MANADO.NEWS – Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi, Divisi Humas Polri menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Peningkatan Efektivitas Keterbukaan Informasi Publik pada Polri sebagai Badan Publik Informatif dalam Rangka Menuju Indonesia Emas.”
Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 16 April 2025, di Hotel Luwansa, Manado, Sulawesi Utara.
Acara strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Bahagia Dachi, Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro, para pejabat utama (PJU) Polda Sulut, para Kapolres dan Kapolresta, Komisioner Komisi Informasi Sulut Andre Mongdong, serta Kepala Dinas Kementerian Komunikasi dan Digital Kota Manado Erwin Kontu.
Selain itu, hadir pula Ibu Sakka Patti selaku Tenaga Ahli Manajemen Media Divhumas Polri, serta para personel Bidhumas dan Kasi Humas dari jajaran Satker di Polda Sulut.
Meningkatkan Dedikasi Kehumasan Polri di Era Digital
Dalam sambutannya, Brigjen Pol Tjahyono Saputro menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh personel Humas Polri, khususnya yang bertugas di wilayah Sulawesi Utara.
Ia menekankan pentingnya peran kehumasan dalam membangun kepercayaan publik dan mendukung terciptanya kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh personel Humas Polri. Kontribusi rekan-rekan sangat besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan citra positif institusi Polri di mata masyarakat,” tutur Brigjen Tjahyono.
Menurutnya, keberhasilan Operasi Ketupat 2025 menjadi contoh nyata dari bagaimana penyebaran informasi yang sistematis dan akurat mampu mendukung efektivitas operasional Polri di lapangan.
Transparansi Sebagai Kunci Keberhasilan Polri
Lebih lanjut, Karo PID Divhumas Polri menjelaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan kebutuhan utama di era digital saat ini. Ia menyoroti bahwa masyarakat kini menuntut akses informasi yang cepat, jelas, dan terpercaya dari lembaga publik, termasuk Polri.
“Operasi Ketupat 2025 yang mendapat respons positif dari publik dan berbagai pemangku kepentingan merupakan bukti bahwa transparansi informasi sangat berperan dalam keberhasilan operasional,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kehadiran informasi yang terbuka dan mudah diakses turut memperkuat legitimasi Polri sebagai institusi negara yang modern, responsif, dan akuntabel.
Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 oleh Polri
Kegiatan diskusi publik ini juga menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara transparan dan bertanggung jawab.
“Kami terus berupaya menyelaraskan praktik kehumasan Polri dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Ini adalah langkah strategis menuju Indonesia Emas yang berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik,” jelas Brigjen Tjahyono.
Dukungan dan Harapan dari Polda Sulawesi Utara
Wakapolda Sulut, Brigjen Pol Bahagia Dachi, turut memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai diskusi publik ini sebagai momentum penting untuk meningkatkan pemahaman seluruh jajaran mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan tugas.
“Saya menyambut baik kegiatan ini. Semoga seluruh peserta dapat memahami dan mengimplementasikan materi yang disampaikan dalam tugas sehari-hari,” ujar Brigjen Bahagia Dachi.
Ia juga mengajak seluruh personel di lingkungan Polda Sulut untuk aktif berpartisipasi dalam menciptakan ekosistem informasi yang terbuka dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kolaborasi dan Literasi Digital sebagai Pondasi
Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada regulasi dan kebijakan, tetapi juga memberikan ruang diskusi tentang penguatan literasi digital bagi personel kehumasan. Dalam era banjir informasi dan maraknya hoaks, Polri dituntut untuk memiliki kemampuan menyampaikan pesan secara efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat.
Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Komisi Informasi Daerah, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta pakar media, diskusi ini diharapkan mampu memperkaya perspektif serta meningkatkan kapasitas kehumasan Polri dalam mengelola informasi publik.
Menuju Polri yang Lebih Informatif dan Modern
Diskusi publik ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam mengadopsi prinsip transparansi sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Dengan semangat kolaboratif dan komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi, Polri terus bergerak menjadi institusi yang adaptif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Ke depan, Divhumas Polri akan terus menggencarkan program-program edukatif dan pelatihan untuk membekali personel kehumasan dengan keterampilan komunikasi publik yang mumpuni. Tujuannya jelas: mewujudkan Polri sebagai badan publik yang tidak hanya informatif, tetapi juga inspiratif dan dipercaya publik. ***
