MANADO — Anggaran BPBD Sulut 2027 menjadi perhatian Badan Anggaran DPRD Sulawesi Utara, Jumat, 7 Agustus 2026.
Banggar meminta pemerintah memperkuat dana penanggulangan bencana karena ancaman bencana masih tinggi di sejumlah daerah.
Anggota Banggar Amir Liputo bahkan mengusulkan alokasi program tersebut meningkat menjadi Rp500 juta.
Usulan muncul dalam pembahasan KUA dan PPAS Sulut 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Amir mengatakan Banggar menemukan penurunan pada salah satu program penanggulangan bencana BPBD Sulut.
Program tersebut sebelumnya memperoleh anggaran sekitar Rp300 juta.
Namun, rancangan tahun 2027 mencantumkan anggaran sekitar Rp207 juta.
Karena itu, Banggar menilai penurunan tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Anggota Banggar Nick Adicipta Lomban juga meminta pemerintah meningkatkan dukungan anggaran kebencanaan.
Menurutnya, Sulawesi Utara telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur penanganan bencana.
Regulasi tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar pemerintah dapat menjalankan kesiapsiagaan secara maksimal.
Selain itu, berbagai kejadian bencana masih terus mengancam sejumlah wilayah Sulawesi Utara.
Nick Lomban Dorong Penguatan Anggaran Kebencanaan
Nick menilai anggaran BPBD Sulut 2027 harus mencerminkan kebutuhan nyata penanganan bencana.
Menurutnya, keberadaan aturan daerah perlu berjalan bersama kesiapan anggaran dan program.
“Kita sudah punya Perda tentang penanganan bencana,” kata Nick dalam rapat tersebut.
Ia berharap pemerintah memberikan tambahan anggaran untuk memperkuat kesiapan menghadapi bencana.
Kesiapsiagaan membutuhkan dukungan personel, logistik, peralatan, serta koordinasi lintas instansi.
Karena itu, pengurangan anggaran dapat memengaruhi kemampuan pemerintah merespons kondisi darurat.
Nick juga menyoroti tingginya potensi bencana alam maupun kejadian lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah meningkatkan langkah pencegahan sebelum bencana berkembang.
Selain penanganan darurat, BPBD memiliki peran penting dalam mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat.
Program pencegahan dapat membantu mengurangi risiko korban dan kerugian ketika bencana terjadi.
Banggar ingin dukungan fiskal mengikuti besarnya tantangan yang pemerintah hadapi.
Dengan demikian, program kebencanaan tidak hanya berjalan ketika keadaan darurat sudah terjadi.
Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah antisipasi berdasarkan karakteristik setiap wilayah.
Sulawesi Utara memiliki kawasan pegunungan, pesisir, kepulauan, dan permukiman dengan risiko berbeda.
Karena itu, BPBD membutuhkan kemampuan operasional yang cukup untuk menjangkau berbagai daerah.
DPRD selanjutnya akan mempertajam program tersebut melalui pembahasan anggaran bersama TAPD.
Amir Liputo Soroti Penurunan Menjadi Rp207 Juta
Amir Liputo mengatakan Banggar mendapat tugas memeriksa Rencana Kerja dan Anggaran bersama setiap mitra.
Pemeriksaan tersebut mencakup sejumlah program strategis pada BPBD Sulawesi Utara.
Dari proses itu, Banggar menemukan penurunan anggaran program penanggulangan bencana.
Angka sebelumnya mencapai sekitar Rp300 juta, sedangkan rancangan 2027 hanya sekitar Rp207 juta.
“Menurut kami ini perlu mendapat perhatian khusus,” tegas Amir.
Ia kemudian mengusulkan anggaran BPBD Sulut 2027 untuk program tersebut naik menjadi Rp500 juta.
Menurut Amir, kondisi kebencanaan saat ini tidak mendukung kebijakan pengurangan anggaran.
Sebaliknya, pemerintah membutuhkan kemampuan lebih besar untuk menangani ancaman yang muncul.
Ia mencontohkan kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Menurut informasi dalam rapat, luas kebakaran lahan telah mencapai sekitar 600 hektare.
Kondisi tersebut menunjukkan ancaman kebakaran dapat berkembang dalam skala besar.
Selain itu, penanganannya membutuhkan personel, alat, logistik, dan koordinasi yang memadai.
Banggar menilai penguatan anggaran akan membantu BPBD meningkatkan kesiapan operasional.
Namun, usulan Rp500 juta masih menjadi bagian dari proses pembahasan bersama TAPD.
Pemerintah dan DPRD masih harus menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal serta prioritas anggaran Sulut 2027.
Karena itu, angka tersebut belum menjadi keputusan anggaran final.
Kebakaran Lahan Mitra Perkuat Alasan Penambahan Dana
Kasus kebakaran lahan Minahasa Tenggara menjadi salah satu pertimbangan Banggar dalam pembahasan tersebut.
Kejadian seluas sekitar 600 hektare membutuhkan penanganan cepat agar dampaknya tidak semakin meluas.
Selain pemadaman, pemerintah perlu memperkuat pengawasan wilayah rawan kebakaran.
Edukasi masyarakat juga penting untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan.
Dukungan anggaran BPBD Sulut 2027 dapat membantu memperkuat berbagai langkah tersebut.
Namun, DPRD juga perlu memastikan setiap tambahan anggaran memiliki program dan indikator kinerja yang jelas.
Penggunaan dana harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesiapsiagaan daerah.
Selain itu, BPBD perlu mengoptimalkan koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Sinergi dengan TNI, Polri, pemadam kebakaran, serta instansi teknis juga sangat dibutuhkan.
Setiap unsur memiliki fungsi berbeda ketika menghadapi kondisi darurat.
Karena itu, koordinasi sejak tahap pencegahan dapat mempercepat tindakan saat bencana terjadi.
Banggar ingin KUA-PPAS 2027 memberi ruang memadai untuk program strategis tersebut.
Penanggulangan bencana dinilai tidak boleh kehilangan dukungan hanya karena penyesuaian anggaran.
Pembahasan KUA-PPAS Sulut 2027 Masih Berlanjut
Pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan TAPD masih menjadi bagian dari penyusunan anggaran tahun 2027.
KUA dan PPAS akan menentukan arah kebijakan serta prioritas pembiayaan pemerintah provinsi.
Karena itu, Banggar memanfaatkan tahapan tersebut untuk mempertajam kebutuhan setiap perangkat daerah.
BPBD menjadi salah satu instansi yang mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Usulan kenaikan anggaran BPBD Sulut 2027 menjadi bagian dari masukan legislatif kepada TAPD.
Selanjutnya, pemerintah akan mempertimbangkan usulan tersebut bersama kebutuhan pembangunan lainnya.
Banggar berharap program penanggulangan bencana mendapat dukungan sesuai tingkat urgensinya.
Selain besaran anggaran, efektivitas program juga harus menjadi dasar pengambilan keputusan.
Pada akhirnya, kesiapan sebelum bencana terjadi dapat menekan kerugian dan mempercepat pemulihan masyarakat.
Berita Terkait
Untuk konteks kebijakan daerah, baca juga laporan DPRD Sulut Tetapkan Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Prakarsa Dewan.
Perkembangan fiskal dan ekonomi daerah juga dibahas dalam laporan DPRD Sulut Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, KUA-PPAS 2027 Mulai Dibahas.
Baca juga langkah DPR Tegaskan BPIH 2027 Rp107 3 Juta Masih Usulan, Belum Jadi Keputusan Resmi.
