BOLSEL — Bupati Iskandar Kamaru resmi membuka Orientasi PPPK Bolsel 2026, Senin, 27 Juli 2026. Pemerintah menargetkan kegiatan tersebut membentuk aparatur profesional, berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Deddy Abdul Hamid mendampingi bupati dalam pembukaan tersebut. Kegiatan berlangsung di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki.
Orientasi menjadi tahap awal pembentukan karakter bagi PPPK yang baru memperoleh status aparatur sipil negara. Peserta menerima pemahaman mengenai tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan nilai dasar ASN.
Iskandar meminta seluruh peserta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama selama menjalankan tugas. Selain itu, aparatur harus menunjukkan tanggung jawab melalui hasil kerja yang nyata.
“Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab dan jadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama,” tegas Iskandar.
Bupati juga mengajak PPPK menghidupkan semangat “Jangan Pernah Lelah Berbuat untuk Bolsel”. Tagline tersebut harus menjadi dorongan untuk bekerja konsisten bagi kemajuan daerah.
Melalui Orientasi PPPK Bolsel 2026, pemerintah ingin membangun aparatur yang memahami tanggung jawabnya. Sebab, status ASN membawa amanah besar dalam melayani masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Iskandar menyerahkan Surat Keputusan Pensiun secara simbolis kepada sejumlah ASN. Penyerahan tersebut menjadi bentuk penghormatan atas pengabdian mereka kepada Pemkab Bolsel.
Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada para ASN yang telah menyelesaikan masa tugas. Dedikasi mereka diharapkan menjadi teladan bagi aparatur yang baru memulai pengabdian.
Iskandar Kamaru Soroti Tantangan Belanja Pegawai
Dalam arahannya, Iskandar mengungkapkan tantangan fiskal yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bolsel. Belanja pegawai kini menyerap lebih dari 40 persen APBD.
Sementara itu, kemampuan Pendapatan Asli Daerah masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menuntut pemerintah mengelola anggaran secara lebih cermat dan terukur.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkab Bolsel tetap berkomitmen mempertahankan seluruh tenaga kerja. Pemerintah tidak berencana mengurangi jumlah pegawai dalam kondisi tersebut.
Kebijakan itu menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN, PPPK, dan keluarga mereka. Namun, komitmen tersebut harus mendapat balasan melalui peningkatan kinerja.
Iskandar meminta seluruh aparatur memperkuat disiplin, dedikasi, serta produktivitas kerja. Kepercayaan negara harus dibayar melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Komitmen ini harus dijawab dengan peningkatan disiplin, dedikasi, dan kinerja,” ujarnya.
Menurutnya, setiap pegawai harus memahami bahwa anggaran pemerintah berasal dari sumber daya publik. Karena itu, aparatur wajib mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara terbuka.
Pelaksanaan Orientasi PPPK Bolsel 2026 juga menekankan pentingnya efisiensi kerja. Setiap peserta harus mampu menghasilkan manfaat sesuai tugas dan kewenangannya.
Pemerintah tidak hanya menilai kehadiran pegawai dalam lingkungan kantor. Sebaliknya, pimpinan akan melihat kualitas hasil kerja dan manfaat pelayanan.
Aparatur juga harus membantu pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal melalui inovasi. Langkah sederhana dapat mengurangi biaya sekaligus mempercepat pelayanan masyarakat.
Digitalisasi menjadi salah satu cara meningkatkan efisiensi birokrasi. Namun, teknologi harus mendukung proses kerja dan bukan menambah beban administrasi.
Selain itu, koordinasi antarperangkat daerah perlu berjalan lebih kuat. Kerja sama akan menghindari program tumpang tindih dan pemborosan anggaran.
Bupati berharap PPPK memahami kondisi keuangan daerah sejak awal pengabdian. Pemahaman tersebut akan membentuk sikap kerja yang hemat, efektif, dan bertanggung jawab.
PPPK Diminta Menjauhi Judi Online
Iskandar turut mengingatkan aparatur agar menjauhi judi online dan perilaku konsumtif. Kedua kebiasaan tersebut dapat merusak kondisi ekonomi pribadi.
Selain menimbulkan kerugian, judi online berpotensi menghancurkan keharmonisan keluarga. Masalah keuangan juga dapat mengganggu konsentrasi aparatur ketika bekerja.
