MANADO — Pemerintah Kota Manado membenahi sistem pengangkutan sampah Manado dari lingkungan warga hingga Tempat Pemrosesan Akhir Sumompo.
Wali Kota Manado Andrei Angouw meminta setiap kecamatan menyusun data armada, petugas, wilayah pelayanan, dan jarak pengangkutan secara rinci.
Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam memperbaiki rute, kebutuhan kendaraan, serta pembagian petugas kebersihan.
Andrei menyampaikan arahan itu dalam rapat teknis bersama seluruh camat pada Jumat, 17 Juli 2026.
Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang turut memimpin pertemuan di Ruang Toar Lumimuut, Kantor Wali Kota Manado.
Rapat tersebut mengevaluasi mekanisme pengambilan sampah dari rumah warga hingga pembuangan akhir di TPA Sumompo.
Pemkot ingin membangun alur kerja yang lebih efektif, cepat, dan terintegrasi pada setiap tahapan pelayanan.
Karena itu, pemerintah akan memeriksa hubungan antara motor sampah, Stasiun Peralihan Antara, dan truk pengangkut.
Andrei menilai setiap kendaraan harus bekerja sesuai fungsi dan jadwal yang terukur.
Motor sampah mengambil limbah rumah tangga dari lingkungan, kemudian membawanya menuju titik transit terdekat.
Selanjutnya, truk mengangkut sampah dari SPA menuju TPA Sumompo.
Namun, ketidakseimbangan armada dan petugas dapat memperlambat seluruh rantai pelayanan.
SPA Tidak Boleh Berubah Menjadi Tempat Penumpukan
Pemkot menempatkan Stasiun Peralihan Antara sebagai bagian penting dalam sistem pengangkutan sampah Manado.
SPA menjadi titik pertemuan antara motor pengangkut dari lingkungan dan truk menuju tempat pemrosesan akhir.
Menurut Andrei, lokasi tersebut harus berfungsi sebagai tempat transit sementara.
Karena itu, petugas tidak boleh membiarkan sampah menumpuk dalam waktu lama di SPA.
Penumpukan dapat menimbulkan bau, mengganggu lingkungan, dan memicu keluhan warga sekitar.
Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan pada jadwal pengangkutan menuju TPA Sumompo.
Pemkot perlu menyelaraskan waktu kedatangan motor sampah dengan jadwal truk pengangkut.
Koordinasi yang baik akan mengurangi waktu tunggu dan mempercepat pemindahan sampah.
Namun, pemerintah harus mengetahui kondisi nyata pada setiap kecamatan sebelum menetapkan sistem baru.
Oleh sebab itu, para camat diminta melaporkan jumlah motor sampah yang tersedia dan masih beroperasi.
Mereka juga harus mencatat wilayah pelayanan setiap armada serta jumlah lingkungan yang belum terjangkau.
Selain armada, kecamatan perlu menghitung jarak dari permukiman menuju SPA.
Data berikutnya mencakup jarak dari SPA menuju titik pemuatan truk atau TPA Sumompo.
Informasi tersebut akan membantu pemerintah mengukur kebutuhan bahan bakar, waktu tempuh, dan jumlah perjalanan harian.
Dengan demikian, Pemkot dapat menentukan apakah suatu wilayah membutuhkan tambahan armada atau penyesuaian rute.
Pemetaan juga akan menunjukkan kecamatan yang memiliki beban pelayanan lebih besar.
Wilayah dengan penduduk padat tentu menghasilkan volume sampah lebih tinggi daripada kawasan berpenduduk sedikit.
Karena itu, pembagian kendaraan tidak boleh hanya berdasarkan jumlah kelurahan.
Pemkot perlu mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi jalan, dan volume sampah harian.
Armada dan Petugas Akan Disesuaikan dengan Jumlah Penduduk
Para camat memaparkan kondisi operasional sistem pengangkutan sampah Manado pada wilayah masing-masing.
Pemaparan mencakup jumlah truk, motor sampah, pengemudi, serta petugas pengangkut yang tersedia.
Selain itu, setiap kecamatan menjelaskan kapasitas pelayanan dan kendala yang mereka hadapi di lapangan.
