JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meraih penghargaan nasional atas capaian E-Purchasing Boltara pada Semester I Tahun 2026.
Penghargaan tersebut menetapkan Boltara sebagai kabupaten/kota dengan persentase pemanfaatan E-Purchasing Katalog Elektronik tertinggi.
Bupati Boltara Sirajudin Lasena hadir bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Zulfikar Van Gobel.
Keduanya menerima penghargaan dalam rangkaian Indonesia Catalogue Expo and Forum dan Indonesia Procurement Forum & Expo 2026.
Ajang nasional tersebut berlangsung di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 29 hingga 31 Juli 2026.
Prestasi itu menegaskan konsistensi Pemkab Boltara dalam mendorong pengadaan barang dan jasa berbasis sistem elektronik.
Selain meningkatkan efisiensi, sistem tersebut membantu pemerintah memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Karena itu, capaian E-Purchasing Boltara menjadi salah satu indikator kemajuan tata kelola pemerintahan digital daerah.
Penggunaan Katalog Elektronik memungkinkan perangkat daerah memilih produk dan penyedia melalui mekanisme yang lebih terbuka.
Selain itu, pemerintah dapat membandingkan harga dan spesifikasi sebelum melakukan transaksi pengadaan.
Proses tersebut juga mempercepat belanja pemerintah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan.
Dengan demikian, digitalisasi pengadaan dapat mendukung pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif.
Sirajudin Lasena dan Zulfikar Van Gobel Terima Penghargaan
Piagam penghargaan mencatat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai penerima kategori persentase pemanfaatan E-Purchasing tertinggi.
Penilaian tersebut mencakup pelaksanaan pengadaan selama Semester I Tahun Anggaran 2026.
Kehadiran Bupati dan Kabag Barjas sekaligus menunjukkan dukungan pimpinan daerah terhadap penguatan sistem pengadaan berbasis elektronik.
Capaian E-Purchasing Boltara juga mencerminkan kerja perangkat daerah dalam memanfaatkan Katalog Elektronik secara optimal.
Pemanfaatan sistem digital dapat mengurangi proses administrasi yang panjang serta mempercepat transaksi barang dan jasa.
Sementara itu, dokumentasi elektronik memberikan jejak transaksi yang lebih mudah diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Keunggulan tersebut membantu pemerintah meningkatkan kualitas pengawasan terhadap proses pengadaan.
Prestasi nasional ini juga menjadi dorongan agar seluruh perangkat daerah mempertahankan konsistensi penggunaan sistem elektronik.
Namun, peningkatan angka transaksi tetap harus berjalan bersama perencanaan kebutuhan yang matang.
Pemerintah perlu memastikan produk yang dibeli sesuai kebutuhan, memiliki kualitas baik, dan menawarkan harga yang wajar.
Selain itu, setiap pengadaan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan program pembangunan daerah.
Pemkab Boltara dapat menjadikan penghargaan ini sebagai momentum memperkuat kapasitas sumber daya manusia bidang pengadaan.
Peningkatan kompetensi penting karena sistem pengadaan pemerintah terus berkembang mengikuti teknologi dan regulasi.
Karena itu, aparatur perlu memahami Katalog Elektronik, E-Purchasing, perencanaan, hingga pengawasan kontrak secara menyeluruh.
Langkah tersebut akan memperkuat keberlanjutan prestasi E-Purchasing Boltara pada periode berikutnya.
ICEF-IPFE 2026 Dorong Pengadaan Modern Berbasis Data
Indonesia Catalogue Expo and Forum 2026 berlangsung bersamaan dengan Indonesia Procurement Forum & Expo 2026.
Penyelenggaraan tahun keempat tersebut mengusung tema transformasi pengadaan dari digitalisasi menuju sistem modern berbasis data.
Tema lengkapnya adalah “Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern: Transformasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas”.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, praktisi pengadaan, serta berbagai pemangku kepentingan nasional.
ICEF-IPFE 2026 merupakan hasil kolaborasi LKPP, Kadin Indonesia, dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia.
Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat hubungan pemerintah dan sektor usaha dalam membangun ekosistem pengadaan modern.
Selain transparan, sistem pengadaan diharapkan semakin efisien, kompetitif, dan mampu memanfaatkan data secara optimal.
Selama tiga hari, penyelenggara menghadirkan seminar, talkshow, temu bisnis, bimbingan teknis, dan sertifikasi profesi.
Rangkaian tersebut memberi kesempatan kepada aparatur dan pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan bidang pengadaan.
Selain itu, peserta dapat membangun jaringan bisnis dan memahami perkembangan terbaru sistem pengadaan pemerintah.
Forum tersebut juga menjadi tempat pemerintah daerah mempelajari praktik terbaik dari berbagai wilayah.
Bagi Pemkab Boltara, momentum tersebut dapat memperkuat pengembangan E-Purchasing Boltara setelah memperoleh penghargaan nasional.
Business Matching Buka Peluang bagi Pelaku Usaha
Business Matching menjadi salah satu agenda utama dalam ICEF-IPFE 2026 di JIExpo Kemayoran.
Program tersebut mempertemukan penyedia barang dan jasa dengan calon pembeli dari berbagai instansi pemerintah.
Buyer berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga badan usaha milik negara.
Melalui forum itu, perusahaan dapat memperkenalkan produk secara langsung kepada pengguna anggaran.
Pelaku usaha juga mendapat kesempatan memahami kebutuhan pemerintah dan persyaratan dalam sistem pengadaan.
Selain itu, Business Matching membuka peluang lebih besar bagi produk untuk masuk Katalog Elektronik pemerintah.
Sistem tersebut dapat memperluas pasar bagi penyedia sekaligus menyediakan lebih banyak pilihan bagi instansi.
Semakin banyak penyedia berkualitas akan menciptakan persaingan yang sehat dalam proses pengadaan.
Pada saat yang sama, pemerintah dapat memperoleh harga dan produk yang lebih kompetitif.
Kondisi tersebut sejalan dengan penguatan ekosistem E-Purchasing Boltara yang telah mencatat prestasi nasional.
Penghargaan ini bukan hanya menjadi simbol keberhasilan penggunaan teknologi dalam pengadaan pemerintah.
Lebih dari itu, pencapaian tersebut membawa tanggung jawab untuk menjaga transparansi, kualitas, dan efektivitas belanja daerah.
Pemkab Boltara juga perlu terus memperkuat koordinasi antara perangkat daerah dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Dengan koordinasi tersebut, setiap tahapan pengadaan dapat berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Prestasi Semester I 2026 diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengadaan pada semester berikutnya.
Pada akhirnya, keberhasilan sistem pengadaan harus bermuara pada pembangunan dan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat Boltara.
Berita Terkait
Untuk konteks tambahan, simak laporan Rakor Forkopimda Boltara 2026 Bahas HUT RI, Inflasi, dan Ancaman Kemarau.
Agenda publik lainnya turut dibahas dalam laporan Bupati Sirajudin Lasena tekankan Pengelolaan BOSP Boltara Harus Transparan.
Baca juga laporan terkait Pemkab Boltara Resmikan Lima Rumah Layak Huni bagi Keluarga Penerima Manfaat.
