MANADO — Kemiskinan Sulawesi Utara turun menjadi 6,32 persen pada Maret 2026.
Angka tersebut menempatkan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sulawesi.
Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara merilis data tersebut pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Persentase itu turun 0,30 persen poin dibandingkan September 2025 yang mencapai 6,62 persen.
BPS sebelumnya mencatat tingkat kemiskinan September 2025 turun 0,09 persen poin dari Maret 2025.
Selain persentase, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dalam enam bulan.
Pada September 2025, Sulawesi Utara memiliki sekitar 172.130 penduduk miskin.
Jumlah tersebut kemudian turun menjadi 164.780 orang pada Maret 2026.
Dengan demikian, sekitar 7.350 orang keluar dari kategori miskin selama periode tersebut.
Penurunan kemiskinan Sulawesi Utara memperlihatkan perkembangan positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, pemerintah masih perlu menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan.
Sulut Catat Angka Kemiskinan Terendah di Pulau Sulawesi
Capaian 6,32 persen menempatkan Sulawesi Utara di bawah lima provinsi lain di Pulau Sulawesi.
Sulawesi Selatan berada pada posisi berikutnya dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,24 persen.
Sementara itu, empat provinsi lainnya masih mencatat persentase kemiskinan sebesar dua digit.
Data regional tersebut memperkuat posisi Sulawesi Utara dalam pengendalian kemiskinan di kawasan Sulawesi.
Secara nasional, angka 6,32 persen juga tergolong relatif rendah dibandingkan banyak provinsi lainnya.
Meski begitu, pemerintah tetap menghadapi tantangan dalam menjaga daya beli dan membuka kesempatan kerja.
Penurunan persentase belum berarti seluruh persoalan ekonomi masyarakat telah selesai.
Karena itu, pemerintah perlu menjangkau kelompok rentan yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menilai hasil tersebut berkaitan dengan arah pembangunan ekonomi inklusif.
Program itu mencakup penguatan ekonomi kerakyatan, investasi, pertanian, perikanan, dan usaha mikro.
Selain itu, pemerintah terus memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pemprov berharap kebijakan tersebut memperkuat pendapatan sekaligus membuka lebih banyak kesempatan ekonomi.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus juga mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Namun, efektivitas setiap program tetap membutuhkan pengukuran melalui data yang akurat.
Evaluasi tersebut penting agar anggaran pemerintah menjangkau kelompok sasaran secara tepat.
Selanjutnya, pemerintah dapat memperbaiki program yang belum menghasilkan dampak maksimal.
Ekonomi Kerakyatan Menjadi Fokus Pemerintah
Penguatan sektor pertanian menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga pendapatan masyarakat perdesaan.
Pemerintah juga perlu memastikan petani memperoleh akses terhadap pupuk, benih, teknologi, dan pasar.
Sementara itu, sektor perikanan membutuhkan dukungan armada, fasilitas penyimpanan, serta distribusi yang efisien.
Dukungan tersebut dapat meningkatkan hasil usaha nelayan sekaligus menjaga ketersediaan pangan.
Pelaku UMKM turut memegang peran dalam menekan kemiskinan Sulawesi Utara.
Usaha kecil menciptakan lapangan kerja sekaligus menggerakkan perputaran ekonomi pada tingkat lokal.
Karena itu, pemerintah perlu memperluas akses pembiayaan, pelatihan, pemasaran, dan teknologi digital.
Pendampingan yang tepat dapat membantu UMKM berkembang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Investasi juga perlu menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Pemerintah harus mengarahkan investasi menuju sektor produktif yang menciptakan pekerjaan berkualitas.
Selain itu, pengembangan usaha perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Program perlindungan sosial tetap diperlukan bagi keluarga yang belum menikmati pertumbuhan ekonomi.
Namun, bantuan harus menggunakan data penerima yang mutakhir dan terintegrasi.
Ketepatan data dapat mengurangi salah sasaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Selanjutnya, pemerintah perlu menghubungkan bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi.
Penurunan Kemiskinan Harus Berkelanjutan
Capaian kemiskinan Sulawesi Utara pada Maret 2026 menjadi modal untuk memperkuat kebijakan pembangunan daerah.
Namun, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperluas pekerjaan produktif.
Kenaikan harga pangan dapat menekan daya beli serta mendorong kelompok rentan kembali masuk kategori miskin.
Karena itu, pengendalian inflasi harus berjalan bersama program peningkatan pendapatan.
Pemerintah kabupaten dan kota juga memegang peran penting dalam menjaga tren penurunan tersebut.
Setiap daerah memiliki karakter ekonomi, wilayah, dan kelompok rentan yang berbeda.
Oleh sebab itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.
Koordinasi antarpemerintah akan membantu memastikan program tidak tumpang tindih.
Data BPS dapat menjadi dasar untuk menilai perkembangan kesejahteraan secara objektif.
Selain melihat persentase, pemerintah perlu memperhatikan kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.
Indikator tersebut menunjukkan jarak pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan harus terlihat melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.
Sementara itu, perkembangan lain dapat dilihat dalam laporan 130 Pasangan Ikuti Pencatatan Perkawinan Massal Sulut 2026.
Informasi lain yang masih berkaitan tersedia dalam laporan Yulius Selvanus Lantik Tiga Pejabat Eselon II, Yahya Rondonuwu Jadi Kadis Pendidikan Sulut.
Agenda publik lainnya turut dibahas dalam laporan Pemprov Sulut Prioritaskan Gaji ASN dan PPPK di Tengah Efisiensi Anggaran.
