TOMOHON — KUA-PPAS Tomohon 2027 mulai dibahas melalui konsultasi publik di Anugerah Hall Tomohon, Senin, 6 Juli 2026. Wali Kota Tomohon hadir melalui Sekretaris Daerah Edwin Roring.
Forum tersebut membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Pemerintah Kota Tomohon menempatkan forum ini sebagai ruang komunikasi dengan publik.
Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring membacakan sambutan Wali Kota Tomohon. Dalam sambutan itu, pemerintah menegaskan pentingnya APBD yang terbuka, partisipatif, dan tepat sasaran.
Konsultasi publik juga memberi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Karena itu, pemerintah berharap penyusunan APBD Tomohon 2027 semakin menjawab kebutuhan warga.
KUA-PPAS Tomohon 2027 Didorong Lebih Partisipatif
Pemerintah Kota Tomohon menilai konsultasi publik sebagai tahapan penting penyusunan APBD. Forum ini tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih dari itu, pemerintah ingin membangun komunikasi yang lebih kuat. Selain itu, forum tersebut membuka ruang penyerapan aspirasi masyarakat.
KUA-PPAS Tomohon 2027 akan menjadi dasar awal arah anggaran daerah. Karena itu, pembahasannya perlu melibatkan banyak pihak.
Pemkot Tomohon ingin memastikan anggaran mendukung kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Melalui proses ini, APBD diharapkan berjalan efektif dan efisien. Selain itu, pengelolaan anggaran harus tetap transparan dan berorientasi kesejahteraan.
RKPD Tomohon 2027 Usung Transformasi Inklusif
Penyusunan KUA-PPAS Tomohon 2027 mengacu pada tema pembangunan RKPD Kota Tomohon 2027. Tema itu menekankan percepatan transformasi pembangunan inklusif.
Pemerintah mengarahkan pembangunan melalui penguatan sumber daya manusia. Selain itu, Pemkot Tomohon ingin memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Ketahanan lingkungan juga menjadi bagian utama arah pembangunan. Dengan begitu, pertumbuhan daerah tidak hanya mengejar angka ekonomi.
Tema RKPD 2027 juga menunjukkan komitmen pembangunan berkelanjutan. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara kemajuan kota dan kualitas lingkungan.
Karena itu, rancangan anggaran perlu mendukung program yang terukur. Setiap kebijakan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat Tomohon.
Delapan Prioritas Pembangunan Ditetapkan
Pemkot Tomohon menetapkan delapan prioritas pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027. Prioritas pertama menyasar kerukunan umat beragama, nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan.
Prioritas kedua fokus pada produktivitas pertanian. Pemerintah juga memperkuat sistem ketahanan pangan berkelanjutan.
Prioritas ketiga menyentuh infrastruktur, ketahanan bencana, perubahan iklim, dan lingkungan hidup. Kemudian, prioritas keempat mendorong pariwisata yang maju dan berkelanjutan.
Pada prioritas kelima, pemerintah menargetkan produktivitas dan daya saing daerah. Selain itu, produk unggulan daerah dan investasi juga masuk dalam fokus pembangunan.
Prioritas keenam menekankan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan perlindungan sosial. Sementara itu, prioritas ketujuh memperkuat pelayanan publik, digitalisasi, inovasi, dan reformasi birokrasi.
Prioritas terakhir menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. Dengan delapan prioritas itu, Pemkot Tomohon ingin memperkuat pembangunan yang menyentuh banyak sektor.
Target Ekonomi dan Sosial Dipasang untuk 2027
Pemerintah Kota Tomohon juga memaparkan target pembangunan makro 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,80–6,25 persen.
Selain itu, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 4,80–5,00 persen. Target ini membutuhkan program ekonomi dan sosial yang lebih tepat sasaran.
Tingkat pengangguran terbuka juga menjadi perhatian. Pemkot Tomohon menargetkan angka pengangguran berada pada kisaran 6,56–7,30 persen.
Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan naik menjadi 80,75–80,88. Kemudian, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Seluruh target tersebut membutuhkan pengelolaan APBD yang kuat. Karena itu, Pemkot Tomohon menekankan anggaran efektif, efisien, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
Pemkot Ajak Pemangku Kepentingan Perkuat Sinergi
Wali Kota Tomohon melalui Sekda Edwin Roring mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi. Pemerintah ingin membangun Tomohon yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.
Sinergi tersebut mencakup perangkat daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga terkait. Dengan kerja bersama, target pembangunan akan lebih mudah dicapai.
Pemkot Tomohon juga ingin mempertahankan berbagai prestasi daerah. Salah satunya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.
Tomohon telah mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Capaian itu menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Namun, pemerintah tetap perlu meningkatkan kualitas tata kelola. APBD harus benar-benar menjadi instrumen untuk memperbaiki pelayanan dan kesejahteraan warga.
BPKPD dan Bapelitbangda Ikut Hadir
Konsultasi publik tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Tomohon. Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Danny Liuw, hadir dalam kegiatan itu.
Kepala Bapelitbangda Kota Tomohon, Jaqueline Mangulu, juga mengikuti forum tersebut. Selain itu, peserta konsultasi publik ikut menyampaikan dukungan terhadap proses perencanaan.
Kehadiran unsur teknis penting dalam pembahasan KUA-PPAS. Sebab, perencanaan dan penganggaran harus berjalan sejalan.
Dengan forum ini, Pemkot Tomohon mulai menata arah APBD 2027 secara lebih terbuka. Selanjutnya, rancangan tersebut akan menjadi pijakan pembahasan anggaran daerah.
Apresiasi terhadap kinerja daerah turut muncul dalam laporan Rumah Dataku Pangolombian Tomohon Raih Terbaik I Regional II Apresiasi BKKBN 2026.
