Manado.news, Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sulawesi Utara, melanjutkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bolangitang Timur dan Pinogaluman melalui diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) tahap kedua.
Kegiatan yang berlangsung di Rumah Makan Laviesta, Kecamatan Kaidipang, digelar selama dua hari, Rabu (18/11/2026) hingga Kamis (19/11/2026).
FGD tersebut menggabungkan pembahasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan materi teknis RDTR, termasuk rencana struktur ruang, pola ruang, peraturan zonasi, dan indikasi program pembangunan.
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rudini Sumitro Masuara, S.T., membuka kegiatan tersebut mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara, Moh. Aditya Pontoh.
Dalam sambutan Plt. Bupati yang dibacakan Rudini, pemerintah daerah menegaskan bahwa penyusunan RDTR memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan wilayah secara tertib dan berkelanjutan.
"RDTR bukan sekadar dokumen perencanaan atau peta yang menunjukkan peruntukan lahan. Lebih dari itu, RDTR menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menentukan bagaimana suatu wilayah dapat dimanfaatkan, dikembangkan, sekaligus dilindungi," demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Pemerintah daerah berharap dokumen tata ruang yang disusun dapat memberikan kepastian pemanfaatan lahan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Bolangitang Timur Disiapkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Penyusunan RDTR Bolangitang Timur dan Pinogaluman merupakan kelanjutan dari konsultasi publik pertama yang berlangsung pada 4 November 2026.
Dalam forum sebelumnya, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan telah membahas tujuan penataan ruang, konsep struktur ruang, dan pola ruang kedua kawasan.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Kawasan Perkotaan Bolangitang Timur diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan industri.
Pengembangan ketiga sektor tersebut diharapkan dapat mendukung produktivitas ekonomi kawasan secara berkelanjutan.
Dalam konsep perencanaannya, wilayah Bolangitang Timur dibagi menjadi empat subwilayah perencanaan (SWP).
Desa Bohabak I direncanakan menjadi pusat pelayanan kota, sementara Desa Biontong diarahkan sebagai subpusat pelayanan kota.
Penentuan pusat dan subpusat pelayanan tersebut masih merupakan bagian dari konsep RDTR yang sedang disusun.
Sementara itu, pengembangan Kawasan Perkotaan Pinogaluman diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Melalui penyusunan kedua dokumen tersebut, pemerintah daerah berupaya memberikan arah pengembangan kawasan yang mempertimbangkan potensi ekonomi dan kebutuhan pembangunan wilayah.
KLHS Bahas Lahan Pertanian, Mangrove, hingga Risiko Bencana
Selain penataan kawasan ekonomi, perlindungan lingkungan menjadi perhatian dalam penyusunan RDTR Bolangitang Timur dan Pinogaluman.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya mempertimbangkan keterbatasan ruang serta kemampuan lingkungan dalam mendukung aktivitas pembangunan.
"Pembangunan wilayah harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup," demikian penegasan dalam sambutan Plt. Bupati.
Untuk memastikan prinsip tersebut masuk dalam perencanaan, penyusunan RDTR disertai pembahasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
KLHS mencakup penilaian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, ketersediaan sumber daya air, keberlanjutan kawasan lindung, serta potensi risiko bencana dan dampak perubahan iklim.
Sejumlah persoalan lingkungan juga telah mengemuka dalam konsultasi publik sebelumnya.
Di antaranya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penataan kawasan rawan bencana, pengaturan sempadan sungai dan pantai, serta pelestarian ekosistem mangrove.
Khusus Bolangitang Timur, pembahasan sebelumnya turut mencatat usulan penataan kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bolaang Mongondow.
Usulan tersebut mencakup pertimbangan penyediaan ruang terbuka hijau serta penataan fasilitas pelayanan umum.
Berbagai masukan itu akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam penyempurnaan dokumen KLHS dan RDTR kedua kawasan.
Pembahasan Zonasi Dijadwalkan pada Hari Kedua FGD
Pelaksanaan FGD tahap kedua dibagi menjadi dua agenda utama.
Pada Rabu (18/11/2026), forum difokuskan pada pembahasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Selanjutnya, Kamis (19/11/2026), peserta dijadwalkan membahas materi teknis RDTR Kawasan Perkotaan Bolangitang Timur dan Pinogaluman.
Materi tersebut meliputi rencana struktur ruang, pola ruang, peraturan zonasi, serta indikasi program pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Boltara menekankan pentingnya keterlibatan perangkat daerah, instansi teknis, pemerintah kecamatan dan desa, serta pemangku kepentingan lainnya.
Setiap pihak diharapkan memberikan masukan berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan agar dokumen yang disusun dapat menjawab kebutuhan pembangunan kawasan.
"Masukan yang diberikan hendaknya tidak berhenti sebagai catatan diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh tim penyusun dalam penyempurnaan substansi KLHS maupun RDTR," sebagaimana tertuang dalam sambutan Plt. Bupati yang dibacakan Rudini.
FGD tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta instansi vertikal.
Pemerintah Kecamatan Bolangitang Timur dan Pinogaluman juga terlibat dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, sejumlah perangkat daerah terkait turut diundang, termasuk unsur perencanaan pembangunan, pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, serta sektor lain yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
Penyusunan materi teknis RDTR kedua kawasan turut mendapat dukungan tim konsultan dari PT Delta Wijaya Konsultan.
Pemkab Boltara Harapkan Tata Ruang Berikan Kepastian Pembangunan
Melalui FGD tahap kedua, pemerintah daerah berharap berbagai masukan dari peserta dapat memperkuat substansi dokumen perencanaan.
Hasil pembahasan akan menjadi bahan penyempurnaan KLHS dan RDTR sebelum memasuki tahapan penyusunan berikutnya.
Dokumen yang dihasilkan nantinya diharapkan memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Bolangitang Timur dan Pinogaluman.
Bagi masyarakat, RDTR diharapkan memberikan kepastian dalam pemanfaatan lahan.
Sementara bagi dunia usaha, dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan kegiatan ekonomi sesuai arah penataan kawasan.
Pemerintah daerah juga berharap RDTR menjadi pedoman dalam penyediaan infrastruktur dan pengendalian pembangunan.
Dengan demikian, arah pengembangan kedua kawasan diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.