BOLTARA — Boltara meraih WTP 10 kali berturut-turut setelah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.
Capaian itu disampaikan Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, S.E., M.Ec.Dev., dalam Rapat Paripurna DPRD terkait penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Selasa (30/6/2026).
Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Boltara. Agenda ini menjadi forum resmi pemerintah daerah dan DPRD untuk menutup pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025.
Meski meraih opini terbaik dari BPK RI, Sirajudin menilai capaian WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah cepat puas. Menurutnya, pengelolaan keuangan harus terus bergerak dari tertib administrasi menuju manfaat nyata bagi masyarakat.
WTP Jadi Modal, Bukan Garis Akhir
Sirajudin menyebut opini WTP ke-10 sebagai hasil kerja panjang seluruh jajaran pemerintah daerah. Capaian tersebut lahir dari disiplin fiskal, akuntabilitas pelaporan, dan komitmen memperbaiki tata kelola keuangan.
Namun, ia menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir. Predikat tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat kualitas belanja daerah.
“Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Ini adalah pencapaian ke-10 kali berturut-turut,” ujar Sirajudin.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan setiap rupiah dalam APBD memberi manfaat lebih besar. Karena itu, perangkat daerah perlu memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
Dengan cara tersebut, capaian administrasi dapat berjalan searah dengan peningkatan pelayanan publik. Selain itu, masyarakat dapat merasakan dampak langsung dari anggaran daerah.
DPRD dan Pemkab Selesaikan Pembahasan APBD 2025
Rapat paripurna tersebut juga menandai selesainya pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota, dan fraksi-fraksi DPRD Boltara.
Sirajudin menilai proses pembahasan berjalan melalui semangat kemitraan. Menurutnya, kerja sama eksekutif dan legislatif penting untuk menjaga akuntabilitas anggaran.
DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan program berjalan sesuai perencanaan.
Karena itu, penetapan perda pertanggungjawaban APBD tidak sekadar menjadi agenda tahunan. Forum tersebut juga menjadi ruang evaluasi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Dari evaluasi itu, Pemkab Boltara dapat memperbaiki arah kebijakan anggaran berikutnya. Dengan demikian, belanja daerah bisa lebih tepat sasaran dan lebih mudah diukur manfaatnya.
Sirajudin Soroti Kemandirian Fiskal dan Retribusi
Dalam forum tersebut, Sirajudin menyoroti beberapa pekerjaan rumah yang harus diperkuat. Salah satunya adalah kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, Boltara perlu memperkuat sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Penertiban pengelolaan retribusi menjadi salah satu agenda penting yang perlu dikerjakan lebih serius.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas penyerapan anggaran. Program yang sudah direncanakan perlu berjalan tepat waktu agar manfaatnya tidak tertunda.
Sirajudin turut menekankan penguatan tata kelola kas daerah. Pengelolaan kas yang rapi akan membantu pemerintah menjaga stabilitas keuangan dan kelancaran program.
Di sisi lain, Silpa harus digunakan secara akurat dan realistis. Pemerintah perlu memastikan sisa anggaran benar-benar masuk dalam perencanaan yang jelas.
APBD Harus Menjawab Kebutuhan Warga
Capaian WTP ke-10 memberi posisi baik bagi Boltara dalam tata kelola keuangan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan APBD semakin dekat dengan kebutuhan warga.
Anggaran daerah harus mampu menjawab persoalan pelayanan dasar, infrastruktur, ekonomi, dan pembangunan wilayah. Karena itu, kualitas perencanaan menjadi kunci penting.
Pemkab Boltara juga perlu menjaga disiplin belanja agar program tidak hanya selesai secara administratif. Lebih jauh, program harus memberi dampak pada kehidupan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, opini WTP tidak berhenti sebagai catatan positif dalam laporan keuangan. Predikat itu dapat menjadi dasar untuk membangun pemerintahan yang lebih efektif.
Rapat paripurna ini dihadiri unsur DPRD, pemerintah daerah, instansi vertikal, camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis LSM, insan pers, pimpinan partai politik, dan tamu undangan.
Kehadiran banyak unsur menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBD merupakan agenda publik. Sebab, pengelolaan anggaran daerah menyangkut arah pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat.
Baca juga langkah Sirajudin Lasena usai arahan Presiden Prabowo di PENAS XVII yang menegaskan komitmen memperkuat petani dan nelayan Boltara.
Simak gerak cepat Bupati Boltara dalam normalisasi irigasi petani Ollot Bersatu untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian masyarakat.
Ketahui juga langkah BPKPD Boltara saat menyerahkan SKPD pajak reklame dan mendorong wajib pajak membayar lebih praktis melalui QRIS.
Lihat kegiatan Kwarcab Boltara dalam pembukaan KMD Pramuka yang mendorong lahirnya pembina profesional, berkarakter, dan berintegritas.
Pelajari imbauan Dinas PUPR Boltara yang melarang penggunaan pompa air langsung pada jaringan distribusi demi menjaga layanan air tetap aman dan merata.