BOLSEL — Sosialisasi rokok ilegal di Sulut digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Molibagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kamis, 2 Juli 2026. Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, SIP, MM.
Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Sulut, pemerintah kabupaten/kota se-Sulut, dan PT Bank SulutGo. Selain itu, kegiatan ini memuat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT Jasa Raharja Wilayah SulutGoMalut dan Bapenda Sulut.
Pemprov Sulut menilai pemberantasan rokok ilegal membutuhkan pemahaman bersama. Karena itu, pemerintah daerah, mitra kerja, dan instansi terkait harus bergerak dalam satu arah.
Sekprov Tahlis Gallang menegaskan, peredaran rokok tidak bercukai merugikan negara dan daerah. Ia meminta kegiatan ini menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar seremoni.
Bolsel Jadi Tuan Rumah Kegiatan
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Haji Iskandar Kamaru, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sulut. Ia menilai penunjukan Bolsel sebagai tuan rumah menjadi bentuk kepercayaan pemerintah provinsi.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah memilih Bolsel sebagai tuan rumah kegiatan ini,” ujar Bupati.
Iskandar juga mengapresiasi kehadiran Samsat Pembantu di Kabupaten Bolsel. Menurutnya, layanan tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi kendaraan.
Ia berharap kerja sama yang dibangun dapat meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat harus semakin cepat, mudah, dan optimal.
“Kami berharap melalui perjanjian kerja sama ini pendapatan daerah dapat terus meningkat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tambahnya.
Sekprov Minta Pencegahan Rokok Ilegal Diperkuat
Sekprov Sulut, Tahlis Gallang, menyebut sosialisasi ini memiliki tujuan jelas. Pemerintah ingin menyamakan pemahaman dalam mencegah dan memberantas rokok ilegal.
“Pertemuan kita hari ini memiliki tujuan yang sangat jelas dan terarah. Kita ingin menyamakan frekuensi dan memperkuat pemahaman dalam upaya pencegahan serta pemberantasan peredaran rokok ilegal,” tegas Tahlis.
Menurutnya, rokok ilegal memberi dampak langsung terhadap keuangan negara dan daerah. Karena itu, seluruh pihak perlu memperkuat pengawasan hingga ke tingkat masyarakat.
Tahlis juga menekankan pentingnya sinergi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Ia meminta pemerintah daerah dan mitra kerja memperkuat tata kelola serta pelayanan publik.
Kerja Sama Keuangan Daerah Diperkuat
Terkait kerja sama dengan PT Bank SulutGo, Tahlis menyebut langkah itu sebagai komitmen bersama. Pemerintah daerah ingin memperkuat tata kelola keuangan yang lebih modern.
“Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Sementara itu, penandatanganan NPHD antara PT Jasa Raharja Wilayah SulutGoMalut dan Bapenda Sulut mendukung pelayanan kesamsatan. Hibah tersebut diharapkan memperkuat operasional layanan administrasi kendaraan.
“Hibah yang diserahterimakan hari ini harus menunjang secara optimal pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kesamsatan di bawah Bapenda,” jelas Tahlis.
Ia menambahkan, pelayanan Samsat yang baik akan berdampak pada optimalisasi pendapatan daerah. Karena itu, dukungan lintas lembaga perlu terus diperkuat.
Jasa Raharja Dukung Layanan Samsat
Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara, Ni Made Ayu Mulidyawati, menjelaskan tujuan NPHD tersebut. Menurutnya, hibah ini mendukung operasional dan optimalisasi layanan di Kantor Bersama Samsat.
Dana hibah akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, dukungan tersebut diarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan kendaraan bermotor.
Jasa Raharja juga mendorong pelayanan Samsat yang lebih modern dan efisien. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat memperkuat pendapatan melalui layanan yang semakin mudah diakses.
Direktur Operasional PT Bank SulutGo, Louisah Parengkuan, turut menyampaikan apresiasi. Ia berterima kasih atas kepercayaan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sosialisasi Berlanjut ke Warung-Warung
Kegiatan sosialisasi rokok ilegal di Sulut tidak berhenti pada pertemuan resmi. Rencananya, sosialisasi akan dilanjutkan hingga besok dengan menyasar warung-warung.
Petugas akan menjelaskan perbedaan rokok bercukai dan rokok tidak bercukai kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan memperkuat kesadaran warga di tingkat lapangan.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov Sulut ingin memperkuat pengawasan rokok ilegal. Pemerintah juga menargetkan peningkatan pendapatan daerah dari sektor yang legal dan tertib.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sekretaris kabupaten/kota se-Sulut, Kepala Bapenda Sulut June Silangen, dan perwakilan Jasa Raharja. Hadir pula perwakilan Bank SulutGo, Kepala Dinas Kominfo Zainudin S. Hilimi, serta pejabat tinggi pratama Kabupaten Bolsel.
Perkembangan fiskal dan ekonomi daerah juga dibahas dalam laporan Pemprov Sulut canangkan Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Yulius tekankan Pentingnya Data Akurat.
Data pembanding juga terlihat dalam laporan IPM Sulawesi Utara 2025 naik menjadi 76,32, Manado tertinggi.
Informasi demografi lainnya dapat dilihat melalui laporan Penduduk Sulawesi Utara 2026 diproyeksikan mencapai 2,74 Juta Jiwa.
Untuk konteks penguatan data dan layanan ekonomi, simak laporan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara 2025 naik menjadi 5,66 Persen, Bitung tertinggi.
