BOLTARA — Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, menegaskan pentingnya pengelolaan BOSP Boltara secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat evaluasi pertanggungjawaban BOSP Tahap I Tahun 2026, Rabu, 29 Juli 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Rapat diikuti para kepala Sekolah Dasar Negeri dari seluruh wilayah Boltara.
Sirajudin meminta kepala sekolah mematuhi seluruh ketentuan dalam penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
Selain itu, setiap transaksi harus memiliki bukti lengkap dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Menurutnya, pengelolaan dana yang tertib akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap satuan pendidikan.
Karena itu, kepala sekolah harus menghindari kesalahan administrasi yang dapat menghambat proses pertanggungjawaban.
Evaluasi BOSP Boltara juga menjadi sarana pemerintah daerah untuk memeriksa berbagai kendala teknis di sekolah.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah ingin memastikan anggaran pendidikan memberi manfaat langsung kepada siswa.
Bupati Buka Dialog Mengenai Kendala Kasda
Dalam rapat itu, Bupati Sirajudin Lasena membuka ruang dialog bersama seluruh peserta.
Para kepala sekolah kemudian menyampaikan sejumlah hambatan yang mereka hadapi selama mengelola dana BOSP.
Salah satu persoalan utama berkaitan dengan penggunaan akun atau user Kasda.
Kendala tersebut dapat memengaruhi proses pencairan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban sekolah.
Oleh sebab itu, bupati bersama kepala sekolah membahas langkah penyelesaian yang aman dan tepat.
Pemerintah daerah juga melibatkan perangkat terkait untuk mencari solusi atas hambatan teknis tersebut.
Sirajudin mengingatkan sekolah agar berhati-hati ketika melakukan pergantian user Kasda.
Kesalahan dalam proses pergantian akun dapat memperpanjang pengurusan administrasi.
Akibatnya, pencairan dana dan penyampaian laporan sekolah berpotensi mengalami keterlambatan.
Dengan demikian, setiap sekolah harus memeriksa data pengguna sebelum mengajukan perubahan akun.
Bupati juga meminta operator dan kepala sekolah memperkuat koordinasi dengan instansi teknis.
Langkah tersebut penting agar perubahan data dapat berjalan sesuai prosedur.
Evaluasi BOSP Boltara diharapkan mampu mencegah kesalahan serupa pada tahap penyaluran berikutnya.
Selain itu, pemerintah ingin mempercepat penyelesaian pertanggungjawaban tanpa mengabaikan ketelitian administrasi.
Dana BOSP Harus Meningkatkan Mutu Pendidikan
Sirajudin berharap pengelolaan BOSP Boltara semakin baik setelah pelaksanaan evaluasi tersebut.
Menurutnya, dana pendidikan harus mendukung kebutuhan prioritas setiap sekolah.
Anggaran tersebut juga harus mendorong peningkatan layanan belajar, sarana pendidikan, dan kualitas pembelajaran.
Oleh karena itu, sekolah perlu menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan nyata.
Kepala sekolah juga harus melibatkan tim pengelola dalam mengawasi penggunaan anggaran.
Sementara itu, laporan pertanggungjawaban wajib disusun secara lengkap, tepat waktu, dan mudah diperiksa.
Pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan untuk memperkuat tata kelola dana pendidikan.
Namun, setiap satuan pendidikan tetap memegang tanggung jawab utama atas penggunaan anggaran.
Evaluasi BOSP Boltara menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas belanja pendidikan.
Melalui pengawasan yang kuat, dana sekolah dapat memberikan hasil lebih terukur.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala BKPSDM.
Hadir pula perwakilan Inspektorat Daerah, BPKPD, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Selain itu, Kepala Cabang Bank SulutGo Boroko mengikuti pembahasan bersama para kepala sekolah.
Kehadiran sejumlah instansi itu memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan kendala pengelolaan BOSP.
Pemerintah Kabupaten Boltara berharap seluruh sekolah menjalankan rekomendasi hasil evaluasi.
Dengan begitu, proses pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana dapat berjalan lebih efektif.
Berita Terkait
Perkembangan fiskal dan ekonomi daerah juga dibahas dalam laporan Boltara Raih WTP 10 Kali, Sirajudin Lasena Ingatkan APBD Harus Lebih Berdampak.
Dalam agenda pemerintahan lainnya, simak laporan Bupati Sirajudin Kukuhkan Tim Pembina Posyandu Boltara Masa Bakti 2026-2030.
Dalam isu terkait, baca juga laporan Pemkab Boltara Resmikan Lima Rumah Layak Huni bagi Keluarga Penerima Manfaat.
