MANADO.NEWS – Menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November, Polri mengumumkan telah menyiagakan total 1.433.441 personel gabungan untuk memastikan pengamanan selama proses pemungutan suara.
Personel ini terdiri dari anggota Polri, TNI, serta unsur Pemerintah Daerah (Pemda), yang akan dikerahkan untuk mengamankan seluruh rangkaian pemilu di 545 daerah.
Personel Gabungan: TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah Bersatu
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dalam keterangan persnya dilansir dari PMJ News 26 November 2024, mengungkapkan bahwa personel gabungan ini akan bertugas di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
BACA JUGA: Pilkada 2024, Bawaslu Kolaborasi dengan Polri Gelar Mitigasi Kerawanan
Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, yang melibatkan pemilihan kepala daerah di berbagai tingkatan.
“Total personel gabungan pengamanan Pilkada sebanyak 1.433.441 personel, yang terdiri dari Polri, TNI, dan Pemda. Mereka akan disiapkan di seluruh tingkat wilayah, baik pusat maupun daerah,” ungkap Sandi.
Kesiapan Polri dalam Menjaga Keamanan Pilkada
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri bersama seluruh elemen terkait telah siap untuk mengawal jalannya Pilkada Serentak 2024.
Polri telah melakukan persiapan secara teknis, termasuk dalam hal distribusi logistik pemilu dan pengamanan di wilayah-wilayah dengan potensi kerawanan tinggi.
Sigit juga memastikan bahwa seluruh logistik Pilkada, termasuk di daerah-daerah terpencil dan terdampak bencana, telah didistribusikan dengan aman. Hal ini bertujuan agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemilu, baik dari sisi teknis maupun keamanan.
Antisipasi Kerawanan di Wilayah Rawan Konflik
Beberapa wilayah di Indonesia diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi, seperti Papua dan beberapa daerah dengan kandidat tunggal.
Kapolri juga menyoroti pentingnya pengamanan di daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik, guna mencegah gangguan yang dapat menghambat kelancaran pemilu.
“Polri dan jajaran akan terus memantau potensi kerawanan yang mungkin terjadi, baik yang disebabkan oleh faktor politik, sosial, maupun bencana alam. Kami memastikan setiap wilayah, termasuk daerah rawan, mendapatkan perhatian khusus,” kata Sigit.
Koordinasi Pengamanan dari Pusat hingga Daerah
Sandi Nugroho menambahkan bahwa pengamanan ini tidak hanya melibatkan kekuatan di pusat, tetapi juga di tingkat daerah.
Polri, bersama dengan TNI dan Pemda, akan melakukan pemantauan di setiap titik pemungutan suara untuk menghindari praktik-praktik yang merusak integritas pemilu, seperti politik uang atau pengerahan massa.
“Semua pasukan yang terlibat akan memastikan bahwa tidak ada gangguan yang terjadi selama Pilkada, termasuk di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan,” tambahnya.
Pengamanan Terpadu untuk Pilkada yang Luber dan Jurdil
Dengan melibatkan berbagai unsur, baik dari Polri, TNI, dan Pemda, pengamanan Pilkada Serentak 2024 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai.
Penekanan pada pentingnya pengawasan terhadap potensi kerawanan menjadi prioritas, agar pelaksanaan pemilu bisa berlangsung dengan adil, bebas dari kecurangan, dan penuh integritas.
“Semua pihak berkomitmen untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan dengan demokratis dan aman. Kami berharap masyarakat dapat menjalani proses pemilihan dengan tenang dan penuh rasa percaya,” tutup Sandi. ***
