LOLAK — Apel Korpri Bolmong menegaskan empat instruksi utama bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten.
Instruksi tersebut mencakup disiplin kerja, evaluasi program, pelayanan publik, dan percepatan pergeseran anggaran 2026.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan arahan itu pada Jumat, 17 Juli 2026.
Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Bupati Bolaang Mongondow, Kecamatan Lolak.
Sekretaris Daerah Bolmong Abdullah Mokoginta memimpin apel mewakili Bupati Yusra Alhabsyi.
Ia juga membacakan sambutan tertulis bupati di hadapan jajaran pemerintah daerah.
Apel tersebut dirangkaikan dengan Hari Koperasi Nasional ke-79 dan Hari Anak Nasional ke-42.
Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PPPA, serta Dinas Perkebunan menjadi pelaksana kegiatan.
Dalam sambutannya, Yusra meminta ASN tidak menjalankan tugas hanya untuk memenuhi kewajiban administratif.
Sebaliknya, aparatur harus menghasilkan kerja nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Disiplin, menurutnya, harus menjadi dasar seluruh aktivitas pemerintahan.
Selain itu, ASN wajib menerapkan nilai dasar BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari.
Nilai tersebut harus terlihat dalam pelayanan, komunikasi, tanggung jawab, dan hubungan antarsesama aparatur.
Empat Instruksi untuk Perkuat Kinerja ASN Bolmong
Instruksi pertama dalam Apel Korpri Bolmong menempatkan disiplin sebagai fondasi utama birokrasi.
Pemkab meminta ASN hadir tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan, serta menjalankan tanggung jawab secara konsisten.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa disiplin tidak boleh berhenti pada absensi.
Kinerja aparatur harus terlihat melalui capaian program dan kualitas pelayanan.
Instruksi kedua menyangkut evaluasi fisik dan penyerapan anggaran secara berkala.
Setiap perangkat daerah wajib melakukan penilaian minimal setiap triwulan.
Evaluasi tersebut harus mengukur capaian program, kemajuan pekerjaan, serta penggunaan anggaran.
Melalui langkah itu, pemerintah dapat mendeteksi hambatan lebih awal.
Selain itu, perangkat daerah dapat memperbaiki pelaksanaan program sebelum memasuki akhir tahun.
Pemkab Bolmong ingin seluruh kegiatan selesai tepat waktu dan tetap tertib administrasi.
Akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam setiap proses tersebut.
Instruksi ketiga menekankan pelayanan publik yang proaktif, cepat, dan humanis.
ASN harus merespons aduan masyarakat melalui pelayanan langsung maupun media sosial resmi.
Setiap aduan perlu mendapat tindak lanjut yang jelas dan tidak berbelit-belit.
Pemerintah juga meminta aparatur menggunakan bahasa yang sopan serta mudah dipahami.
Pelayanan humanis akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sebaliknya, sikap lambat dan tidak responsif dapat merusak citra birokrasi.
Instruksi keempat mencakup percepatan pergeseran dan perubahan anggaran 2026.
Saat ini, pelaksanaan anggaran telah memasuki triwulan ketiga.
Karena itu, kepala perangkat daerah harus segera menyampaikan usulan RKA kepada TAPD.
Setelah verifikasi, pemerintah akan memasukkan usulan tersebut ke dalam aplikasi SIPD.
Langkah itu penting agar program tidak tertunda akibat keterlambatan administrasi.
Pemkab juga meminta OPD memastikan setiap perubahan memiliki alasan dan target yang jelas.
Koperasi Didorong Menjadi Penggerak Ekonomi Rakyat
Selain agenda birokrasi, Apel Korpri Bolmong juga memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79.
Pemkab Bolmong menegaskan kembali posisi koperasi sebagai penggerak ekonomi berbasis gotong royong.
Koperasi dinilai mampu memperluas akses pembiayaan, pemasaran, dan distribusi barang.
Selain itu, kelembagaan tersebut dapat memperkuat usaha masyarakat di tingkat desa.
Pemerintah daerah juga mendukung program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
Program nasional tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui kelembagaan lokal.
Berdasarkan sambutan yang dibacakan, lebih dari 80.000 koperasi telah terbentuk secara nasional.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.061 koperasi disebut telah aktif beroperasi.
Koperasi aktif itu menjalankan fungsi pembiayaan, pemasaran, serta distribusi barang dan jasa.
Pemkab Bolmong berharap program tersebut memberi dampak nyata bagi masyarakat daerah.
Namun, pemerintah tetap perlu memastikan koperasi memiliki pengelolaan yang sehat.
Pengurus harus menjaga transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas keuangan.
Selain itu, koperasi perlu menyesuaikan produk dengan kebutuhan masyarakat.
Kelembagaan yang hanya berdiri secara administratif tidak akan memberikan manfaat maksimal.
Karena itu, pembinaan dan pengawasan harus berjalan secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga perlu membantu koperasi membangun akses pasar.
Dengan dukungan tersebut, koperasi dapat meningkatkan pendapatan anggota dan menciptakan lapangan kerja.
Pemkab Bolmong Perkuat Perlindungan Hak Anak
Momentum yang sama juga memperingati Hari Anak Nasional ke-42.
Tahun ini, peringatan mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”.
Pemkab mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat memperkuat perlindungan terhadap anak.
Setiap anak harus tumbuh dalam lingkungan aman, inklusif, dan bebas kekerasan.
Selain itu, anak membutuhkan ruang untuk belajar, bermain, dan mengembangkan kreativitas.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan.
Keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter serta rasa aman anak.
Namun, sekolah dan masyarakat juga memegang tanggung jawab yang sama.
Pemkab Bolmong meminta seluruh pihak tidak mengabaikan tanda-tanda kekerasan terhadap anak.
Setiap laporan harus mendapat penanganan cepat dan berpihak pada kepentingan korban.
Selain perlindungan, pemerintah mendorong lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
Anak harus memperoleh kesempatan menjadi pribadi cerdas, sehat, bahagia, dan berakhlak.
Upaya tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Generasi Emas Indonesia 2045.
Karena itu, kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan anak sejak tahap perencanaan.
Melalui Apel Korpri Bolmong, pemerintah menyatukan agenda birokrasi, ekonomi, dan perlindungan sosial.
Pemkab berharap seluruh instruksi tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Setiap perangkat daerah harus menerjemahkannya menjadi program dan pelayanan nyata.
Dengan disiplin aparatur, koperasi kuat, dan perlindungan anak, pembangunan daerah diharapkan semakin berkualitas.
Informasi lain yang masih berkaitan tersedia dalam laporan Pemkab Bolmong Wajibkan Tes Psikologi bagi Calon Sangadi.
Kebutuhan layanan dasar turut menjadi perhatian dalam laporan Aset Pemkab Bolmong Tembus Rp2,76 Triliun, Infrastruktur Jadi Komponen Terbesar.
Baca juga laporan terkait Empat Pendapat Hukum Jadi Landasan Pemkab Bolmong Benahi Aset dan Peraturan Daerah.
Sementara itu, perkembangan lain dapat dilihat dalam laporan Pemkab Bolmong Gencarkan Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah pada Hari Pertama Belajar.
Komitmen serupa juga disampaikan NONGKI Bolmong Dorong UMKM Tumbuh Merata hingga Seluruh Kecamatan nONGKI Bolmong Dorong UMKM Tumbuh Merata hingga Seluruh Kecamatan.
