BOLTARA — Bupati Sirajudin Lasena resmi membuka Evaluasi SAKIP Boltara 2026, Senin, 27 Juli 2026. Pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat kinerja terukur, transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Mohammad Aditya Pontoh turut mendampingi bupati dalam pembukaan tersebut. Kegiatan berlangsung di lantai tiga Kantor Bupati Bolaang Mongondow Utara.
Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penilaian serta rekomendasi kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, setiap organisasi perangkat daerah harus menggunakan rekomendasi tersebut dalam penyusunan program 2027.
Sirajudin menegaskan evaluasi SAKIP tidak hanya menghasilkan nilai bagi pemerintah daerah. Sebaliknya, proses tersebut harus mendorong introspeksi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Evaluasi SAKIP bukan semata penilaian, tetapi momentum untuk melakukan introspeksi dan perbaikan,” ujar Sirajudin.
Menurutnya, setiap pimpinan OPD harus mengevaluasi kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan program. Langkah tersebut akan menentukan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan setiap kegiatan memiliki sasaran dan indikator yang jelas. Program tanpa hasil terukur berisiko menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat nyata.
Rekomendasi Evaluator Menjadi Acuan Program 2027
Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Boltara 2026 akan mengukur hubungan antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan hasil pembangunan. Penilaian tersebut membantu pemerintah menemukan kelemahan dalam manajemen kinerja.
Sirajudin meminta seluruh pimpinan OPD menyimak setiap catatan dari Tim Evaluator KemenPANRB. Catatan itu harus menjadi dasar penyempurnaan program dan kebijakan pada tahun mendatang.
Perangkat daerah juga perlu memperbaiki indikator yang belum menggambarkan manfaat program. Sebab, indikator kinerja harus menunjukkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selanjutnya, OPD harus menyelaraskan program dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan tersebut penting untuk menghindari kegiatan berulang atau tidak mendukung prioritas pemerintah.
Bupati menekankan pentingnya budaya kerja yang mengutamakan hasil, bukan hanya penyerapan anggaran. Karena itu, setiap kegiatan harus memiliki keluaran dan dampak yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. Kolaborasi akan mencegah tumpang tindih program sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan.
Selain perencanaan, kualitas pelaporan menjadi bagian penting dalam Evaluasi SAKIP Boltara 2026. Laporan harus menyajikan data akurat, konsisten, dan sesuai kondisi pelaksanaan program.
Pimpinan OPD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kualitas data tersebut. Mereka juga harus melakukan pengawasan secara rutin terhadap pencapaian target organisasi.
Evaluasi berkala dapat membantu perangkat daerah mengetahui hambatan sejak awal. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah perbaikan sebelum program berakhir.
Sirajudin berharap hasil penilaian tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Sebaliknya, seluruh rekomendasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret pada setiap perangkat daerah.
Pemkab Boltara ingin membangun sistem pemerintahan yang lebih profesional dan efektif. Pemerintah juga menargetkan birokrasi yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat.
“Kita ingin birokrasi Boltara yang profesional, efektif, dan akuntabel,” tegas Sirajudin.
Pemkab Boltara Perkuat Akuntabilitas dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja menunjukkan kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan program dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Oleh sebab itu, setiap OPD harus bekerja secara terbuka dan terukur.
Pemerintah tidak cukup hanya melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. Masyarakat juga perlu merasakan manfaat program melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan.
Melalui Evaluasi SAKIP Boltara 2026, pemerintah dapat menilai program yang berhasil maupun belum mencapai sasaran. Hasil tersebut akan membantu penentuan prioritas anggaran berikutnya.
Program efektif dapat dilanjutkan atau diperluas sesuai kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah harus memperbaiki atau menghentikan kegiatan yang tidak menghasilkan dampak berarti.
Sirajudin meminta seluruh aparatur meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas. Aparatur harus memahami tujuan setiap program dan hasil yang ingin dicapai.
Peningkatan kualitas pelayanan publik juga membutuhkan aparatur yang disiplin serta kompeten. Selain itu, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses kerja.
Digitalisasi dapat membantu pencatatan, pengawasan, dan pelaporan kinerja secara lebih akurat. Namun, setiap sistem harus didukung data berkualitas dan sumber daya manusia yang memadai.
Sekretaris Daerah Boltara Jusnan C. Mokoginta menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah. Hadir pula staf ahli bupati, asisten sekretariat daerah, dan pimpinan OPD.
Para camat dari seluruh wilayah Bolaang Mongondow Utara juga mengikuti kegiatan evaluasi. Kehadiran mereka penting karena kecamatan berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Tim Evaluator KemenPANRB selanjutnya akan memberikan masukan berdasarkan dokumen dan hasil pemaparan setiap perangkat daerah. Pemerintah berharap rekomendasi tersebut memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemkab Boltara menargetkan hasil Evaluasi SAKIP Boltara 2026 menjadi titik awal perbaikan berkelanjutan. Setiap perangkat daerah harus menjalankan rekomendasi dengan komitmen dan tanggung jawab.
Melalui perbaikan tersebut, pemerintah ingin menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas. Birokrasi yang akuntabel juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
Dalam agenda pemerintahan lainnya, simak laporan BPD Boltara Diperkuat Lewat Pertemuan ABPEDNAS Sulut, Bupati Sirajudin tekankan Kolaborasi Desa.
Baca juga laporan terkait KUA-PPAS Boltara 2027 Disampaikan, Pemda Tetapkan Empat Prioritas Pembangunan.
Sementara itu, kegiatan pemerintahan terkait juga terlihat dalam laporan Bupati Boltara Terima Audiensi IKA-PMII, Bahas Pelantikan dan Jambore Pergerakan.
Sementara itu, kegiatan pemerintahan terkait juga terlihat dalam laporan Bupati Sirajudin Kukuhkan Tim Pembina Posyandu Boltara Masa Bakti 2026-2030.
Informasi ekonomi terkait dapat dilihat melalui laporan Boltara Raih WTP 10 Kali, Sirajudin Lasena Ingatkan APBD Harus Lebih Berdampak.
