MANADO — Perda Pertanggungjawaban APBD 2025 Kota Manado resmi disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Manado, Kamis, 9 Juli 2026. Wali Kota Manado Andrei Angouw menghadiri langsung agenda tersebut di Gedung DPRD Kota Manado.
Rapat paripurna membahas Pembicaraan Tingkat II atas rancangan peraturan daerah tersebut. Agenda ini menjadi tahapan penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Manado.
Ketua DPRD Kota Manado, Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes., Apt., memimpin rapat bersama unsur pimpinan dewan. Selain itu, anggota DPRD, Forkopimda, dan jajaran pemerintah daerah turut hadir.
Sekretaris Daerah Kota Manado dr. Steaven Dandel, M.PH juga mengikuti rapat tersebut. Hadir pula Sekretaris Dewan Dr. Steven Rende, SH, MH, para kepala SKPD, camat, dan pejabat eselon.
Banggar DPRD Sampaikan Laporan Pembahasan
Rapat dimulai dengan penghormatan bendera melalui lagu Indonesia Raya. Setelah itu, agenda berlanjut dengan doa pembukaan dan penyampaian tata tertib persidangan.
Pimpinan sidang yang dipercayakan kepada Mona Cloer kemudian mengambil alih jalannya rapat. Ia memaparkan agenda utama yang berfokus pada finalisasi pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2025.
Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD Kota Manado menyampaikan laporan hasil pembahasan. Anggota DPRD Kota Manado, Franco Wangko, membacakan laporan Banggar dalam rapat tersebut.
DPRD dan pemerintah daerah kemudian melanjutkan agenda ke tahap persetujuan bersama. Proses itu berlanjut dengan penandatanganan Keputusan DPRD serta Berita Acara.
Ketua DPRD Kota Manado menyerahkan Surat Keputusan secara simbolis kepada Wali Kota Andrei Angouw. Penyerahan SK tersebut menandai pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025 Kota Manado.
Andrei Angouw Minta TAPD Bahas Catatan DPRD
Usai menerima SK, Wali Kota Manado Andrei Angouw menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Manado. Ia menilai masukan legislatif membantu pemerintah memperkuat kualitas pengelolaan anggaran.
Andrei juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti seluruh catatan DPRD. Menurutnya, rekomendasi legislatif perlu masuk dalam pembahasan bersama secara teknis.
“Saya meminta agar komisi-komisi yang ada di DPRD dapat membawa masukan-masukannya ke dalam pembahasan bersama TAPD,” ujar Andrei Angouw.
Selain itu, ia menginstruksikan setiap SKPD memperkuat koordinasi dengan komisi terkait. Langkah tersebut penting jika terdapat program atau kegiatan yang membutuhkan pembahasan lebih rinci.
“Saya juga menginstruksikan setiap SKPD untuk berkoordinasi intensif dengan komisi terkait jika ada hal-hal spesifik yang perlu dibahas berkaitan dengan program dan kegiatan di masing-masing dinas,” katanya.
Pemkot Manado Dorong Evaluasi Keuangan Lebih Efektif
Pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025 Kota Manado menutup satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Namun, pemerintah daerah tetap harus mengevaluasi sejumlah catatan dari DPRD.
Melalui rapat paripurna ini, Pemkot Manado menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran. Selain itu, pemerintah membuka ruang perbaikan untuk perencanaan anggaran berikutnya.
DPRD Kota Manado juga mendorong pemerintah menjalankan rekomendasi secara terukur. Karena itu, koordinasi antara TAPD, SKPD, dan komisi-komisi DPRD perlu berjalan aktif.
Dengan demikian, pengesahan perda ini tidak hanya menjadi proses administratif. Keputusan tersebut juga menjadi dasar evaluasi agar penggunaan APBD lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dalam isu terkait, baca juga laporan Manado Masuk Lima Besar Nasional PPD 2026, Andrei Angouw Paparkan 15 Program Unggulan.
Sementara itu, perkembangan lain dapat dilihat dalam laporan Pendapatan Pemerintah Kota Manado 2025 naik menjadi Rp1,74 Triliun.
Untuk konteks kebijakan lanjutan, simak laporan Pemkot Manado Perkuat Perlindungan Anak Digital Lewat Diskusi Publik PP TUNAS.
