Komisi II DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow mendorong percepatan penerbitan Pas Kecil kapal nelayan berukuran di bawah 5 Gross Ton atau GT. Langkah ini dilakukan agar nelayan Bolmong lebih mudah mengurus legalitas kapal, barcode BBM bersubsidi, asuransi, serta bantuan pemerintah.
Dorongan tersebut diperkuat melalui kunjungan kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dan KSOP Kelas III Manado. Kegiatan berlangsung pada 2–3 Juli 2026.
Rombongan Komisi II DPRD Bolmong datang bersama Staf Khusus Bupati Bolmong dan Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow. Mereka membawa agenda utama terkait percepatan layanan administrasi kapal nelayan.
Konsultasi lintas instansi itu membahas kebutuhan mendesak nelayan terhadap dokumen kapal resmi. Selain itu, rombongan juga menyampaikan sejumlah kendala yang masih terjadi di lapangan.
Pas Kecil Jadi Kebutuhan Penting Nelayan
Pas Kecil merupakan dokumen resmi yang memuat identitas kapal atau perahu nelayan. Dokumen ini juga mencatat kepemilikan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi nelayan, Pas Kecil kapal nelayan memiliki fungsi sangat penting. Dokumen tersebut menjadi bukti legalitas kepemilikan kapal.
Selain itu, Pas Kecil menjadi syarat dalam pengurusan barcode pembelian BBM bersubsidi. Karena itu, nelayan membutuhkan dokumen ini untuk mendukung aktivitas melaut.
Dokumen tersebut juga diperlukan dalam pengurusan asuransi nelayan. Bahkan, beberapa program bantuan pemerintah mensyaratkan kelengkapan administrasi kapal.
Tanpa dokumen kapal nelayan yang lengkap, nelayan berpotensi menghadapi hambatan saat pemeriksaan. Kondisi ini dapat mengganggu kegiatan penangkapan ikan.
DPRD Bolmong Minta Proses Dipermudah
Anggota Komisi II DPRD Bolmong, Supandri Damogalad, menegaskan pentingnya percepatan penerbitan Pas Kecil. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap nelayan.
Ia menilai banyak nelayan masih menghadapi kendala dalam pengurusan administrasi kapal. Padahal, Pas Kecil menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai layanan pemerintah.
“Banyak nelayan kita yang masih terkendala dalam pengurusan administrasi kapal. Padahal Pas Kecil menjadi syarat utama untuk mendapatkan barcode BBM bersubsidi dan berbagai bantuan lainnya,” ujar Supandri.
Karena itu, Komisi II DPRD Bolmong mendorong layanan penerbitan Pas Kecil agar lebih cepat. Namun, proses tersebut tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.
“Kami mendorong agar proses penerbitannya dapat dipercepat dan dipermudah sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Supandri juga menekankan bahwa legalitas kapal nelayan tidak hanya menyangkut kepemilikan. Lebih dari itu, dokumen tersebut mendukung penataan administrasi sektor perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
DKP Sulut dan KSOP Manado Siap Fasilitasi
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Perikanan Bolmong dan Komisi II DPRD Bolmong memaparkan kebutuhan nelayan. Mereka juga menyampaikan hambatan yang muncul dalam pengurusan dokumen perahu nelayan.
Menanggapi hal itu, DKP Provinsi Sulawesi Utara dan KSOP Kelas III Manado menyatakan kesiapan memfasilitasi proses penerbitan Pas Kecil. Fasilitasi tersebut akan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.
Koordinasi ini diharapkan mempercepat pemenuhan administrasi kapal nelayan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan demikian, nelayan dapat lebih mudah mengakses BBM bersubsidi.
Selain itu, nelayan juga berpeluang memperoleh layanan asuransi dan bantuan pemerintah secara lebih tertib. Kelengkapan dokumen akan memperkuat perlindungan usaha perikanan rakyat.
Komisi II DPRD Bolmong berharap koordinasi lintas instansi terus berjalan efektif. Sebab, percepatan Pas Kecil kapal nelayan akan membantu nelayan bekerja lebih aman, legal, dan bebas hambatan administratif.
Sementara itu, kegiatan pemerintahan terkait juga terlihat dalam laporan Michaela Elsiana Paruntu Pimpin Pansus Ranperda Perizinan Berusaha di DPRD Sulut.
Kebutuhan layanan dasar turut menjadi perhatian dalam laporan Dony Lumenta Tuntaskan Seminar Hasil di Polimdo, Pemkab Bolmong Buka Jalan Kerja Sama Akademik.
