MANADO — KUA-PPAS Manado 2027 resmi disampaikan Wali Kota Andrei Angouw dalam rapat paripurna DPRD Kota Manado, Selasa, 21 Juli 2026.
Rapat tersebut juga memuat penyampaian hasil reses Masa Sidang II DPRD Kota Manado.
Ketua DPRD Kota Manado, Aaltje Dondokambey, memimpin langsung agenda di Kantor DPRD Kota Manado.
Dalam penjelasannya, Andrei menyebut KUA dan PPAS menjadi dasar utama penyusunan APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2027.
Dokumen tersebut disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah memasukkan kondisi ekonomi daerah sebagai dasar penentuan arah kebijakan pembangunan.
KUA-PPAS Menjadi Dasar Penyusunan APBD 2027
Andrei Angouw menegaskan bahwa KUA-PPAS Manado 2027 memiliki posisi penting dalam siklus penganggaran daerah.
Kebijakan Umum Anggaran memuat arah utama pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah kota.
Sementara itu, PPAS menetapkan batas sementara anggaran bagi setiap program prioritas.
Kedua dokumen tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD 2027.
Karena itu, Pemkot Manado harus menyusun kebijakan anggaran secara realistis, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah juga perlu menyesuaikan program dengan kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, pembahasan bersama DPRD akan menentukan prioritas yang mendapat dukungan anggaran.
Proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara eksekutif serta legislatif.
Kondisi Ekonomi Jadi Dasar Kebijakan
Dalam rapat paripurna, Wali Kota turut memaparkan gambaran umum perekonomian Kota Manado.
Paparan tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto, inflasi, dan tingkat kemiskinan.
Indikator itu menjadi dasar dalam menyusun target pembangunan daerah tahun 2027.
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat.
Sementara itu, PDRB menggambarkan nilai ekonomi yang tercipta dari berbagai sektor di Kota Manado.
Inflasi juga menjadi perhatian karena memengaruhi daya beli dan biaya hidup warga.
Selain itu, angka kemiskinan digunakan untuk mengukur efektivitas program kesejahteraan.
Pemkot Manado perlu membaca seluruh indikator secara menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan.
Dengan demikian, program pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan manfaat.
Pemerintah Tetapkan Target Pembangunan
Andrei menjelaskan sejumlah target pembangunan yang ingin dicapai melalui program prioritas.
Target tersebut akan diterjemahkan dalam kegiatan perangkat daerah selama tahun anggaran 2027.
Namun, setiap program harus memiliki manfaat yang jelas dan indikator keberhasilan.
Pemerintah juga perlu memastikan anggaran menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi menjadi sektor penting dalam pembangunan kota.
Selain itu, program sosial perlu melindungi masyarakat yang menghadapi kerentanan ekonomi.
Melalui KUA-PPAS Manado 2027, pemerintah dapat mengatur urutan prioritas sesuai urgensi.
DPRD kemudian memberikan pandangan, evaluasi, dan rekomendasi terhadap rancangan tersebut.
Struktur Rancangan APBD Mulai Dipaparkan
Wali Kota juga menjelaskan struktur awal Rancangan APBD Manado 2027.
Struktur tersebut mencakup proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Selain itu, pemerintah memasukkan komponen pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan.
Pendapatan daerah menjadi sumber utama untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Belanja daerah juga harus disusun secara disiplin dan berorientasi pada hasil.
Sementara itu, komponen pembiayaan harus menjaga keseimbangan anggaran secara sehat.
Pemerintah perlu menghindari belanja yang tidak memberikan dampak langsung atau manfaat jangka panjang.
Efisiensi menjadi penting agar setiap rupiah menghasilkan pelayanan yang lebih baik.
Hasil Reses DPRD Disampaikan dalam Paripurna
Selain KUA-PPAS, DPRD Kota Manado menyampaikan hasil reses Masa Sidang II.
Reses menjadi sarana bagi anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
Berbagai kebutuhan warga kemudian dirangkum dan disampaikan melalui rapat paripurna.
Aspirasi tersebut dapat mencakup pembangunan jalan, drainase, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
Selain itu, masyarakat sering menyampaikan persoalan lingkungan serta kebutuhan ekonomi lokal.
Hasil reses dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah kota.
Karena itu, pembahasan KUA-PPAS Manado 2027 perlu memperhatikan masukan dari masyarakat.
Sinkronisasi tersebut akan membantu pemerintah menyusun anggaran yang lebih responsif.
DPRD Memegang Peran Pengawasan
DPRD Kota Manado memiliki peran penting dalam membahas rancangan kebijakan anggaran.
Dewan akan menilai kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, DPRD dapat meminta penjelasan mengenai proyeksi pendapatan serta alokasi belanja.
Pengawasan tersebut penting agar anggaran tidak hanya tersusun secara administratif.
Setiap program harus memiliki sasaran, jadwal, dan hasil yang dapat dievaluasi.
Pemerintah juga perlu menjelaskan dasar penetapan prioritas secara terbuka.
Dengan demikian, pembahasan KUA dan PPAS dapat memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Forkopimda dan Perangkat Daerah Hadiri Rapat
Rapat paripurna turut dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Manado.
Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah juga mengikuti agenda tersebut.
Sekretaris Daerah Kota Manado, Steaven Dandel, hadir bersama para kepala perangkat daerah.
Selain itu, para camat dan sejumlah undangan turut mengikuti rangkaian rapat.
Kehadiran perangkat daerah penting karena setiap instansi akan menjalankan program berdasarkan APBD.
Karena itu, koordinasi sejak tahap penyusunan perlu berjalan kuat dan terarah.
Anggaran 2027 Diharapkan Menjawab Kebutuhan Warga
Pemkot Manado berharap pembahasan KUA-PPAS Manado 2027 menghasilkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
Anggaran harus mampu menjawab tantangan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan penguatan sumber daya manusia.
Program prioritas juga harus memberi dampak nyata bagi masyarakat di seluruh kecamatan.
Hasil reses DPRD dapat memperkuat ketepatan sasaran melalui aspirasi yang berasal langsung dari warga.
Pada akhirnya, kerja sama pemerintah dan DPRD akan menentukan kualitas APBD Kota Manado 2027.
Agenda publik lainnya turut dibahas dalam laporan Wali Kota Manado Kukuhkan REDKAR 2026, Perkuat Tanggap Darurat Kebakaran.
Informasi ekonomi terkait dapat dilihat melalui laporan DPRD Manado Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Andrei Angouw Minta Rekomendasi Ditindaklanjuti.
Dalam isu terkait, baca juga laporan Manado Masuk Lima Besar Nasional PPD 2026, Andrei Angouw Paparkan 15 Program Unggulan.
