TOMOHON — Pemerintah Kota Tomohon resmi menutup Orientasi PPPK Tomohon 2026 yang melibatkan 1.026 peserta. Penutupan berlangsung di GOR Babe Palar Tomohon, Rabu, 22 Juli 2026.
Asisten Administrasi Umum Setda Tomohon Masna Pioh menutup kegiatan tersebut mewakili Wali Kota Caroll J.A. Senduk. Pemerintah meminta seluruh peserta menerapkan nilai ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Masna menegaskan kualitas aparatur menentukan keberhasilan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Tomohon. Karena itu, PPPK harus bekerja profesional, disiplin, inovatif, adaptif, serta menjaga integritas.
Menurutnya, Tomohon memiliki potensi besar pada sektor pariwisata, pertanian hortikultura, perdagangan, jasa, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Namun, pemerintah memerlukan aparatur berkualitas untuk mengembangkan seluruh potensi tersebut.
ASN juga harus menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, ramah, dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Selain itu, aparatur perlu memahami perkembangan teknologi serta perubahan pola pelayanan publik.
Pemerintah Kota Tomohon mendorong peserta Orientasi PPPK Tomohon 2026 untuk mendukung transformasi birokrasi. Langkah itu mencakup digitalisasi layanan, penyederhanaan proses, serta peningkatan kualitas administrasi pemerintahan.
Selanjutnya, setiap PPPK harus membangun budaya kerja inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Aparatur juga perlu menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
Masna mengingatkan peserta agar menjaga etika, kedisiplinan, integritas, serta nama baik Pemerintah Kota Tomohon. Peringatan tersebut berlaku selama bertugas maupun ketika berinteraksi di tengah masyarakat.
Ia meminta aparatur menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Sebaliknya, ASN harus terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.
Orientasi PPPK Tomohon 2026 Perkuat Kompetensi Aparatur
Kepala BKPSDM Kota Tomohon John Sonny Liuw melaporkan, kegiatan tersebut mengikuti sejumlah ketentuan nasional. Regulasi itu mengatur manajemen PPPK serta pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.
Landasan kegiatan mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
Ketentuan Lembaga Administrasi Negara juga menjadi dasar pelaksanaan Orientasi PPPK Tomohon 2026. Melalui aturan tersebut, pemerintah membangun aparatur yang memahami tugas, tanggung jawab, serta nilai dasar ASN.
Orientasi bertujuan memperkuat kompetensi sekaligus membentuk sikap profesional para peserta. Program ini juga mendorong produktivitas, efisiensi organisasi, dan inovasi dalam pelayanan publik.
Nilai BerAKHLAK menjadi pedoman utama bagi seluruh aparatur selama menjalankan pekerjaan. Nilai tersebut meliputi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, kemampuan beradaptasi, dan kolaborasi.
BKPSDM Kota Tomohon menggandeng Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan. Panitia juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga pemerintah dan penegak hukum.
Narasumber berasal dari LAN, BKN Regional XI Manado, Kejaksaan Negeri Tomohon, serta Polres Tomohon. Sementara itu, BPSDMD Sulawesi Utara dan pejabat Pemkot Tomohon turut memberikan materi.
Kolaborasi tersebut memperluas pemahaman peserta mengenai tata kelola pemerintahan, hukum, pelayanan, dan etika birokrasi. Dengan demikian, PPPK memperoleh bekal yang relevan sebelum menjalankan tugas secara penuh.
Masna juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang menuntaskan rangkaian orientasi. Ia berharap materi dan pengalaman selama kegiatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.
Pemerintah menargetkan peserta Orientasi PPPK Tomohon 2026 mampu membangun birokrasi yang bersih, adaptif, dan terpercaya. Oleh sebab itu, peserta harus menerapkan seluruh pembelajaran secara konsisten.
PPPK Tomohon Dituntut Kuasai Kompetensi Digital
Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara Franky Tinangon menyebut orientasi sebagai fondasi awal pembentukan karakter ASN. Menurutnya, kemampuan teknis saja belum cukup untuk menghadapi tuntutan pelayanan modern.
PPPK juga membutuhkan integritas, disiplin, loyalitas, etika birokrasi, dan karakter kuat. Selain itu, aparatur harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital.
Franky menjelaskan, kebijakan pengembangan ASN nasional mengarah pada empat sasaran utama. Pemerintah ingin membangun aparatur profesional sekaligus meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
Sasaran berikutnya mencakup penguatan integritas dan etika dalam lingkungan pemerintahan. Selanjutnya, pemerintah mendorong terciptanya birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif.
Kompetensi digital kini menjadi kebutuhan utama bagi aparatur pemerintah. Karena itu, PPPK harus menggunakan teknologi untuk mempercepat layanan dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat.
Media sosial juga perlu dimanfaatkan secara bijak, santun, dan bertanggung jawab. Aparatur dapat menggunakannya untuk memberikan edukasi serta membangun citra positif birokrasi.
Selain menyampaikan informasi, ASN perlu merespons aspirasi masyarakat secara tepat dan profesional. Namun, setiap aparatur harus tetap menjaga etika serta kerahasiaan informasi pemerintah.
Sebanyak 1.026 orang mengikuti Orientasi PPPK Tomohon 2026 hingga rangkaian kegiatan berakhir. Jumlah tersebut terdiri dari 412 PPPK penuh waktu dan 614 PPPK paruh waktu.
Berdasarkan jenis kelamin, peserta meliputi 377 laki-laki dan 649 perempuan. Sementara itu, berdasarkan jabatan, peserta berasal dari tenaga guru, kesehatan, dan teknis.
Sebanyak 127 peserta bekerja sebagai tenaga guru, sedangkan 36 orang berasal dari tenaga kesehatan. Adapun tenaga teknis mendominasi jumlah peserta dengan total 863 orang.
Setelah mengikuti orientasi, seluruh peserta diharapkan langsung menerapkan nilai BerAKHLAK dalam lingkungan kerja. Pemerintah juga menuntut mereka memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, inovatif, dan berintegritas.
Untuk konteks kebijakan daerah, baca juga laporan Johny Runtuwene Resmi Jadi Ketua DPRD Tomohon, Wali Kota Caroll Senduk tekankan Sinergi Pemerintahan.
Untuk konteks kebijakan daerah, baca juga laporan Kejuaraan Bulutangkis Wali Kota Cup 2026 Dibuka, Tomohon Siapkan Atlet Menuju Porprov Sulut.
Prestasi serupa juga terekam melalui laporan Rumah Dataku Pangolombian Tomohon Raih Terbaik I Regional II Apresiasi BKKBN 2026.