JAKARTA — Kemnaker kerja sama dengan FPPI untuk memperluas akses kerja berkelanjutan bagi masyarakat. Kolaborasi ini juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis pemberdayaan perempuan.
Kerja sama tersebut ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026. Dokumen itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum DPP FPPI, Marlinda Irwanti.
Cris mengatakan Kemnaker siap mendukung penguatan kapasitas masyarakat melalui infrastruktur pelatihan kerja pemerintah. Menurutnya, fasilitas pelatihan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kolaborasi yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja,” ujar Cris.
Kemnaker Dorong Pemanfaatan BPVP dan BLK
Cris menjelaskan, masyarakat dapat memanfaatkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Selain itu, Balai Latihan Kerja juga tersedia di tingkat pusat dan daerah.
Melalui fasilitas tersebut, masyarakat bisa mengasah keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Karena itu, Kemnaker mendorong FPPI ikut menghubungkan kader dan masyarakat dengan layanan pelatihan.
Program pelatihan berbasis kompetensi menjadi bagian penting dalam kerja sama ini. Pemerintah ingin peserta memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Selain memperkuat keterampilan, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja. Dengan begitu, masyarakat dapat meningkatkan daya saing di tengah persaingan kerja yang semakin ketat.
SIAPkerja Jadi Ekosistem Layanan Digital
Kemnaker juga memperluas layanan ketenagakerjaan melalui ekosistem digital SIAPkerja. Platform ini mengintegrasikan berbagai program agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan.
Melalui SIAPkerja, masyarakat dan kader FPPI dapat memperoleh informasi pelatihan secara daring. Mereka juga bisa mengakses lowongan kerja, pemagangan, pengembangan usaha, dan sertifikasi profesi.
Integrasi digital ini mempercepat pelayanan ketenagakerjaan. Selain itu, sistem tersebut membantu peserta menemukan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Cris menilai layanan digital penting untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Apalagi, kebutuhan peningkatan kompetensi terus berkembang mengikuti perubahan dunia kerja.
FPPI Daerah Diminta Perkuat Koordinasi
Cris berharap pengurus FPPI di daerah segera membangun koordinasi dengan balai pelatihan. Ia juga meminta FPPI menjalin komunikasi dengan dinas ketenagakerjaan setempat.
Koordinasi di tingkat daerah menjadi kunci pelaksanaan kerja sama. Dengan langkah itu, poin-poin dalam nota kesepahaman dapat segera diterapkan secara konkret.
Menurut Cris, kemitraan tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan. Program harus berjalan terukur dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kemitraan yang dibangun harus diikuti pelaksanaan program yang terukur dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan,” pungkasnya.
Perempuan Didorong Lebih Mandiri Ekonomi
Kerja sama Kemnaker dan FPPI menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai fokus penting. Melalui pelatihan dan akses kerja, perempuan diharapkan memiliki peluang ekonomi lebih luas.
Kolaborasi ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan produktif. Selain itu, dukungan pemerintah dapat memperkuat kesiapan tenaga kerja di berbagai daerah.
Kemnaker menilai peningkatan kapasitas SDM harus berjalan bersama perluasan akses kerja. Karena itu, sinergi dengan organisasi masyarakat menjadi langkah strategis.
Dengan dukungan FPPI, program ketenagakerjaan diharapkan menjangkau lebih banyak perempuan. Hasilnya, kemandirian ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Perkembangan infrastruktur daerah dapat dilihat melalui laporan Rental Mobil Manado: Panduan Lengkap Sewa Kendaraan untuk Wisata dan Perjalanan Nyaman.
Sikap pemerintah daerah juga terlihat melalui laporan BPKPD Boltara Data Usaha Kuliner di Batu Pinagut, Dorong Kepatuhan PBJT 10 Persen.