MANADO — KUA PPAS Sulut 2027 menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp3,24 triliun. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memproyeksikan belanja daerah mencapai Rp3,03 triliun.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyampaikan rancangan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa, 14 Juli 2026. Rapat berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Selain membahas KUA PPAS Sulut 2027, paripurna mengambil keputusan atas pertanggungjawaban APBD 2025. DPRD juga menerima Ranperda Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah Penyakit Menular.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen memimpin langsung rapat tersebut. Tiga wakil ketua turut mendampinginya, yakni Michaela Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene.
Yulius menegaskan seluruh agenda paripurna memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut juga menentukan keberlanjutan pembangunan Sulawesi Utara.
Pemerintah, kata Yulius, harus mengelola setiap anggaran secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Karena itu, pertanggungjawaban APBD tidak boleh sekadar memenuhi kewajiban regulasi.
“Setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegas Yulius.
Ia menilai laporan pertanggungjawaban APBD mencerminkan penghormatan pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat. Selain itu, laporan tersebut memperkuat pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah.
Gubernur juga mengapresiasi pandangan, masukan, dan rekomendasi DPRD Sulut selama pembahasan. Menurutnya, pengawasan legislatif mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Selanjutnya, Pemprov Sulut akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah akan memakai rekomendasi tersebut untuk memperbaiki tata kelola anggaran.
Delapan Prioritas Pembangunan dalam KUA PPAS Sulut 2027
Pemerintah menyusun KUA PPAS Sulut 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD Sulut 2025–2029. Tahun 2027 menjadi tahun ketiga pelaksanaan dokumen pembangunan jangka menengah tersebut.
RPJMD Sulut mengusung visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Sementara itu, tema pembangunan 2027 menekankan percepatan fondasi transformasi daerah.
Pemprov Sulut menetapkan delapan prioritas pembangunan untuk mencapai target tersebut. Prioritas pertama mencakup penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, kebijakan anggaran akan mendorong penguatan daya saing ekonomi daerah.
Ketahanan pangan, energi, dan air turut masuk dalam agenda utama. Pemprov juga memberi perhatian pada keamanan masyarakat dan akuntabilitas keuangan.
Melalui KUA PPAS Sulut 2027, pemerintah ingin menjaga kesinambungan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun, ketidakpastian fiskal masih menjadi tantangan utama.
Pemerintah pusat belum menetapkan secara final alokasi Transfer ke Daerah untuk tahun anggaran 2027. Oleh sebab itu, Pemprov Sulut menerapkan pendekatan hati-hati, adaptif, dan antisipatif.
Yulius memastikan pemerintah tetap menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar. Pada saat yang sama, Pemprov akan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu strategi utama. Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi terhadap kemungkinan penyesuaian dana transfer.
“Kami tetap berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengurangi pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujar Yulius.
Pemprov Sulut juga akan menyeleksi program berdasarkan kebutuhan dan dampaknya. Dengan demikian, pemerintah dapat menghindari belanja yang tidak memberikan manfaat langsung.
Dalam rancangan tersebut, pemerintah menetapkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Namun, Pemprov tetap perlu menyesuaikan rancangan setelah pemerintah pusat menetapkan dana transfer.
Pemerintah Tetapkan Target Ekonomi Sulawesi Utara
Selain menyusun anggaran, KUA PPAS Sulut 2027 memuat sejumlah target pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,7 hingga 6,7 persen.
Sementara itu, target inflasi berada pada kisaran 2,3 sampai 3,7 persen. Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan antara 5,82 hingga 6,32 persen.
Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada pada kisaran 4,68 sampai 5,26 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan meningkat menjadi 77,74.
Target tersebut akan menjadi ukuran keberhasilan program pembangunan daerah. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah perlu menyelaraskan kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan.
Pemprov juga harus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Langkah tersebut penting untuk memastikan anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain isu fiskal, Yulius menjelaskan Ranperda Penanggulangan KLB dan Wabah Penyakit Menular. Regulasi itu akan memperkuat kesiapan daerah menghadapi ancaman kesehatan masyarakat.
Menurut Yulius, wabah dapat memengaruhi kesehatan, ekonomi, keamanan, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan payung hukum yang jelas dan menyeluruh.
Ranperda tersebut akan mengatur tanggung jawab pemerintah daerah. Regulasi juga memuat hak dan kewajiban masyarakat ketika menghadapi wabah penyakit menular.
Selain itu, aturan tersebut menjelaskan mekanisme penetapan status KLB. Pemerintah akan mengatur tahapan kewaspadaan, penanganan, hingga pemulihan setelah wabah.
Yulius berharap DPRD membahas Ranperda itu secara komprehensif. Dengan begitu, pemerintah memiliki pedoman penanganan wabah yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
Pemprov Sulut dan DPRD selanjutnya akan melanjutkan pembahasan seluruh agenda tersebut. Pemerintah berharap keputusan anggaran dapat memperkuat pembangunan dan perlindungan masyarakat.
Dalam agenda pemerintahan lainnya, simak laporan Gubernur Yulius Selvanus Lantik Tiga Pejabat Pemprov Sulut, Weliam Silangen Jadi Sekwan.
Untuk konteks penguatan data dan layanan ekonomi, simak laporan Pemprov Sulut canangkan Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Yulius tekankan Pentingnya Data Akurat.
Agenda publik lainnya turut dibahas dalam laporan Pemprov Sulut Perkuat Pemberantasan Rokok Ilegal Lewat Sosialisasi di Bolsel.
Perkembangan statistik daerah turut tergambar dalam laporan Penduduk Sulawesi Utara 2026 diproyeksikan mencapai 2,74 Juta Jiwa.
Sebagai pembanding, baca juga laporan IPM Sulawesi Utara 2025 naik menjadi 76,32, Manado tertinggi.
