Selain Togid dan Kokapoy, Ini Daftar Desa yang Dicurigai Netizen Selewengkan DD
MANADO.NEWS – Kasus dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, kembali mencuat dan menyita perhatian masyarakat.
Publik kini menyoroti sejumlah desa yang disebut-sebut terlibat dalam skandal dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara.
Berdasarkan hasil penelusuran jurnalis dari berbagai sumber dan unggahan media sosial, setidaknya tiga desa telah disebut secara terang-terangan sebagai contoh nyata dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa di Boltim.
Temuan ini bahkan telah direkomendasikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu sebagai sampel awal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Desa Dodap Mikasa Jadi Sorotan Warga dan Netizen
Salah satu desa yang paling sering disebut adalah Desa Dodap Mikasa di Kecamatan Tutuyan. Dalam unggahan yang ramai dibicarakan di media sosial, terutama Facebook, beberapa akun masyarakat tampak mengekspresikan keresahan dan kekecewaan terhadap pengelolaan Dana Desa dan program BUMDes.
Akun Facebook bernama Roby Dariwu menegaskan pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejari dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang terjadi.
“Sebagai warga Desa Dodap Mikasa, saya sangat berharap agar KPK dan Kejari turun tangan. Banyak proyek di desa yang tidak memiliki papan informasi, ini sangat mencurigakan,” tulis Roby.
Moyongkota Baru Juga Disinggung Dalam Dugaan Penyimpangan
Tak hanya Dodap Mikasa, Desa Moyongkota Baru pun ikut terseret dalam sorotan publik. Akun Facebook lain bernama Masberto memposting status yang menandakan bahwa Pemerintah Desa Moyongkota Baru seharusnya menjadi target penyelidikan berikutnya.
“Kejari bakal bidik Pemdes Moyongkota Baru,” tulisnya dalam unggahan bertanggal 21 Mei 2025.
Status ini menambah daftar panjang desa yang dianggap bermasalah dalam pengelolaan Dana Desa, dan memperkuat dorongan masyarakat agar aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas.
Mantan Bupati Ikut Bersuara: Desa Togid dan Kokapoy Perlu Diperiksa
Suara lantang juga datang dari mantan Bupati Boltim dua periode, Sehan Landjar, yang ikut angkat bicara terkait maraknya dugaan korupsi di desa-desa Boltim.
Ia menyarankan agar Kejaksaan menggunakan Desa Togid di Kecamatan Tutuyan sebagai sampel untuk menggali lebih jauh indikasi penyimpangan anggaran.
“Sekalian coba ambil sampel di Desa Togid. Periksa laporan pengelolaan keuangannya, itu bisa jadi titik awal penting,” ujar Sehan kepada awak media.
Lebih lanjut, Sehan menyoroti pentingnya memeriksa desa-desa yang memiliki akses terbatas, seperti Desa Kokapoy di Kecamatan Mooat.
Menurutnya, wilayah seperti ini sangat rawan terhadap praktik penyelewengan karena minimnya pengawasan dari pihak eksternal.
“Desa seperti Kokapoy itu sangat layak jadi sampel. Efek jera harus diberikan kepada siapa pun yang menyalahgunakan dana publik,” tegasnya.
Modus Korupsi: Dari Proyek Fiktif Hingga Dana BUMDes
Dugaan penyelewengan Dana Desa di Boltim bukanlah tanpa dasar. Informasi awal yang diterima oleh pihak Kejaksaan menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran yang cukup sistematis.
Berdasarkan laporan pengelolaan keuangan dari tahun anggaran 2024 hingga triwulan pertama tahun 2025, sejumlah kejanggalan terdeteksi.
Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari proyek fisik tanpa papan informasi, program fiktif, hingga penggunaan dana BUMDes yang tak jelas peruntukannya.
Kejaksaan Respon Cepat: Siap Lakukan Penelusuran Mendalam
Menanggapi laporan dan dorongan dari masyarakat, pihak Kejaksaan Negeri Kotamobagu tidak tinggal diam.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kotamobagu, Julian Charles Rotinsulu, memastikan bahwa laporan masyarakat ini sedang dalam tahap telaah awal.
“Semua laporan yang masuk akan kami pelajari terlebih dahulu. Selanjutnya akan kami lakukan proses pengumpulan bahan keterangan untuk mendalami kasus,” ujar Julian dengan tegas.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum atas dugaan penyelewengan Dana Desa di Boltim akan dilakukan secara serius dan menyeluruh.
Dampak Sosial dan Harapan Masyarakat
Kasus-kasus seperti ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Dana Desa seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi lokal melalui BUMDes, serta pemberdayaan masyarakat.
Namun jika dana ini disalahgunakan, maka masyarakatlah yang akan menanggung akibatnya secara langsung.
Warga berharap, dengan ditelusurinya dugaan-dugaan ini, penegak hukum bisa memberikan efek jera kepada oknum-oknum nakal, serta mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa ke depannya.
Wujudkan Pengelolaan Dana Desa yang Bersih dan Transparan
Kasus penyelewengan Dana Desa di Boltim menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga integritas pemerintahan di tingkat desa.
Dengan pengelolaan yang baik, Dana Desa seharusnya menjadi instrumen penggerak pembangunan daerah dan bukan ladang korupsi bagi oknum tertentu.
Sudah saatnya Kejaksaan dan lembaga pengawas lainnya bergerak cepat, menyelidiki secara mendalam, dan membawa pelaku ke meja hukum. Bersama, masyarakat dan penegak hukum dapat membangun desa yang lebih jujur, adil, dan sejahtera. ***