Andrei kemudian mengevaluasi perbandingan jumlah penduduk dengan ketersediaan kendaraan dan tenaga kebersihan.
Langkah tersebut bertujuan menemukan wilayah yang mengalami kekurangan armada atau petugas.
Sebaliknya, pemerintah juga dapat mengidentifikasi kendaraan yang belum bekerja secara maksimal.
Evaluasi berbasis data akan membantu Pemkot menghindari pembagian sumber daya secara tidak seimbang.
Misalnya, kecamatan berpenduduk padat membutuhkan frekuensi pengangkutan lebih tinggi.
Sementara itu, wilayah luas membutuhkan rute lebih panjang dan biaya operasional lebih besar.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi kendaraan agar pelayanan tidak sering terhenti.
Armada yang rusak dapat memperlambat pengangkutan dan meningkatkan penumpukan sampah.
Karena itu, jadwal pemeliharaan kendaraan harus masuk dalam perencanaan operasional.
Selain kendaraan, jumlah pengemudi dan petugas harus sesuai dengan beban kerja.
Kekurangan tenaga dapat membuat armada tersedia, tetapi tidak dapat beroperasi secara penuh.
Pemkot juga perlu mengatur jadwal kerja agar pelayanan berlangsung konsisten setiap hari.
Selanjutnya, kecamatan harus memastikan petugas memahami rute dan titik pelayanan mereka.
Pengawasan lapangan akan membantu pemerintah mengetahui apakah jadwal berjalan sesuai rencana.
Selain itu, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai waktu pengambilan sampah.
Jadwal pasti akan membantu warga menempatkan sampah pada waktu yang tepat.
Dengan pola tersebut, lingkungan dapat mengurangi sampah yang terlalu lama berada di tepi jalan.
Pemkot Siapkan Sistem Kebersihan yang Lebih Terintegrasi
Pembenahan sistem pengangkutan sampah Manado tidak hanya bergantung pada penambahan kendaraan.
Pemerintah juga membutuhkan pengelolaan data, koordinasi petugas, dan pengawasan yang berkelanjutan.
Setiap kecamatan harus memperbarui laporan ketika terjadi perubahan armada, rute, atau jumlah petugas.
Data yang akurat akan mempercepat pemerintah mengambil keputusan saat muncul kendala.
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup perlu mengintegrasikan laporan seluruh kecamatan.
Integrasi tersebut membantu pemerintah melihat kondisi kebersihan kota secara menyeluruh.
Pemkot kemudian dapat menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan paling mendesak.
Wilayah dengan penumpukan tinggi harus memperoleh penanganan lebih cepat.
Sementara itu, daerah dengan sistem stabil dapat mempertahankan pola pelayanan yang sudah berjalan.
Pemerintah berharap evaluasi ini meningkatkan efisiensi pengangkutan menuju TPA Sumompo.
Selain itu, pelayanan kebersihan harus semakin cepat dan merata bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Manado Steaven Dandel turut menghadiri rapat teknis tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pontowuisang Kakauhe juga mengikuti seluruh pembahasan.
Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Noviyanti Mongkau serta para camat se-Kota Manado.
Pemkot selanjutnya akan menggunakan data kecamatan untuk menyempurnakan strategi kebersihan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin mencegah penumpukan dan mempercepat pengangkutan sampah.
Keberhasilan sistem baru tetap membutuhkan disiplin petugas serta dukungan masyarakat.
Warga juga perlu menaati jadwal pengumpulan dan tidak membuang sampah sembarangan.
Dengan kerja bersama, sistem pengangkutan sampah Manado dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan.
Sementara itu, kegiatan pemerintahan terkait juga terlihat dalam laporan Wali Kota Manado Kukuhkan REDKAR 2026, Perkuat Tanggap Darurat Kebakaran.
Untuk konteks penguatan data dan layanan ekonomi, simak laporan DPRD Manado Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Andrei Angouw Minta Rekomendasi Ditindaklanjuti.
Informasi lain yang masih berkaitan tersedia dalam laporan Manado Masuk Lima Besar Nasional PPD 2026, Andrei Angouw Paparkan 15 Program Unggulan.
