BOLSEL — Keuangan Pemerintah Bolsel 2025 mencatat realisasi pendapatan sebesar 316.088.742,57 ribu rupiah atau sekitar Rp316,08 miliar. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah daerah mencapai 332.912.048,84 ribu rupiah atau sekitar Rp332,91 miliar.
Data tersebut tersaji dalam tabel keuangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menurut jenis pendapatan dan belanja periode 2022–2025. Sumber data berasal dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Jika dibandingkan dengan 2024, pendapatan Pemerintah Bolsel mengalami penurunan. Pada 2024, realisasi pendapatan tercatat 463.620.136,44 ribu rupiah atau sekitar Rp463,62 miliar.
Belanja pemerintah daerah juga turun pada 2025. Sebelumnya, realisasi belanja Bolsel pada 2024 mencapai 643.896.972,60 ribu rupiah atau sekitar Rp643,89 miliar.
Pendapatan Bolsel Ditopang Dana Perimbangan
Dana perimbangan masih menjadi sumber pendapatan terbesar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pada 2025, komponen ini tercatat sebesar 297.872.108,05 ribu rupiah.
Jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding Pendapatan Asli Daerah atau PAD. PAD Bolsel pada 2025 tercatat sebesar 5.002.056,33 ribu rupiah.
Dalam struktur PAD 2025, pajak daerah mencapai 3.663.521,52 ribu rupiah. Sementara itu, retribusi daerah tercatat 160.884,08 ribu rupiah.
Lain-lain PAD yang sah pada 2025 tercatat sebesar 2.340.905,90 ribu rupiah. Adapun lain-lain pendapatan yang sah mencapai 4.811.655,44 ribu rupiah.
Data ini menunjukkan ketergantungan fiskal Bolsel terhadap dana transfer masih cukup besar. Karena itu, optimalisasi PAD menjadi agenda penting bagi penguatan keuangan daerah.
Pendapatan 2022 Jadi yang Tertinggi dalam Periode Data
Realisasi pendapatan Pemerintah Bolsel pada 2022 tercatat 562.044.844,32 ribu rupiah. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam rentang data 2022–2025.
Pada 2023, pendapatan turun menjadi 463.620.136,44 ribu rupiah. Angka yang sama juga tercantum pada kolom 2024.
Kemudian, pendapatan pada 2025 berada pada angka 316.088.742,57 ribu rupiah. Tren ini menunjukkan adanya penurunan pada sisi penerimaan daerah.
Pada 2022, PAD Bolsel tercatat 18.880.052,51 ribu rupiah. Selanjutnya, PAD naik menjadi 21.060.974,47 ribu rupiah pada 2023 dan 2024.
Namun, PAD pada 2025 turun menjadi 5.002.056,33 ribu rupiah. Penurunan ini menjadi catatan penting dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Belanja Pemerintah Bolsel 2025 Turun Tajam
Realisasi belanja Pemerintah Bolsel pada 2025 tercatat 332.912.048,84 ribu rupiah. Angka ini turun dibanding 2024 yang mencapai 643.896.972,60 ribu rupiah.
Pada 2022, total belanja pemerintah daerah tercatat 571.220.685,40 ribu rupiah. Sementara itu, belanja pada 2023 mencapai 564.100.504,06 ribu rupiah.
Belanja 2024 menjadi yang tertinggi dalam periode data tersebut. Namun, belanja 2025 kembali turun cukup besar.
Dalam kelompok belanja tidak langsung 2025, belanja pegawai tercatat 61.971.246,03 ribu rupiah. Belanja hibah mencapai 37.683,45 ribu rupiah.
Belanja bantuan sosial pada 2025 mencapai 4.622.000,00 ribu rupiah. Sementara itu, belanja bantuan keuangan tercatat 11.785.300,31 ribu rupiah.
Belanja Modal 2025 Naik Dibanding 2024
Pada kelompok belanja langsung, belanja barang dan jasa 2025 tercatat 49.527.812,09 ribu rupiah. Angka ini turun dibanding 2024 sebesar 168.966.983,27 ribu rupiah.
Namun, belanja modal pada 2025 justru meningkat. Nilainya mencapai 202.822.174,80 ribu rupiah.
Pada 2024, belanja modal tercatat 97.689.792,02 ribu rupiah. Dengan demikian, belanja modal 2025 menunjukkan penguatan pada komponen pembangunan aset atau infrastruktur.
Kenaikan belanja modal dapat memberi dampak positif apabila diarahkan pada program prioritas. Karena itu, efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tetap menjadi kunci.
Data ini juga menunjukkan perubahan komposisi belanja daerah. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara belanja operasional, pelayanan publik, dan pembangunan.
Data Keuangan Jadi Dasar Evaluasi Fiskal Daerah
Keuangan Pemerintah Bolsel 2022–2025 memberikan gambaran penting tentang kondisi fiskal daerah. Pendapatan dan belanja mengalami perubahan cukup besar dalam empat tahun data.
Penurunan pendapatan pada 2025 perlu menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran berikutnya. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi peningkatan PAD.
Dana perimbangan yang masih dominan menunjukkan pentingnya transfer pusat bagi Bolsel. Namun, ruang fiskal daerah akan lebih kuat jika PAD terus bertumbuh.
Di sisi belanja, penurunan total belanja perlu dibaca bersama kebutuhan pelayanan publik. Pemerintah daerah harus memastikan program prioritas tetap berjalan efektif.
Dengan data yang terbuka, masyarakat dapat ikut memahami arah pengelolaan anggaran daerah. Transparansi keuangan juga memperkuat pengawasan publik terhadap pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Simak perkembangan Pendapatan Pemerintah Kota Manado 2025 yang naik menjadi Rp1,74 triliun sebagai gambaran positif pengelolaan keuangan daerah.
