2025 naik menjadi 76,32, Manado tertinggi.
Untuk konteks data daerah, simak laporan Penduduk Sulawesi Utara 2026 diproyeksikan mencapai 2,74 Juta Jiwa.
