BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp13,8 miliar yang akan diarahkan untuk sejumlah program prioritas dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Bupati Bolsel Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., menyampaikan tambahan anggaran tersebut bersumber berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026.
Hal itu disampaikan Iskandar saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Bolsel dalam rangka Pembicaraan Tingkat II atas Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026.
Paripurna di Ruang Rapat DPRD Bolsel tersebut juga mengagendakan pengajuan Ranperda inisiatif pemerintah daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
“Tambahan anggaran ini akan kita fokuskan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Iskandar.
Rp13,8 Miliar untuk Sejumlah Program Prioritas
Iskandar menjelaskan, tambahan anggaran akan diarahkan untuk revitalisasi jalan dan alokasi dana desa.
Pemerintah juga mengalokasikannya untuk pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penyediaan cadangan beras, serta dukungan pelaksanaan pemilihan Sangadi.
Kebutuhan lain mencakup penyesuaian BPJS dan penguatan pelayanan kesehatan melalui penambahan dokter spesialis jantung.
Di sektor pendidikan, anggaran diprioritaskan untuk perbaikan asrama mahasiswa Bolsel di Gorontalo dan pengadaan perlengkapan siswa SMP.
Pemkab juga menyiapkan dukungan berupa beasiswa akhir studi dan program anak asuh.
Menurut Iskandar, Perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian postur keuangan. Kebijakan anggaran harus memberikan dampak terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
PPPK Paruh Waktu Dapat Tambahan Rp250 Ribu per Bulan
Selain pembangunan dan pelayanan publik, Pemkab Bolsel juga menyiapkan kebijakan bagi ASN PPPK Paruh Waktu.
Iskandar menyampaikan masa kontrak PPPK Paruh Waktu akan berlanjut hingga Desember 2026.
Kebijakan itu disertai penyesuaian tambahan penghasilan sebesar Rp250 ribu per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
“Kita berharap kebijakan ini dapat memberikan kepastian dan mendukung kesejahteraan para PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya.
Bupati meminta pelaksanaan Perubahan APBD 2026 tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran.
Ia mengajak unsur pemerintah, DPRD, perangkat daerah, serta masyarakat ikut mengawal implementasi anggaran.
“Mari kita kawal bersama agar anggaran ini benar-benar memberikan manfaat dan mendorong kemajuan daerah,” tegas Iskandar.
Iskandar juga menilai sinergi pemerintah daerah dan DPRD penting untuk memastikan kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Rapat paripurna turut dihadiri Sekretaris Daerah Bolsel, para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan OPD, camat, Sangadi, serta ASN di lingkungan Pemkab Bolsel.
