MANADO — Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut mencatat warga binaan kasus narkoba di seluruh lapas dan rutan Sulawesi Utara hanya sekitar 10 persen dari total 2.813 orang.
Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi, mengatakan angka tersebut menjadi salah satu capaian penting dalam pengawasan dan pembinaan warga binaan.
Menurut Haposan, persentase warga binaan kasus narkoba di Sulut tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Ia menyampaikan hal itu saat silaturahmi bersama sejumlah wartawan, Senin (29/6/2026).
“Dari total 2.813 warga binaan, sekitar 10 persen merupakan warga binaan kasus narkoba,” ujar Haposan Silalahi.
Persentase Kasus Narkoba Disebut Terendah Nasional
Haposan menjelaskan, warga binaan di Sulut tersebar di berbagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Mereka berada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah Sulawesi Utara.
Ia menyebut angka 10 persen tersebut menjadi yang terendah secara nasional. Selain itu, jumlah warga binaan di Sulut juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Persentase hanya 10 persen ini merupakan yang terendah di Indonesia. Selain itu, jumlah warga binaan di Sulut juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 yang masih berada di atas 3.000 orang,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Haposan didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Julius Paath. Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Manado, Patta Helena, juga turut hadir.
Capaian ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan pemasyarakatan di Sulut. Namun, jajaran pemasyarakatan tetap memperkuat pengawasan agar kondisi tersebut terus terjaga.
Pembinaan dan Rehabilitasi Dinilai Berjalan Efektif
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Julius Paath, menilai rendahnya jumlah warga binaan kasus narkoba menjadi indikator positif.
Menurutnya, program pembinaan dan rehabilitasi di lingkungan pemasyarakatan berjalan cukup efektif. Selain itu, sinergi lintas sektor juga ikut memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba.
“Ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa program pembinaan dan rehabilitasi yang dijalankan berjalan efektif,” ujar Julius Paath.
Ia menambahkan, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut terus membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut penting untuk mencegah peredaran narkoba sebelum masuk ke ranah hukum pidana.
Selain itu, jajaran pemasyarakatan juga memperkuat langkah pencegahan di dalam lapas dan rutan. Upaya ini dilakukan agar lingkungan pemasyarakatan tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba.
Pengawasan Lapas dan Rutan Diperketat
Julius Paath menegaskan, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut terus memperketat pengawasan terhadap petugas dan warga binaan. Langkah itu menjadi bagian dari komitmen menciptakan pemasyarakatan yang bersih.
Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak dan tes urine. Pemeriksaan tersebut dapat menyasar petugas maupun warga binaan secara tiba-tiba.
“Langkah konkret yang kami lakukan antara lain menggelar sidak dan tes urine secara mendadak terhadap petugas maupun warga binaan, memperketat pengawasan penggunaan telepon genggam, hingga memberikan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti melakukan pelanggaran,” tegas Paath.
Selain sidak dan tes urine, petugas juga memperketat pengawasan penggunaan telepon genggam. Kebijakan ini bertujuan menutup ruang komunikasi ilegal yang dapat memicu pelanggaran.
Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut juga menyiapkan sanksi tegas bagi petugas yang melanggar aturan. Dengan langkah tersebut, integritas petugas diharapkan tetap terjaga.
Ke depan, pengawasan dan pembinaan akan terus diperkuat di seluruh UPT Pemasyarakatan Sulut. Dengan begitu, lapas dan rutan dapat menjadi ruang pembinaan yang aman, tertib, dan bebas narkoba.