BOLTARA — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyampaikan KUA-PPAS Boltara 2027 kepada DPRD, Kamis, 23 Juli 2026. Dokumen itu memuat empat prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Bupati Boltara Sirajudin Lasena menyampaikan rancangan tersebut melalui rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Boltara. Wakil Bupati Moh Aditya Pontoh turut menghadiri agenda penting tersebut.
Empat prioritas itu mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kewirausahaan daerah. Selain itu, pemerintah memprioritaskan lingkungan hidup serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Sirajudin menegaskan, anggaran daerah harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, setiap program perlu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
“Fokus kita pada SDM unggul, ekonomi bertumbuh, lingkungan aman, dan pemerintahan bersih,” tegas Sirajudin.
Penyampaian KUA-PPAS Boltara 2027 menjadi tahap awal dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pemerintah dan DPRD akan membahas setiap program serta kebutuhan anggaran.
Dokumen tersebut memuat arah kebijakan pembangunan, program prioritas, dan plafon anggaran sementara. Seluruh organisasi perangkat daerah akan menggunakan pedoman itu saat menyusun rencana kerja dan anggaran.
Peningkatan SDM dan UMKM Menjadi Prioritas
Prioritas pertama KUA-PPAS Boltara 2027 menitikberatkan pemerataan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hidup sekaligus membangun generasi produktif. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kesempatan berkembang secara lebih merata.
Pemkab Boltara juga akan memperkuat pelayanan dasar pada berbagai wilayah. Langkah itu penting untuk mengurangi kesenjangan akses antara pusat kabupaten dan daerah lainnya.
Sementara itu, prioritas kedua berfokus pada penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Pengembangan UMKM diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Boltara. Selain itu, pemerintah akan mendorong lahirnya usaha rintisan yang sesuai dengan potensi daerah.
Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan pelatihan, akses pasar, teknologi, dan pembiayaan. Oleh sebab itu, perangkat daerah harus menyusun program yang terukur dan berkelanjutan.
Melalui KUA-PPAS Boltara 2027, pemerintah ingin memperkuat pemerataan ekonomi pada seluruh kecamatan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya berpusat pada wilayah tertentu.
Kebijakan tersebut juga akan mengoptimalkan potensi lokal pada sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif. Selanjutnya, pemerintah mendorong kolaborasi antara pelaku usaha dan berbagai lembaga terkait.
Lingkungan Aman dan Pemerintahan Akuntabel
Prioritas ketiga menekankan peningkatan kenyamanan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah akan mengarahkan program pada permukiman yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
Penataan lingkungan juga harus mendukung aktivitas ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, setiap pembangunan perlu memperhatikan keberlanjutan dan kondisi wilayah.
Pemerintah daerah turut menempatkan keamanan masyarakat sebagai bagian penting pembangunan. Lingkungan yang aman dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga stabilitas daerah.
Adapun prioritas keempat KUA-PPAS Boltara 2027 menyasar tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Pemkab akan memperkuat reformasi birokrasi serta menata regulasi pemerintahan.
Setiap perangkat daerah harus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Langkah tersebut dapat mencegah pemborosan anggaran sekaligus memperkuat pertanggungjawaban publik.
Digitalisasi pemerintahan juga dapat mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi. Namun, pemerintah perlu memastikan setiap sistem mudah digunakan oleh aparatur dan masyarakat.
Sirajudin meminta seluruh OPD menyusun program sesuai kebutuhan warga. Program pemerintah juga harus memiliki target, indikator, dan manfaat yang jelas.
Pembahasan bersama DPRD selanjutnya akan menyelaraskan rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan begitu, APBD 2027 dapat mendukung program yang realistis dan tepat sasaran.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Boltara. Perwakilan kepolisian, kejaksaan, TNI, Kementerian Agama, dan Bank SulutGo juga mengikuti kegiatan.
Selain itu, hadir asisten sekretaris daerah, pimpinan OPD, para camat, dan staf ahli fraksi. Sejumlah tamu undangan turut menyaksikan penyampaian KUA-PPAS Boltara 2027 tersebut.
Pemerintah berharap pembahasan berjalan konstruktif serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Hasil akhirnya harus mampu memperkuat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan di Boltara.
Dalam agenda pemerintahan lainnya, simak laporan BPD Boltara Diperkuat Lewat Pertemuan ABPEDNAS Sulut, Bupati Sirajudin tekankan Kolaborasi Desa.
Informasi ekonomi terkait dapat dilihat melalui laporan Boltara Raih WTP 10 Kali, Sirajudin Lasena Ingatkan APBD Harus Lebih Berdampak.
Informasi ekonomi terkait dapat dilihat melalui laporan Pemkab Boltara Pastikan Setiap Rupiah APBD 2027 Berdampak bagi Masyarakat.
