Forum Penataan Ruang Pulau Sulawesi Kotamobagu Siap Tancap Gas

Redaksi Manado News10 Juli, 2025

Forum Penataan Ruang Sulawesi — Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menghadiri Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi.

MANADO.NEWS – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat menghadiri Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang berlangsung di Gedung Wanita Bidara Wasia, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Forum strategis ini menjadi ajang penting dalam memperkuat sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam pembangunan wilayah timur Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, memimpin acara tersebut bersama para kepala daerah se-Sulawesi.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pembangunan wilayah berjalan selaras dengan penataan ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui forum ini, para pemangku kepentingan untuk melakukan konsolidasi komitmen dalam mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, forum ini juga menjadi ruang kolaboratif untuk mengakselerasi penyusunan dan pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sekaligus mendorong integrasinya ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Langkah ini sangat krusial untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Dengan integrasi RDTR ke dalam OSS, proses perizinan usaha akan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Hal ini juga menjadi fondasi penting dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan di tengah meningkatnya dinamika pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Partisipasi aktif Wakil Wali Kota Kotamobagu dalam forum ini mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan memastikan bahwa arah kebijakan penataan ruang di wilayahnya selaras dengan rencana besar pemerintah pusat.

Forum ini harapannya tak hanya menghasilkan kebijakan di atas kertas, tapi juga aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar setiap kebijakan ruang benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan wilayah secara adil dan merata. ***