JAKARTA — Menaker Yassierli mendorong tata kelola keuangan publik bergerak lebih jauh dari sekadar laporan administratif dan angka pertanggungjawaban.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, akuntabilitas sektor publik harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan negara perlu menopang keberlanjutan pembangunan nasional.
Pandangan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Public Sector Governance Summit atau PSGS di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Forum itu digelar oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI.
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menekankan perlunya perubahan cara pandang. Tata kelola sektor publik harus bergerak dari orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai bagi masyarakat.
Akuntan Diminta Perkuat Prinsip Keberlanjutan
Yassierli mengapresiasi peran para akuntan dalam menjaga tata kelola keuangan sektor publik dan swasta. Menurutnya, peran itu semakin penting di tengah tuntutan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan.
Karena itu, ia mendorong IAI memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan dan praktik keuangan negara. Pendekatan tersebut dinilai relevan dengan sektor ketenagakerjaan.
Yassierli menyebut sektor ketenagakerjaan memiliki ruang lingkup sangat luas. Bahkan, sektor ini bersentuhan langsung dengan berbagai agenda pembangunan nasional.
“Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab seperti HRD negara, kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh konkret penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance atau ESG,” ujar Yassierli.
Menurutnya, penerapan ESG di lingkungan kementerian sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah. Selain itu, langkah tersebut mendukung arahan Presiden terkait produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.
Vokasi dan Magang Jadi Prioritas Ketenagakerjaan
Kemnaker terus memperkuat program vokasi nasional dan magang. Program ini menjadi instrumen penting dalam transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.
Yassierli menilai transisi sekolah ke dunia kerja membutuhkan dukungan kebijakan yang terukur. Dengan demikian, angkatan kerja muda dapat memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.
Namun, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar di sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran tercatat sebesar 7,24 persen.
Selain itu, pekerja sektor informal semakin dominan. Kondisi tersebut ikut memperlihatkan tantangan dalam menciptakan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan.
Data juga menunjukkan sekitar 86 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMA atau SMK. Pada saat yang sama, indeks produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal sekitar 20 persen dari rata-rata negara ASEAN.
Kemnaker Terapkan Sustainability Report Berstandar GRI
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report. Laporan ini mengacu pada standar Global Reporting Initiative atau GRI.
Penerapan Sustainability Report bertumpu pada tiga pilar utama. Ketiganya meliputi lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Pada aspek lingkungan, Kemnaker mendorong efisiensi energi. Selain itu, kementerian juga mengurangi penggunaan plastik dan memanfaatkan sistem smart building.
Pada aspek sosial, Kemnaker memperkuat lingkungan kerja yang inklusif. Fokus ini mencakup ruang kerja yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
Sementara itu, aspek tata kelola mencakup penguatan integritas internal. Kemnaker juga mengembangkan organisasi berpusat pada manusia, meningkatkan kualitas birokrasi, dan mempercepat digitalisasi data ketenagakerjaan.
Kemnaker Gandeng BPS untuk Kebijakan Berbasis Data
Kemnaker turut menggandeng Badan Pusat Statistik untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti. Kerja sama tersebut dilakukan melalui analisis Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas.
Analisis Sakernas dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Hasilnya diharapkan melahirkan white paper dan rekomendasi strategis.
Yassierli menilai kebijakan ketenagakerjaan harus berpijak pada data yang kuat. Dengan begitu, pemerintah dapat menjawab persoalan pengangguran, produktivitas, dan kualitas tenaga kerja secara lebih tepat.
Selain itu, digitalisasi data ketenagakerjaan akan mempercepat proses analisis. Pemerintah juga dapat membaca perubahan pasar kerja dengan lebih akurat.
Langkah tersebut penting karena dinamika ketenagakerjaan berubah cepat. Karena itu, kebijakan publik harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
BPK Sebut Audit Harus Dorong Perbaikan Tata Kelola
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Budi Prijono, juga menekankan pentingnya peran audit sektor publik. Menurutnya, audit tidak boleh hanya berfungsi sebagai alat pengawasan.
Budi mengatakan audit harus mendorong perbaikan tata kelola. Selain itu, audit perlu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan negara. Karena itu, pengelolaan harus berjalan transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Budi.
Pesan tersebut memperkuat arah baru tata kelola sektor publik. Akuntabilitas kini perlu diukur dari dampak, bukan hanya dari kelengkapan laporan.