BOLTARA — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggelar Rakor Forkopimda Boltara 2026, Rabu, 29 Juli 2026.
Bupati Sirajudin Lasena memimpin rapat bersama Wakil Bupati Moh Aditya Pontoh di Kantor Bupati Boltara.
Pertemuan tersebut membahas persiapan HUT RI ke-81, pengendalian inflasi, dan dampak musim kemarau.
Selain itu, rapat memperkuat koordinasi Forkopimda, perangkat daerah, camat, dan sangadi se-Boltara.
Sirajudin meminta seluruh jajaran bergerak cepat agar setiap kebijakan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, koordinasi yang kuat dapat mempercepat pelaksanaan program sekaligus mencegah hambatan di lapangan.
Karena itu, pemerintah daerah harus menyampaikan setiap kebijakan hingga tingkat desa secara jelas.
Bupati juga menetapkan tujuh perhatian utama sebagai panduan kerja seluruh peserta rapat.
Agenda tersebut mencakup nasionalisme, kebersihan, kegiatan desa, mitigasi kebakaran, inflasi, pembangunan, dan ketertiban hajatan.
Melalui Rakor Forkopimda Boltara 2026, pemerintah ingin menyatukan langkah seluruh unsur daerah.
Warga Diminta Kibarkan Merah Putih
Menjelang HUT RI ke-81, Sirajudin meminta masyarakat segera memasang bendera Merah Putih.
Warga juga dapat memasang umbul-umbul untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Menurut bupati, pemasangan bendera mencerminkan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa.
“Ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa nasionalisme kita,” tegas Sirajudin Lasena.
Ia mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan mulai dari rumah, desa, hingga tingkat kabupaten.
Selanjutnya, para sangadi harus menggerakkan warga untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.
Masyarakat juga perlu memperbaiki dan mengecat pagar rumah agar lingkungan terlihat lebih rapi.
“Lingkungan yang bersih dan indah akan menambah semarak peringatan kemerdekaan,” ujar Sirajudin.
Bupati kemudian mendorong seluruh desa menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat.
Kegiatan tersebut dapat berbentuk perlombaan, kerja bakti, olahraga, dan aksi sosial.
Selain memeriahkan kemerdekaan, program desa harus memperkuat kebersamaan serta persatuan masyarakat.
Karena itu, Rakor Forkopimda Boltara 2026 meminta pemerintah desa menyusun kegiatan secara tertib.
Sirajudin berharap perayaan kemerdekaan tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan.
Sebaliknya, momentum tersebut harus menumbuhkan kepedulian, gotong royong, dan semangat membangun daerah.
Pemkab Perketat Pencegahan Kebakaran Lahan
Musim kemarau menjadi perhatian penting dalam rapat koordinasi tersebut.
Sirajudin meminta masyarakat tidak membakar lahan secara sembarangan selama kondisi cuaca kering.
Api dapat menyebar cepat dan mengancam permukiman, perkebunan, serta kawasan hutan.
Oleh sebab itu, BPBD, camat, dan sangadi harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
Petugas juga perlu mengawasi wilayah yang memiliki risiko kebakaran cukup tinggi.
“Kita tidak ingin terjadi kebakaran hutan dan lahan,” kata Sirajudin.
Selain pencegahan, pemerintah harus menyiapkan langkah tanggap ketika menemukan titik api.
Koordinasi cepat akan membantu petugas mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain.
Masyarakat juga perlu segera melaporkan setiap kejadian kepada pemerintah desa atau petugas terkait.
Dengan demikian, pemerintah dapat menangani ancaman kebakaran sejak tahap awal.
Pembahasan Rakor Forkopimda Boltara 2026 kemudian berlanjut pada pengendalian harga bahan pokok.
Bupati meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah memperkuat pemantauan pasar bersama BPS.
Instansi terkait juga harus menjaga ketersediaan beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan utama lainnya.
Selain itu, pemerintah harus mengantisipasi kenaikan harga akibat gangguan distribusi atau penurunan pasokan.
Sirajudin menilai stabilitas harga sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat Boltara.
Karena itu, pemerintah membutuhkan data pasar yang akurat dan diperbarui secara rutin.
Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar pemerintah menentukan langkah pengendalian inflasi.
Apabila harga melonjak, pemerintah dapat menyiapkan operasi pasar atau kebijakan pendukung lainnya.
Program Nasional dan Pembangunan Desa Harus Selaras
Sirajudin turut meminta seluruh perangkat daerah mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional.
Menurutnya, program tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat.
Dukungan bersama dapat mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Boltara.
“Program ini membutuhkan kerja sama kita semua untuk menyukseskannya,” jelas Sirajudin.
Bupati juga menanggapi keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan hajatan di sejumlah desa.
Ia meminta sangadi menjaga ketertiban tanpa mengabaikan adat, budaya, dan kearifan lokal.
Pelaksanaan hajatan harus menghormati hak masyarakat serta tidak menimbulkan keresahan lingkungan.
Karena itu, pemerintah desa perlu menyusun pengaturan yang adil dan mudah dipahami.
Rakor Forkopimda Boltara 2026 juga membahas siklus perencanaan pembangunan tingkat desa.
Sirajudin meminta setiap desa menjalankan proses perencanaan secara tepat waktu dan partisipatif.
Usulan pembangunan harus menyesuaikan kebutuhan warga dan arah kebijakan pemerintah kabupaten.
Selain itu, desa perlu melibatkan masyarakat dalam pembahasan program prioritas.
Sinkronisasi tersebut dapat mencegah tumpang tindih kegiatan dan penggunaan anggaran yang tidak efektif.
Dengan perencanaan matang, pemerintah desa dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran.
Forkopimda Sampaikan Masukan Strategis
Setelah arahan bupati, unsur Forkopimda menyampaikan perhatian sesuai bidang masing-masing.
Kejaksaan Negeri Boltara memberikan masukan terkait penegakan hukum dan kepatuhan pemerintah.
Kapolres membahas keamanan serta ketertiban masyarakat menjelang perayaan kemerdekaan.
Sementara itu, perwakilan Pabung 1303/Bolaang Mongondow menyampaikan dukungan terhadap agenda daerah.
Ketua DPRD Boltara juga menegaskan dukungan legislatif bagi program pemerintah kabupaten.
Kemudian, Badan Pertanahan Nasional memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan pertanahan.
BPBD memaparkan kesiapsiagaan menghadapi kemarau dan ancaman kebakaran lahan.
Badan Pusat Statistik turut memberikan masukan mengenai inflasi dan kondisi ekonomi daerah.
Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Jusnan C. Mokoginta bersama jajaran pemerintah kabupaten.
Para asisten sekda, staf ahli bupati, pimpinan perangkat daerah, camat, dan sangadi juga hadir.
Melalui Rakor Forkopimda Boltara 2026, pemerintah menargetkan koordinasi yang lebih cepat dan terarah.
Pemkab juga berharap seluruh keputusan rapat segera diterapkan hingga tingkat desa.
Sinergi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kelancaran pembangunan Boltara.
Dalam agenda pemerintahan lainnya, simak laporan BPD Boltara Diperkuat Lewat Pertemuan ABPEDNAS Sulut, Bupati Sirajudin tekankan Kolaborasi Desa.
Dalam agenda pemerintahan lainnya, simak laporan Bupati Sirajudin Lasena tekankan Pengelolaan BOSP Boltara Harus Transparan.
Sementara itu, kegiatan pemerintahan terkait juga terlihat dalam laporan Bupati Boltara Terima Audiensi IKA-PMII, Bahas Pelantikan dan Jambore Pergerakan.
