BOROKO — Reforma Agraria Boltara 2026 akan memprioritaskan kepastian hukum tanah, pemerataan akses, dan penyelesaian persoalan pertanahan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memulai program tersebut melalui rapat koordinasi awal Gugus Tugas Reforma Agraria.
Sekretaris Daerah Boltara, Jusnan C. Mokoginta, membuka kegiatan pada Kamis, 16 Juli 2026.
Rapat berlangsung di Aula Pohohimbunga Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Kantor Pertanahan Kabupaten Boltara menggelar kegiatan dengan tema reforma agraria berkeadilan, tertib hukum, dan berkelanjutan.
Melalui rapat tersebut, pemerintah dan instansi terkait menyamakan pemahaman mengenai tugas setiap anggota gugus tugas.
Selain itu, peserta menyusun rencana kerja, jadwal kegiatan, serta pemetaan tantangan selama pelaksanaan program.
Jusnan menilai koordinasi awal akan menentukan keberhasilan seluruh agenda GTRA sepanjang 2026.
“Rapat koordinasi awal ini menjadi langkah krusial bagi keberhasilan seluruh kegiatan GTRA Tahun 2026,” kata Jusnan.
Menurutnya, seluruh anggota harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sejak tahap perencanaan.
Dengan demikian, pelaksanaan Reforma Agraria Boltara 2026 dapat berjalan terarah dan tidak tumpang tindih.
GTRA Boltara Diminta Utamakan Kepentingan Masyarakat
Jusnan meminta anggota Gugus Tugas Reforma Agraria menjalankan amanah dengan tanggung jawab dan integritas tinggi.
Setiap tahapan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, tim wajib bekerja transparan dan akuntabel.
Sekda juga mengingatkan seluruh anggota agar tidak memihak kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Sebaliknya, gugus tugas harus menempatkan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah sebagai prioritas utama.
Reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan pembagian atau penataan tanah. Program tersebut juga menyentuh kepastian kepemilikan dan penyelesaian konflik.
Karena itu, tim membutuhkan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perangkat daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Langkah ini penting untuk menghindari perbedaan informasi.
Selain itu, pemerintah harus memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada setiap lokasi sasaran.
Pendekatan tersebut membantu tim menentukan solusi yang adil dan sesuai kebutuhan warga.
Jusnan menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi dasar seluruh keputusan GTRA.
“Utamakan kepentingan masyarakat luas dan kepentingan pembangunan daerah di atas segalanya,” tegasnya.
Melalui Reforma Agraria Boltara 2026, pemerintah berharap masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat.
Program tersebut juga diharapkan mendorong pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.
Perangkat Daerah Wajib Siapkan Data dan Dukungan
Pemkab Boltara meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan GTRA.
Dukungan itu mencakup penyediaan data, sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas kerja.
Menurut Jusnan, keberhasilan reforma agraria tidak hanya menjadi tanggung jawab Kantor Pertanahan.
Seluruh instansi terkait harus terlibat aktif sesuai kewenangan masing-masing.
Bapelitbangda dapat membantu sinkronisasi program dengan rencana pembangunan daerah.
Sementara itu, perangkat teknis perlu menyediakan informasi wilayah, penggunaan lahan, dan kondisi masyarakat.
Dukungan hukum juga penting ketika tim menghadapi sengketa atau persoalan administrasi pertanahan.
Karena itu, koordinasi dengan kejaksaan dan unsur penegak hukum harus berjalan secara intensif.
Pemkab Boltara menjadikan program tersebut sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Pemerintah ingin memastikan tanah memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Selain memberi kepastian hukum, reforma agraria dapat membuka akses masyarakat terhadap sumber penghidupan.
Program tersebut juga dapat mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Namun, pemerintah harus menjalankan setiap proses secara hati-hati dan berdasarkan data.
Kesalahan administrasi dapat memicu sengketa baru dan merugikan masyarakat.
Oleh sebab itu, GTRA perlu memeriksa setiap usulan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
Transparansi informasi juga akan membantu masyarakat memahami proses dan tahapan program.
Kolaborasi Lintas Instansi Perkuat Reforma Agraria
Rapat koordinasi awal menghadirkan berbagai unsur pemerintah dan aparat terkait.
Kepala Kantor Pertanahan Boltara mengikuti kegiatan bersama perwakilan Kejaksaan Negeri Boltara.
Danramil Kaidipang juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta sejumlah kepala OPD mengikuti rapat.
Kehadiran lintas instansi memperkuat pendekatan kolaboratif dalam menjalankan Reforma Agraria Boltara 2026.
Setiap lembaga memiliki data dan kewenangan yang dapat mendukung penyelesaian persoalan pertanahan.
Kolaborasi juga memungkinkan pemerintah merespons kendala secara lebih cepat.
Namun, seluruh pihak harus menjaga komunikasi dan disiplin pelaksanaan rencana kerja.
Pemkab Boltara berharap rapat awal menghasilkan pembagian tugas yang jelas.
Jadwal kegiatan juga harus disusun secara realistis agar setiap target dapat tercapai.
Selanjutnya, tim akan memetakan lokasi, persoalan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan.
Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan langkah penyelesaian.
Melalui program ini, pemerintah ingin menghadirkan tata kelola pertanahan yang tertib dan berkeadilan.
Selain itu, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai.
Keberhasilan GTRA juga akan mendukung pembangunan daerah secara lebih terencana.
Tanah yang memiliki status jelas dapat mendukung investasi, pertanian, permukiman, dan pelayanan publik.
Untuk konteks kebijakan daerah, baca juga laporan Bupati Sirajudin Kukuhkan Tim Pembina Posyandu Boltara Masa Bakti 2026-2030.
Di sektor ekonomi daerah, baca juga laporan Pemkab Boltara Pastikan Setiap Rupiah APBD 2027 Berdampak bagi Masyarakat.
Di sektor ekonomi daerah, baca juga laporan Boltara Raih WTP 10 Kali, Sirajudin Lasena Ingatkan APBD Harus Lebih Berdampak.
