BOROKO — Asistensi RKA Boltara 2027 menekankan penggunaan setiap rupiah anggaran untuk program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, Moh Aditya Pontoh, menyampaikan penegasan tersebut pada Kamis, 16 Juli 2026.
Kegiatan berlangsung di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Boltara. Pemerintah daerah melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam pembahasan tersebut.
Aditya meminta setiap OPD menyusun rencana kerja dan anggaran secara cermat. Menurutnya, pemerintah harus mengarahkan belanja daerah kepada kebutuhan prioritas masyarakat.
“Kita harus memastikan setiap rupiah dalam APBD 2027 digunakan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Aditya.
Asistensi tersebut menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2027.
Melalui proses ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah menilai kesesuaian program, kebutuhan anggaran, serta target kinerja setiap OPD.
Selain itu, tim memastikan seluruh usulan mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Program juga harus selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Pemkab Boltara tidak ingin perangkat daerah sekadar mengulang program tahun sebelumnya. Sebaliknya, setiap kegiatan harus menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.
Karena itu, OPD perlu menyusun indikator keberhasilan secara jelas. Indikator tersebut akan membantu pemerintah mengukur manfaat setiap program.
RKA Boltara 2027 Harus Efisien dan Tepat Sasaran
Aditya menilai kualitas Asistensi RKA Boltara 2027 akan menentukan efektivitas pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Perencanaan yang lemah dapat memicu keterlambatan program dan pemborosan anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah harus memperbaiki setiap usulan sejak tahap awal.
Wakil Bupati meminta OPD memperhatikan hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja. Ketiga unsur tersebut harus saling mendukung.
Setiap kegiatan juga wajib memiliki tujuan yang terukur. Dengan demikian, pemerintah dapat menilai keberhasilan program secara objektif.
Efisiensi anggaran tidak berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah justru harus menghapus belanja yang kurang penting dan memperkuat program prioritas.
Selain itu, OPD perlu menyesuaikan anggaran dengan kemampuan keuangan daerah. Langkah tersebut penting untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Aditya juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam menyusun dokumen anggaran. Keterlambatan pada tahap perencanaan dapat menghambat pelaksanaan program.
Karena itu, pejabat pengelola keuangan harus meningkatkan koordinasi dengan pimpinan perangkat daerah. Mereka juga perlu memeriksa kembali seluruh rincian anggaran.
Melalui asistensi, pemerintah dapat menemukan kesalahan perhitungan atau ketidaksesuaian program lebih awal. Perbaikan sejak awal akan mengurangi kendala ketika APBD berjalan.
Pemkab Boltara berharap seluruh OPD tidak menyusun anggaran berdasarkan kebiasaan. Setiap usulan harus memakai data, kebutuhan lapangan, dan target pembangunan.
Pendekatan tersebut akan membantu pemerintah menghasilkan program yang lebih efektif. Selain itu, masyarakat dapat merasakan manfaat anggaran secara nyata.
Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama dalam Asistensi RKA Boltara 2027.
Aditya meminta seluruh OPD menjelaskan tujuan, biaya, dan hasil setiap program secara terbuka. Keterbukaan tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Penggunaan anggaran juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, perangkat daerah wajib menghindari perencanaan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.
Pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan sejak penyusunan hingga pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap program berjalan sesuai rencana.
Selain itu, OPD perlu menyusun laporan kinerja secara jujur dan terukur. Laporan tersebut menjadi dasar evaluasi serta perbaikan kebijakan.
Dokumen RKA yang berkualitas akan membantu pemerintah melaksanakan program tepat waktu. Perencanaan matang juga mengurangi risiko perubahan anggaran berulang.
Pemkab Boltara berharap asistensi menghasilkan rancangan program yang realistis dan bermanfaat. Pemerintah juga ingin mempercepat pembangunan melalui penggunaan anggaran yang lebih disiplin.
Sekretaris Daerah Boltara, Jusnan C. Mokoginta, turut menghadiri kegiatan tersebut. Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga mengikuti seluruh rangkaian pembahasan.
Selain itu, para kepala OPD dan pejabat pengelola keuangan hadir dalam asistensi. Mereka membahas kebutuhan program dan target kinerja tahun anggaran 2027.
Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen RKA. Pemerintah kemudian menggunakan dokumen tersebut dalam tahapan penyusunan APBD Boltara 2027.
Melalui proses ini, Pemkab Boltara ingin memastikan anggaran daerah tidak hanya selesai secara administratif. Setiap program harus menghadirkan perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Informasi ekonomi terkait dapat dilihat melalui laporan Boltara Raih WTP 10 Kali, Sirajudin Lasena Ingatkan APBD Harus Lebih Berdampak.
Di sektor infrastruktur, baca juga laporan Dinas PUPR Boltara Larang Penggunaan Pompa Air Langsung pada Jaringan Distribusi.
Di sektor infrastruktur, baca juga laporan BPBD Boltara Salurkan Bantuan Air Bersih untuk 50 KK di Komus 2 Timur.
