Manado.news, Tomohon – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon memulai tahapan konsultasi publik penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk tiga wilayah kecamatan.
Ketiga wilayah tersebut meliputi Kecamatan Tomohon Tengah, Tomohon Selatan, dan Tomohon Timur.
Wali Kota Tomohon, Caroll J. A. Senduk, S.H., membuka secara resmi kegiatan Konsultasi Publik-1 yang berlangsung di Grand Master Tomohon, Rabu (11/11/2026).
Penyusunan dokumen tata ruang tersebut merupakan bagian dari program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Caroll menekankan bahwa pengaturan tata ruang menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian pemanfaatan lahan, mendukung kegiatan usaha, dan mengendalikan pembangunan kota.
Ia juga mengingatkan bahwa pengembangan wilayah Tomohon harus mempertimbangkan karakteristik geografis serta keberlanjutan lingkungan.
RDTR Tomohon Jadi Acuan Perizinan dan Pengendalian Pembangunan
Caroll menjelaskan, RDTR merupakan penjabaran lebih terperinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Melalui dokumen tersebut, pengaturan pemanfaatan ruang dapat dijabarkan hingga tingkat blok.
Pengaturan yang lebih detail diharapkan memberikan kejelasan mengenai pemanfaatan wilayah sekaligus menjadi acuan dalam proses perizinan.
“RDTR ini merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur pemanfaatan ruang hingga ke tingkat blok. Dokumen ini akan menjadi dasar utama pemberian izin, memberikan kepastian berusaha, sekaligus menjadi pegangan kita bersama dalam mengendalikan pembangunan kota,” ujar Wali Kota.
Pada kesempatan tersebut, Caroll menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Bank Dunia (World Bank) atas dukungan dalam proses penataan ruang di Kota Tomohon.
Ia berharap penyusunan RDTR mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan karakteristik wilayah.
Caroll Senduk Ingatkan Kondisi Geografis dan Kelestarian Lingkungan
Selain aspek pemanfaatan lahan, Caroll memberikan perhatian terhadap penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Menurutnya, KLHS memiliki peran penting dalam memastikan perencanaan pembangunan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Hal tersebut dinilai relevan dengan kondisi geografis Kota Tomohon yang memiliki karakteristik wilayah pegunungan.
“Tomohon adalah kota pegunungan, kota bunga, dan kota yang hidup berdampingan dengan gunung api. Karena itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan kelestarian alam dan keselamatan masyarakat,” tambahnya.
Caroll menegaskan bahwa perencanaan tata ruang harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan keselamatan masyarakat.
Karena itu, penyusunan RDTR dan KLHS diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Tomohon ke depan.
Empat Arahan Wali Kota dalam Penyusunan RDTR dan KLHS
Dalam konsultasi publik tersebut, Caroll menyampaikan empat arahan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen tata ruang.
Pertama, seluruh kepala perangkat daerah diminta menyediakan data serta rencana sektoral secara lengkap dan terbuka.
Ketersediaan informasi tersebut diperlukan sebagai bahan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.
Kedua, para camat, tokoh masyarakat, dan tokoh adat diajak aktif menyampaikan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing.
Masukan dari masyarakat diharapkan menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan perencanaan tata ruang.
Ketiga, kalangan akademisi, pelaku usaha, dan pemerhati lingkungan didorong memberikan pandangan serta masukan secara objektif.
Keempat, Tim Penyusun diminta mencatat dan mengakomodasi setiap masukan sebagai bahan penyempurnaan dokumen RDTR dan KLHS.
Melalui empat arahan tersebut, Caroll menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan tata ruang.
Ia berharap partisipasi para pemangku kepentingan dapat menghasilkan dokumen yang terarah, berkualitas, dan berkelanjutan.
Kementerian ATR/BPN Turut Hadiri Konsultasi Publik
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Ir. Sufrijadi, M.A., bersama jajaran.
Hadir pula Team Leader Penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Tomohon dari Kementerian ATR/BPN, Zulfikar Albar.
Dari jajaran Pemerintah Kota Tomohon, hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah Kota Tomohon, Royke Tangkawarow, S.T., M.Si., bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah dan tamu undangan.
Melalui Konsultasi Publik-1 tersebut, Pemkot Tomohon mengharapkan terbangunnya kesamaan pemahaman dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
Masukan yang dihimpun dalam kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari penyempurnaan dokumen RDTR dan KLHS untuk wilayah Tomohon Tengah, Tomohon Selatan, dan Tomohon Timur.