Gaya hidup konsumtif turut meningkatkan risiko utang dan tekanan ekonomi. Oleh sebab itu, ASN perlu mengelola pendapatan secara bijaksana.
Bupati menilai integritas aparatur tidak hanya terlihat di lingkungan kantor. Perilaku dalam kehidupan pribadi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat.
Peserta Orientasi PPPK Bolsel 2026 diminta menjaga nama baik pemerintah daerah. Setiap tindakan aparatur akan melekat pada citra lembaga tempat mereka bekerja.
Iskandar menekankan tiga nilai utama dalam birokrasi, yakni profesionalitas, loyalitas, dan disiplin. Nilai tersebut harus terlihat dalam perilaku sehari-hari.
Profesionalitas menuntut aparatur bekerja sesuai kompetensi, aturan, dan tanggung jawab. Sementara itu, loyalitas harus berpihak kepada negara serta kepentingan masyarakat.
Disiplin mencakup ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan konsistensi menyelesaikan pekerjaan. Ketiga nilai itu harus berjalan bersama.
Hubungan pimpinan dan bawahan juga perlu dibangun melalui komunikasi yang sehat. Selain itu, setiap pegawai harus menghormati pembagian tugas organisasi.
Pemerintah menginginkan birokrasi yang akuntabel serta mampu melayani secara cepat. Masyarakat tidak boleh menghadapi prosedur berbelit atau pelayanan yang tidak pasti.
Karena itu, aparatur harus memberikan informasi secara jelas dan ramah. Mereka juga harus menyelesaikan setiap kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan.
Orientasi Membentuk ASN Adaptif dan Profesional
Sebagai bagian dari kegiatan, Iskandar memberikan materi langsung kepada seluruh peserta. Materi itu menekankan pembentukan karakter ASN yang adaptif dan berintegritas.
Perubahan kebutuhan masyarakat menuntut aparatur terus meningkatkan kemampuan. Selain itu, perkembangan teknologi mengubah cara pemerintah memberikan pelayanan.
PPPK harus mampu belajar dan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Kemampuan adaptasi akan membantu mereka menyelesaikan masalah secara cepat.
Melalui Orientasi PPPK Bolsel 2026, peserta juga mempelajari visi pembangunan daerah. Setiap aparatur harus menyelaraskan pekerjaannya dengan sasaran pembangunan Bolsel.
Program pemerintah akan berjalan efektif apabila seluruh pegawai memahami arah kebijakan. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat memperlambat pencapaian target.
Pemerintah berharap peserta mampu membangun budaya kerja yang responsif. Aparatur juga perlu mendengarkan masukan masyarakat sebelum menentukan langkah pelayanan.
Kemampuan berkomunikasi menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Bahasa yang jelas dan santun akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Orientasi tersebut juga mendorong peserta memperkuat kapasitas dan keterampilan. Proses belajar harus terus berlanjut setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel menghadiri kegiatan bersama para asisten sekretariat daerah. Selain itu, hadir pimpinan perangkat daerah dan seluruh peserta orientasi.
Kehadiran pimpinan daerah menunjukkan dukungan terhadap pengembangan kompetensi aparatur. Pemkab Bolsel ingin memastikan setiap PPPK memahami perannya sejak awal.
Setelah mengikuti Orientasi PPPK Bolsel 2026, peserta diharapkan langsung menerapkan materi pada unit kerja. Pemerintah menargetkan peningkatan disiplin, integritas, serta mutu pelayanan.
Aparatur yang profesional akan membantu mempercepat pembangunan Bolaang Mongondow Selatan. Pada akhirnya, masyarakat harus merasakan manfaat dari setiap kebijakan pemerintah.
Untuk konteks kebijakan lanjutan, simak laporan Logo HUT ke-18 Bolsel Resmi Diluncurkan, Iskandar Kamaru Ajak Warga Perkuat Gotong Royong.
Dalam isu terkait, baca juga laporan Wabup Bolsel Serahkan Bantuan Rumah DAK Tematik PPKT di Motandoi Selatan.
Informasi lain yang masih berkaitan tersedia dalam laporan Pendapatan Pemerintah Bolsel 2025 Tercatat Rp316,08 Miliar, Belanja Capai Rp332,91 Miliar.
