Ngaku Siap Rampok Uang Negara, Ternyata Isi Kekayaan Wahyudin Moridu Tak Sampai Sejuta ⋆ Manado News

Selamat datang di Official Site Manado.news

Media Network
Nasional

Ngaku Siap Rampok Uang Negara, Ternyata Isi Kekayaan Wahyudin Moridu Tak Sampai Sejuta

MANADO.NEWS – Nama Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, tengah menjadi sorotan publik usai pernyataannya yang kontroversial soal niat “merampok uang negara” beredar luas di media sosial.

Akibat ucapannya yang memicu kecaman, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) langsung menjatuhkan sanksi tegas dengan memecat Wahyudin dari keanggotaan partai.

Pengumuman memecatan tersebut setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Gorontalo melaporkan kasus itu ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menegaskan keputusan ini berdasarkan rekomendasi komite etik dan disiplin.

“Surat pemecatan sudah resmi dikeluarkan, dan dalam waktu dekat akan dilakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW),” ujar Komarudin di Jakarta, Sabtu 20 September 2025.

Wahyudin sendiri sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir pada 26 Maret 2025, kondisi finansialnya ternyata jauh dari kata berlimpah. Dalam laporan itu, tercatat bahwa harta kekayaan Wahyudin justru minus Rp2 juta.

Detail laporan menunjukkan Wahyudin memiliki satu aset berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Boalemo seluas 2.00 m²/72 m² dengan nilai taksiran Rp180 juta.

Selain itu, ia juga tercatat memiliki simpanan kas sebesar Rp18 juta. Namun, kewajiban utang Wahyudin mencapai Rp200 juta, sehingga total kekayaannya berakhir defisit Rp2 juta.

Fakta ini memunculkan ironi. Seorang wakil rakyat yang semestinya menjaga amanah justru viral karena pernyataannya akan merampok uang negara, padahal kondisi keuangannya pribadi pun tercatat minus.

Publik pun ramai mempertanyakan integritasnya sebagai pejabat daerah yang seharusnya memberi teladan.

Kasus ini menambah panjang daftar politisi yang tersandung masalah etika hingga harus kehilangan jabatan.

Langkah tegas PDIP dapat menjadi peringatan keras bagi kader lainnya untuk menjaga perilaku, baik di ruang publik maupun pribadi.

Bagi masyarakat, kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya memilih wakil rakyat yang benar-benar berkomitmen membela kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. ***

Back to top button