KUA-PPAS Boltara 2027 Disampaikan, Pemda Tetapkan Empat Prioritas Pembangunan
KUA-PPAS Boltara 2027 memprioritaskan peningkatan SDM, penguatan UMKM, kualitas lingkungan, serta pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Berita pemprov, pemkab, pemkot, bupati, wali kota, DPRD kelembagaan, OPD, desa, kecamatan di wilayah sulawesi utara
Kemiskinan Sulawesi Utara berkurang 0,30 persen poin, sementara jumlah penduduk miskin menyusut sekitar 7.350 orang.
Daftar berita terbaru yang sudah dipublikasikan redaksi.
KUA-PPAS Boltara 2027 memprioritaskan peningkatan SDM, penguatan UMKM, kualitas lingkungan, serta pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Orientasi PPPK Tomohon 2026 membekali aparatur dengan nilai BerAKHLAK, integritas, kompetensi digital, serta kemampuan melayani masyarakat secara...
Inovasi Tomohon SLOATH memperkuat layanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi bagi masyarakat.
Pencatatan perkawinan massal Sulut memberi kepastian hukum sekaligus memperluas akses keluarga terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan s...
Penunjukan Plt Pemprov Sulut mencakup Biro Adpim, Dinas Kesehatan, dan Dinas ESDM untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik.
Paripurna DPRD Sulut membahas pertanggungjawaban APBD 2025, arah anggaran 2027, serta Ranperda penanggulangan KLB dan wabah penyakit menular.
Program RTLH Boltara 2026 menyasar lima keluarga di Kecamatan Bintauna dan Sangkub untuk memperkuat kesehatan, keamanan, serta produktivitas.
Peningkatan mutu pendidikan Sulawesi Utara difokuskan pada sekolah aman, pengelolaan dana transparan, pencegahan putus sekolah, dan penguatan kar...
Koperasi Korpri Tomohon membuka layanan simpan pinjam dan waserda untuk memperkuat kesejahteraan ASN serta PPPK.
Apel Korpri Bolmong menegaskan evaluasi triwulanan, pelayanan humanis, percepatan anggaran, serta perlindungan anak dan penguatan koperasi.
NONGKI Bolmong mempertemukan pemerintah, perbankan, akademisi, pelaku usaha, dan UMKM untuk memperkuat ekonomi daerah.
Legal Opinion Pemkab Bolmong mencakup penyerahan PSU, penerbitan KIA, sertifikasi aset tanah, dan penyesuaian pidana dalam Perda.