Keamanan Pelantikan Gubernur, Polda Sulut Siapkan Antisipasi

MANADO.NEWS – Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang baru, Polda Sulut terus mengintensifkan upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Melalui Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam), Polda Sulut menggelar pertemuan strategis bersama berbagai organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Diskusi ini berlangsung di salah satu rumah kopi di kawasan Megamas, Manado, pada Kamis (30/1/2025) sore. Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Intelkam Polda Sulut, Kombes Pol Sugeng Prayitno, didampingi Wadir Intelkam AKBP Irham Halid serta sejumlah personel Ditintelkam Polda Sulut.
Sinergi Polda Sulut dan Ormas untuk Keamanan yang Lebih Baik
Dalam diskusi tersebut, Polda Sulut menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat, khususnya Ormas dan LSM, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan. Dengan komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik, diharapkan setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.
Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Thamsil, menegaskan pentingnya peran Ormas dalam mendukung tugas kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan damai.
“Ormas adalah mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Keberadaan mereka sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, terutama menjelang pelantikan gubernur yang akan datang,” ungkap Kabid Humas dikutip dari Tribrata News pada Jumat, 31 Januari 2025.
Lebih lanjut, ia juga mengajak pimpinan Ormas untuk selalu aktif dalam berbagi informasi terkait kondisi keamanan di Sulawesi Utara.
“Kami siap mendengar dan menindaklanjuti setiap informasi yang dapat menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah ini,” tambahnya.
Dukungan dan Harapan dari Organisasi Masyarakat
Diskusi ini mendapat respons positif dari berbagai perwakilan Ormas dan LSM yang hadir. Mereka mengapresiasi langkah Polda Sulut dalam membangun komunikasi yang lebih erat dengan masyarakat sipil.
Selain itu, para peserta diskusi juga menyampaikan harapan agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala guna memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan daerah.
Sejumlah perwakilan Ormas menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi antara kepolisian dengan masyarakat dalam mendeteksi dan mengatasi potensi gangguan keamanan sejak dini. Dengan demikian, stabilitas dan ketertiban di Sulawesi Utara dapat tetap terjaga.
Pentingnya Peran Aktif Masyarakat dalam Menjaga Kamtibmas
Selain dari pihak kepolisian dan Ormas, masyarakat luas juga memiliki peran krusial dalam mendukung keamanan wilayah. Beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan suasana yang kondusif antara lain:
- Melaporkan Aktivitas Mencurigakan – Jika menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban, masyarakat diimbau untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang.
- Menghindari Penyebaran Hoaks – Berita palsu dapat memicu keresahan dan meningkatkan potensi konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menyaring informasi sebelum menyebarkannya.
- Menjaga Ketertiban Sosial – Dengan selalu menghormati aturan dan norma yang berlaku, masyarakat turut serta dalam menciptakan lingkungan yang harmonis.
- Menggalang Solidaritas dan Gotong Royong – Memperkuat hubungan sosial antarwarga dapat membantu dalam membangun kepercayaan dan keamanan di lingkungan sekitar.
Menjelang pelantikan Gubernur Sulawesi Utara, Polda Sulut bersama Ormas dan masyarakat berkomitmen untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif. Sinergi antara kepolisian dan elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas keamanan.
Dengan komunikasi yang terbuka, koordinasi yang kuat, serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan proses pelantikan gubernur berjalan lancar tanpa adanya gangguan keamanan. Upaya ini juga menunjukkan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas kepolisian semata. ***